Bureaucratic reform has entered the second wave based on Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2019 about Grand Design Reformasi Birokrasi for the period 2010 – 2025. Based on that regulation, every government institution must improve itself through programs related to the grand design and road map of bureaucratic reform. This study is the third of three studies cunducted in the last three years. In the first study has succeeded in identifying the obstacles experienced by Magelang government in the carrying out bureaucratic reform. Then in the second study, team focused on developing alternative model of bureaucratic reform to address the problems found in the first study. Whereas in the third study, alternative model of bureaucratic reform was implemented for eight months in collaboration with several government institutions in Magelang city. The finding of this study is alternative model of bureaucratic reform was successfully implemented, but the results have not yet reached what was expected. Internally, the commitment of employee is still weak, and externally the lack of public participation.

<p>Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan publicness yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta melalui UPT Malioboro. Dengan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus, ditemukan bahwa: (1) Pengelolaan publicness mengalami tekanan yang kuat dari pasar; (2) Eksistensi publicness dikelola dengan cara negosiasi kepentingan; (3) Otoritas pemerintah turut melemahkan derajat publicness ketika adanya tekanan dari kelompok ekonomi; (4) Publicness tereduksi ketika minimnya peran dan kontrol pemerintah; dan (5) Derajat publicness meningkat pasca adanya relokasi parkir kendaraan. Saran yang ditawarkan yaitu  pemerintah perlu memperkuat komitmen untuk mengelola kawasan Malioboro-Ahmad Yani yang berorientasi pada kepentingan publik. Selain itu pemerintah perlu memprediksi perkembangan kelompok-kelompok ekonomi dan menciptakan sistem antisipasi/solusi tanpa melemahkan publicness.  </p><p><strong>Kata kunci : Publicness, kelompok ekonomi, Malioboro</strong></p>

The growth of trade activity impacts on increasing waste volume. One of the waste problem that becomes the attention of government is waste management in traditional market. Waste problem besides being challenging, can also be an opportunity, as well as waste management in Traditional Markets. This paper aims to explore the public value management theory that can be applied to the practice of waste management in traditional market. This paper is a literature review by examining journals related to waste management and public value. The results of various literature reviews will be used to developing a framework for analyzing public value in waste management in traditional market. This paper focuses on the developing of public values in the waste management in traditional market that could be classified of several aspects which are basic legitimacy and support; operational capabilities and substantial value. The result of paper create a framework to a public value in waste management in traditional market. This framework will make a theoretical contribution to the study of public service management.

Berbagai hasil riset menunjukan pengambilan kebijakan di Indonesia pada umumnya masih belum berdasarkan hasil riset kebijakan. Di tingkat daerah kondisi ini juga terjadi dimana masih banyak kebijakan yang tidak tepat sasaran sehingga menyebabkan terjadinya permasalahan baru diantaranya pemborosan anggaran. Sebagai salah satu pemerintah daerah, Kota Magelang yang mendapatkan nilai tertinggi dalam Indeks Inovasi Daerah belum menjamin bahwa semua kebijakan yang dibuat menjadi solusi permasalahan yang dihadapi dalam membangun Kota Magelang. Salah satu kebijakan yang masih menjadi perdebatan antara peneliti maupun akademisi di Kota Magelang adalah Kebijakan City Branding dengan slogan  Magelang Kota Sejuta Bunga yang dilegalkan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2014. Penelitian dengan metode kualitatif menggunakan purposive sampling dengan melibatkan informan dari berbagai pihak dan instansi di Kota Magelang yang berkaitan langsung dengan Branding Kota Magelang ini diharapkan mampu memberikan informasi empirik mengenai fokus penelitian. Hasil Penelitian menunjukan Kebijakan City Branding di Kota Magelang berdasarkan preferensi politik dan belum menggunakan konsep Evidence Based Policy dalam merumuskannya. Kebijakan  City Branding di Kota Magelang sifatnya adalah top-down yaitu dari preferensi Pimpinan Daerah terkait dalam dal ini Walikota dan Wakil Walikota Magelang Periode berjalan.  Berdasarkan hasil penelitian Kebijakan tentang City Branding di Kota Magelang ini perlu dilakukan revisi pada Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2014 karena terdapat beberapa pasal yang masih belum sesuai dan belum berdasarkan kondisi eksisting Kota Magelang sebagai Kota Jasa.