<p><strong>Abstrak: </strong>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 dan mengetahui jenis pidana yang tepat terhadap pelaku tindak pidana korupsi bantuan sosial di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat perspektif dengan menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penalaran logika deduktif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yang relevan dengan topik pembahasan dalam penelitian. Hasil penelitian diperoleh bahwa pengaturan terhadap pelaku tindak pidana korupsi bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 beserta ancaman pidananya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti dalam UU PTPK, UNCAC dan UU TPPU. Jenis pidana yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi haruslah dapat memberikan efek jera dan mengembalikan harta kekayaan yang telah diperoleh oleh pelaku korupsi kepada negara. Korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara terhadap dana pengadaan bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 sudah seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana maksimum.</p><p><strong>Kata kunci: </strong>Aturan Hukum Pidana, Jenis Pidana, Pandemi COVID-19, Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial<strong></strong></p><p><strong> </strong></p><p><strong>Abstract: </strong>This study aims to determine the rules of criminal law for perpetrators of corruption in social assistance during the COVID-19 pandemic and determine the appropriate type of crime against perpetrators of corruption in social assistance during the COVID-19 pandemic. This research is a normative legal research, with a perspective using primary and secondary legal materials which are analyzed using deductive logic reasoning methods. The technique of collecting legal materials used is a literature study that is relevant to the topic of discussion in the research. The results of the study showed that the regulation of criminal acts of corruption in social assistance during the COVID-19 pandemic along with the threat of punishment has been regulated in several laws and regulations, such as the PTPK Law, UNCAC and the Money Laundering Law. The type of criminal act imposed for perpetrators of corruption must be able to provide a deterrent effect and return the assets that have been obtained by the perpetrators of corruption to the state. Corruption perpetrated by state officials against funds for the provision of social assistance during the COVID-19 pandemic should have been a consideration for the judges in imposing the maximum sentence.</p><strong>Keywords: </strong>Criminal Law Rules, Types of Criminal, COVID-19 Pandemic, Corruption Crimes Social Assistance

The increasing number of people who are not accompanied by the expansion of the area in Delanggu Village has resulted in reduced land for farming to meet food needs independently. The majority of the yards owned by residents in this village have an average area of 3 m2 which is relatively narrow. Vegetable cultivation with vertical farming techniques is one solution to overcome these problems. This cultivation can be done on vertical media so it does not require a large area. The purpose of this activity is so that the community can meet their food needs in the form of vegetables independently so as to create household food security. The service activity was carried out in Tegalsari Hamlet, Delanggu Village which was attended by 17 PKK members, 9 cloud community members and 6 teenagers. The community service method is carried out in stages, namely: preparation of tools and materials, socialization of efforts to create food security through vegetable cultivation with verticulture farming techniques and the correct way of vegetable cultivation starting from seeding, care and harvesting, and finally monitoring participants viaWhatsApp and offline. From the series of activities, the participation and enthusiasm of the participants was quite good. PKK members apply it more, because they have more time at home compared to the general public and youth groups.Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak dibarengi dengan perluasan wilayah di Desa Delanggu mengakibatkan berkurangnya lahan untuk bercocok tanam guna memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Mayoritas lahan perkarangan yang dimiliki oleh warga di desa ini memiliki rata-rata luasan 3 m 2 yang tergolong sempit. Budidaya sayuran dengan teknik pertanian vertikultur merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Budidaya ini dapat dilakukan pada media vertikal sehingga tidak membutuhkan lahan yang luas. Tujuan darikegiatan ini agar masyarakat dapat mencukupi kebutuhan pangan berupa sayuran secara mandiri sehingga tercipta ketahanan pangan rumah tangga. Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Dukuh Tegalsari, Desa Delanggu yang diikuti oleh 17 anggota PKK, 9 orang masyarakat awam dan 6 orang remaja. Metode pengabdian masyarakat dilakukan secara bertahap, yaitu: persiapan alat dan bahan, sosialisasi mengenai upaya terciptanya ketahanan pangan melalui budidaya sayuran dengan teknik pertanian vertikultur dan cara budidaya sayuran yang benar mulai daripembibitan, perawatan dan panen, serta yang terakhir yaitu monitoring peserta melalui WhatsApp dan luring. Dari rangkaian pelaksanaan kegiatan, partisipasi dan antusiame peserta cukup baik. Anggota PKK lebih banyak mengaplikasikannya, dikarenakan mempunyai lebih banyak waktu di rumah dibandingkan dengan kelompok masyarakat umum dan remaja.