ABSTRAKSelama ini yang terjadi proses pelaksanaan pemerintahan desa di Indonesia lebih terfokus pada kepala desa dan perangkat desa. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dinyatakan bahwa yang menjalankan fungsi pemerintahan desa bukan hanya Kepala Desa, tetapi juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keadaan ini terjadi karena secara umum Badan Permusyawaratan Desa masih lemah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan desa jika dibandingkan dengan kepala desa dan perangkatnya. Seperti yang terjadi di desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tegalwangi dalam melaksanakan fungsi pemerintahan desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kualitiatif, sedangkan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasilnya menunjukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tegalwangi adalah : Pertama kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia BPD, kedua, sarana pendukung kerja Badan Permusyawaratan Desa kurang memadai, ketiga, pendapatan atau tunjangan anggota BPD yang kecil, dan keempat; belum adanya kebijakan yang dapat menguatkan posisi BPD dalam melaksanakan fungsinya.

Penelitian ini di latar belakangi kepemimpinan perempuan yang dianggap mampu membawa perbaikan terhadap hal-hal yang jarang mendapat perhatian. Salah satunya yaitu lemahnya perhatian, rentannya perlindungan, dan masih minimnya kebijakan yang berpihak terhadap perempuan dan anak-anak. Merujuk pada fokus penelitian bahwa Walikota Tangerang Selatan berusaha memperbaiki kondisi degradasi terhadap perempuan dan anak-anak yang kerap kurang mendapat perhatian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-eksploratif dengan pendekatan Naratif yang berhubungan dengan kepemimpinan perempuan di Kota Tangerang Selatan. Analisis data menggunakan tools Nvivo 12 Pro untuk membantu peneliti mengeksporasi permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukan Walikota Tangerang Selatan merupakan pemimpin yang mengarahkan jajarannya dalam memenuhi kebutuhan perempuan dan anak-anak. Di samping memiliki kedekatan dengan masyarakat Walikota Tangerang Selatan menfasilitasi dengan membentuk satgas perlindungan perempuan dan anak sebagai bentuk dukungan dalam mangakomodir dan meminimalisir permasalahan yang kerap terjadi pada perempuan dan anak di Kota Tangerang Selatan.

One of path to implement of democracy's values to eradicating inequalities is opened widely for public participation. As democracy's value for government is how the government must present democracy participate on its people. The government must create democracy participate in every level, including in local. This part will become differentiator how is the government's run. This article purposed to description and discussion how is the government's power and democracy participate frequent contradiction complicated, full dynamics, and conflict. Despite of government has given ample opportunities for peoples, but sometimes peoples must face the policies which uncompromised with this participation. This article based on research with qualitative descriptive method and data collected by literature. Resulted that Undang-Undang (Indonesian laws) has given the amble opportunities for peoples to participate in local politics and governance. The laws also giving generous to peoples to run participation based on local's values. Nevertheless, the freedom to participate frequent confronted with government interest which dominated by elite. Thus, in fact the local's peoples truly had efforts to participate in local politics and governance actively must face with government's power dominantly and determinately.