<div><table cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"><tbody><tr><td align="left" valign="top"><p>This research discusses analytical studies regarding the use of alkohol in the medical world, in which alkohol in the Qur'an is haram. However, this thesis describes using the istihsan method which can change the law of origin from alkohol if it is used in the medical world, such as disinfectants and as a washing machine for medical devices. The purpose of this research is to examine the method of istihsan which can change the law of origin of alkohol.</p><p>The research method used in this research is literary qualitative which requires a lot of library data. This is where the study in this study discusses the use of alkohol in the medical world. So the source of this research is able to present an analysis of the use of alkohol for medical purposes using the istihsan method.</p></td></tr></tbody></table></div>The results of research on the use of alkohol for medical purposes istihsan review. Alkohol is used in medical use only outside the body, as a disinfectant and also as a detergent for medical devices and as an external wound wash.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer. Analisis data menggunakan deskripsi kualitatif, yaitu hasil pengelolahan data kualitatif ini digambarkan dengan kalimat dipisahkan berdasarkan kategori untuk memperoleh kesimpulan.Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif antara lain membangun gedung pusat promosi potensi daerah, menetapkan Peraturan Bupati No. 38 tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo tahun 2015-2025, menetapkan Peraturan Bupati Sukoharjo No. 2 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo, menetapkan Peraturan Bupati Sukoharjo No. 4 tahun 2017 tentang Layanan Perizinan Online dan Secara  Mandiri di Kabupaten Sukoharjo, menetapkan Peraturan Bupati Sukoharjo No. 32 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpada Satu Pintu, menetapkan Peraturan Bupati Sukoharjo No. 1 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo tahun 2011-2031, mengikuti promosi investasi. Kemudian juga diperoleh hasil mengenai hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif antara lain Sukoharjo belum mempunyai terminal  peti kemas, ada penolakan dari masyarakat terhadap izin tertentu salah satunya adalah izin menara telekomunikasi, adanya protes dari masyarakat kepada pelaku usaha yang disebabkan kelalaian pelaku usaha.

The Economic development is being implemented in Indonesia can fulfilled if be supported by sufficient funding and adequate. Since the beginning of the new order of government had difficulty asset and development funds, so the solution is to look for foreign loans and Foreign Investment, Indonesia has some of the factors that are potentially able to strengthening the competitiveness of Indonesia in attracting investors, so if all the existing potential be utilized and managed well, the private sector through investment, it will make a great contribution in order to economic development. In the era of regional autonomy with the authority regulated Act - Law Number 25 Year of 2007 about Investment, Then the local government become to spearhead investments.AbstrakPembangunan ekonomi yang sedang dilaksanakan di Indonesia dapat terlaksana apabila didukung dana yang cukup dan memadai. Sejak awal pemerintahan orde baru pemerintah mengalami kesulitan modal dan sumber pembiayaan pembangunan, sehingga jalan keluarnya adalah mencari pinjaman luar negeri dan penanaman modal asing (PMA). Indonesia memiliki beberapa faktor yang secara potensial mampu memperkuat daya saing Indonesia dalam menarik investor, sehingga apabila semua potensi yang ada dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, sektor swasta berperan melalui investasi, hal tersebut akan memberikan kontribusi besar dalam rangka pembangunan ekonomi. Diera otonomi daerah dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, maka pemerintah daerah menjadi ujung tombak masuknya investasi.

<p>This article aims to examine the importance of realizing responsive land registration in the era of disruption to support people's welfare and examine the form of responsive land registration in the era of disruption to support people's welfare. Land registration has a high urgency because it is one of the elements in supporting the welfare of the people. This welfare is related to legal certainty and the fulfillment of governance needs which is manifested in guaranteeing legal protection for land management. However, there are still various problems related to land registration, especially in the era of disruption that demands optimization of technology. Therefore, changes are needed with responsive land registration as a solution. This article includes normative legal research with a statutory and conceptual approach. The urgency is to show a prescriptive on what should be applied to the legal issues under study, especially finding a form of land registration that is responsive in the era of disruption. The results show: (i) The urgency of realizing responsive land registration in the era of disruption to support people's welfare is that there are still land conflicts, the need for an efficient land registration mechanism and maximizing technology; (ii) Responsive forms of land registration in the era of disruption to support people's welfare are realized by: efficiency of land registration by means of information technology, optimization of responsive land registration by expanding community participation facilities, and accountability of land registration by revitalizing land stakeholders.</p><p>Artikel ini bertujuan untuk mengkaji  pentingnya mewujudkan pendaftaran tanah responsif pada era disrupsi sebagai penunjang kesejahteraan rakyat, dan mengkaji tentang bentuk pendaftaran tanah responsif pada era disrupsi sebagai penunjang kesejahteraan rakyat. Pendaftaran tanah penting untuk menunjang kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan berkaitan dengan jaminan perlindungan hukum pengelolaan tanah. Masih terdapat permasalahan pendaftaran tanah pada era disrupsi yang menuntut optimalisasi teknologi menghadapi perubahan. Diperlukan perubahan pendaftaran tanah responsif sebagai jalan keluar. Artikel ini termasuk penelitian hukum normatif, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, analisis deduktif dengan pendekatan perundangan serta konseptual. Hasil penelitian menunjukkan: urgensi mewujudkan pendaftaran tanah responsif pada era disrupsi sebagai penunjang kesejahteraan rakyat adalah maraknya konflik pertanahan, kebutuhan mekanisme pendaftaran tanah yang efisien dan memaksimalkan teknologi;  bentuk pendaftaran tanah responsif pada era disrupsi diwujudkan dengan efisiensi pendaftaran tanah dengan teknologi informasi, optimalisasi pendaftaran tanah responsif dengan memperluas partisipasi masyarakat, akuntabilitas pendaftaran tanah dengan revitalisasi <em>stakeholder</em> pertanahan.</p><p> </p><p> </p><p> </p>

The government, as the party that has the mandate from the people tosa feguar ditsso vereignty, has revoked permits for the establish men to social organizations which are deemed contrary to the ideology of the State. The Ministryof Law and Human Rights as the party that grants the permit can immediately revokethelicense on the basis of the contractus actus principle  contained in the Perppu No. 2 of 2017 concerning Amendmentsto Law No. 17 of 2013 concerning Community Organization. Even though they have taken repressive steps, the Ministry of Law and Human Rights has not taken any preventiveaction in obstructing and preventing theemergence of social organizations that are contrary to the ideology of the State. There fore the authors providean effective solution in theformofan E-Integrative Control System as a Social Organization Supervision Design to Realize the Concept of State Sovereignty so that the Government as the party responsible for granting perm its for the establish men to social organizations and contradicting stateideology. Which could threaten theso vereigntyandintegrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia.