Inovasi merupakan sebuah alat untuk menunjukkan kemandirian daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keseriusan pemerintah Kabupaten Bintan mengimplementasikan inovasi daerah dimulai dengan meluncurkan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) pada Tahun 2019. Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Bintan Mengeluarkan Peraturan Bupati No.40 tahun 2020 sebagai pedoman dalam melaksanakan inovasi daerah. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan inovasi daerah di Kabupaten Bintan. Hasil penelitian ini menunjukkan stakeholders telah menghasilkan inovasi mulai dari inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya. Terjadi kenaikan yang signifikan inovasi yang dihasilkan sejak tahun 2019 yang berjumlah 19 inovasi menjadi 69 inovasi pada tahun 2020. Pemerintah daerah memerlukan komitmen stakeholders untuk tetap menghasilkan inovasi dimasa mendatang. Pemberian insentif dengan mengadakan kompetisi inovasi daerah bagi stakeholders yang inovatif dapat memberikan dorongan agar tetap menghasilkan inovasi daerah..

Dalam kontek kegiatan tera dan tera ulang, pelayanan metrologi merupakan upaya negara dalam melindungi masyarakat supaya terhidar dari Tindakan curang oleh oknum pedangang pengguna alat ukur. Disisi lain pelayanan metrologi yang dilakukan oleh negara melalui perangkat pemerintah daerah telah mempermudah akses masyarakat pemilik dan pengguna alat ukur dalam mendapatkan layanan tera dan tera ulang yang sedianya sulit untuk dilakukan sendiri sehingga pedangan dapat terhindar dari tindakan melanggar hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kegiatan pelayanan tera ulang dan untuk mengetahui mengaoa pedangang tidak melakukan kegiayan tera ulanga. Metode pengumpulan data Teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan Metrologi Legal yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Kabupaten Bintan belum maksimal dikarenakan banyak pedagang yang tidak melakukan kegiatan tera ulang pada alat-alat ukur yang mereke gunkaan dalam perdangangan. Upaya pengawasan belum dapat dijalankan karena tidak adanya pengawas kemetrologian dalam struktur Organisasi dan Tata Kerja kemetrologian yang ada saat ini.

Konflik sosial nelayan pesisir yang terjadi disebabkan karena adanya pembangunan yang memanfaatkan ruang pesisir pantai yang dapat memicu konflik di masyarakat nelayan. Ruang aktifitas nelayan untuk mencari nafkah menjadi terganggu karena semakin maraknya kegiatan ekspolitasi lahan pesisir pantai oleh pihak swasta. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pendekatan yang mendalam terkait dengan isue-isue yang berkembang didesa teluk bakau terkait dengan semakin meningkatnya aktifitas perusahaan di sektor pariwisata. Informan penelitian merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik berjumlah 14 orang, sedangkan ketua RW 002 Desa Teluk Bakau dijadikan sebagai informan kunci. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dalam penelitian ini adalah adanya konflik manifest antara masyarakat nelayan dengan pihak swasta, konflik laten antara masyarakat nelayan dengan pihak Aparat Pemerintah Desa Teluk Bakau, dan konflik agraria atau perebutan wilayah tangkap antara nelayan pesisir dengan masyarakat yang berdomisili di luar Desa Teluk Bakau.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau salah satunya adalah melalui peningkatan daya saing investasi, karena dengan makin banyaknya investasi yang masuk di Provinsi Kepulauan Riau membawa multiplayer effect, seperti bertambahnya lapangan pekerjaan, meningkatnya daya beli masyarakat, dan hidupnya perekonomian daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau harus melakukan perbaikan dari waktu ke waktu, khususnya terkait efisiensi dan efektivitas perizinan di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini membawa dampak yang sangat besar bagi investor khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk ikut berperan dalam pembangunan, dan tidak terjadinya permasalahan yang ditimbukan dengan adanya masalah dalam perizinan untuk investasi. Tujuan pembangunan akan terwujud dengan peran penuh dari seluruh stakeholder yang ada, yakni Pemerintah, masyarakat, dan Investor.