Abstract:Since it was launched in 2010, Character Education is becoming a mesmerizing framework which is assumed to bring about the changes in Indonesian national education. Especially, National Education Framework for Character Education 2010 is agreed to be a guide for national education success in building nation character of the youngsters. However, such a dual-system of education, general and Islamic education, that is embraced in the current national education system emanates various Character Education both its interpretation and implementation. The discussion in this paper highlights that from various definitions and interpretations. Character education practices deal with definite values rather than relative values. Islam world has many sources of values and ethics and thus Muslim educators and teachers are suggested to base the values inculcation to students on those Islamic sources of values and ethics. Various challenges to society's life from diverse ideologies make character education practices as necessary to conduct in order to counter those ideologies.

Subdistrict XIII Koto Kampar is a neighboring suburb of Lima Puluh Koto district of West Sumatra province. The location of this area is at the westernmost end of Kampar Regency, resulting in several technical problems. These problems include: (1) village boundary management; (2) there is no village profile yet in Koto Kampar District XIII; (3) the ability of the village apparatus in carrying out governance, development and services to the village community is still not optimal, so that the fulfillment of the service needs and improvement of the welfare of the village community is not achieved; and (4) village planning and setting priorities for village development that are not on target, due to lack of data and information provided by the village. Based on the description above, in order to strengthen governance, development and service to the community, it is necessary to empower village leaders and their instruments, namely by organizing technical assistance in participatory village development planning in Kecamatan XIII Koto Kampar, Kampar district. The participatory Rural Appraisal (PRA) method strengthened by Focus Group Discussion (FGD) was used to strengthen the planning, implementation, utilization and evaluation of Village development activities. From the activities that have been carried out, the results obtained in the form of the realization of strengthening the organization and management of the village, increasing the ability of the apparatus in the preparation of village planning, the implementation of participatory leadership of the Village Head and improvement of excellent service at the village level.

This article was written based on the activities of assisting the preparation of the road map for bureaucratic reform in the province of Riau. Assistance based on the problems observed in the 2015-2019 bureaucratic reform activities and FGD with the partners of the Regional Secretariat Organization Bureau of Riau province who were the target of community service. Assistance in the preparation of the Riau provincial government bureaucratic reform road map 2020-2024 was carried out with the aim of increasing and accelerating the implementation of bureaucratic reform in Riau province. It is important to prepare a bureaucratic reform document as a guide for all stakeholders in implementing the bureaucratic reform agenda. With the preparation of a bureaucratic reform road map, each Regional Apparatus Organization (OPD) knows and understands the implementation of bureaucratic reform.

: pengembangan obyek wisata di kawasan danau buatan PLTA koto Panjang Kabupaten Kampar. Penelitian di laksanakan di kawasan Danau Buatan PLTA koto panjang Kabupaten Kampar merupakan area Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang dapat menyuplay kebutuhan listrik di tiga provinsi yaitu (Riau, Jambi dan Sumbar). pada kawasan tersebut juga dimamfaatkan  masyarakat sebagai tempat– tempat wisata, sehingga  dapat di kunjungan oleh masyarakat umum dan menjadi potensi wisata kabupaten Kampar yang dapat dikembangkan. Pendekatan action resech digunakan untuk menelusuri  obyek wisata alam yang berada dilingkungan PLTA Koto panjang Kampar. Obyek wisata tersebut belum tertata dan terkelola dengan baik,.namun antusias dan kemauan msyarakat desa untuk mengembangkan dan memamfaatkan sumber daya alam di kawasan PLTA koto panjang sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan terbentuknya beberapa kelompok sadar wisata (POKDARWIS) yaitu sebagai usaha kelompok yang peduli dengan keindahan lingkungan alam wisata di desa tersebut. Hasil penelitian menggambarkan bahwa kondisi pengembangan obyek wisata danau  buatan hanya pada fase eksplorasi (penemuan) dan fase keterlibatan (involment) artinya bahwa kegiatan pengembangan wisata di danau PLTA kito panjang sebatas penemuan obyek wisata baru yang digali atau dikembangkan oleh sebagian kecil kelompok masyarakat atau dengan melibatkan sebagian orang atau kelompok yang berkeinginan mengembangkan obyek-obyek wisata di Danau Buatan PLTA Koto panjang seperti kehadiran kelompok sadarwisata yang berkeinginan mengembangkan obyek wisata dengan swadaya seadanya.

Penelitian yang dilaksanakan di kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dimana fokus penelitian mengkaji tentang penguatan kelembagaan desa dalam mempersiapkan pelaksanaan musrenbang desa yang berdaya guna dan berhasil guna. Hasil dari kegiatan musrenbang adalah penetapan prioritas pembangunan desa yang harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Desa (RPJMDes 6 tahun dan RKP 1 tahun), sebagai kerangka strategi pembangunan desa yang di inginkan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan mendeskriptifkan dan menafsirkan proses perencanaan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan unsur–unsur yang terlibat dalam kegiatan pembangunan Desa. Musrenbang Desa adalah forum tahunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, kecamatan dan berakhir di kabupaten/kota. Untuk itu desa harus siap dalam menyusun rencana pembangunan desa yang baik. Perencanaan desa tersusun dan tersistematis membutuhkan organisasi dan kelembagaan yang kuat yaitu mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Tugas dan fungsinya merumuskan perencanaan desa, melaksanakan pembangunan desa, mengawasi pembangunan dan mengevaluasi hasil pembangunan desa.  Penguatan kelembagaan desa dalam penyusunan perencanaan desa harus memilki data dan informasi yang lengkap dan akurat yang dapat mempermudah petugas perencana dalam menyusun dan menyiapkan rencana pembangunan desa secara efektif.  Data dan informasi yang dimaksud dalam mendukung penyusunan perencanaan pembangunan desa meliputi: (1). Penyelenggaraan pemerintahan desa, (2). Organisasi dan tatalaksana pemerintahan desa, (3). Keuangan desa, (4). Profil desa dan (5). Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa organisasi dan kelembagaan desa yaitu Pemerintah Desa, Permusyawaratan Desa kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam menjalankan tugas, pokok serta fungsi organisasi secara baik dan benar. Dan hal ini yang menyebabkan tujuan dan sasaran pembangunan tidak diperkuat dengan pemahaman aparatur dalam berorganisasi.