The present research seeks to find out a model of criminal case resolution of traffic accidents causing death in Traffic Directorate of Yogyakarta (DIY) Police Department through either criminal justice system or mediation. Socio-legal research or non-doctrinal research has been used for this research. The research location is located in the Traffic Directorate of Yogyakarta Police Department. The research data use primary and secondary data. The results of this research indicate that in Traffic Directorate of DIY Police Department criminal case of traffic accidents causing death is resolved through criminal justice system with a record of ordinary examination. It is in accordance with the Decree of Indonesian National Police Number 15 of 2013 regarding Procedures for Handling Traffic Accident. Meanwhile, mediation is never used to resolve such case since there exists no legal framework. The article, therefore, suggests that revision of the Decree should be made. The criminal case resolution of traffic accidents causing death should fall into two forms, namely willful misconduct and negligence. A case with willful misconduct should be resolved through criminal justice system, while that negligence is resolved through mediation.

<p class="a" align="center"><strong>Abstract</strong></p><p class="a"><em>This study aims to determine whether Perda could be kriminogen facts in a corruption and identify the location of the fault of the parties involved in relation to the regulation if it is based on Law no. 31 of 1999 Jo Law. </em><em>20 of 2001 on the eradication of corruption. This study is a descriptive normative nature. This research included literature research therefore examines only secondary data.  Based on the research result that Perda No. 13 of 2003 on budget is an amendment to the budget previously provided for in Regulation No. 1 of 2003. Changes made include sector budget: Education, Culture, Belief in God Almighty, Youth and Sports (budget increase), Population and Family Welfare (Budget derived), Health (Budget falls),  Housing and settlement lowered (Budget falls),  Recurrent Parliament (Budget rises),   Welfare (Budget falls),  Travel allowance legislators (budget increase),  Shopping goods (Articles ride). From the description above indicates that the changes</em><em> are more likely to benefit / for the personal benefit of the members of Parliament, because of budget increases are related to the interests of members of parliament. </em><em>Perda No 13 out 2003 on the budget that alter the law No. 1 Year 2003 there Kriminogen factor which is the act of corruption in particular violates Article 2 (1) and Article 3 of Law no. Jo 31 of 1999 Law No. 20 of 2001 on corruption because of errors in the process of changing the budget and the lack of legal basis as well as budget expenditures in the determination of certain sectors as described. From this research are expected to provide input on efforts that can be done to minimize corruption, especially by the executive and legislative branches in the region rose sharply as the enactment of local autonomy. </em></p><p class="a"><strong><em>Keywords</em></strong><em> : </em>Perda, APBD<em>, Kriminogen, Corruption</em></p>

<p><strong>Abstrak: </strong>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 dan mengetahui jenis pidana yang tepat terhadap pelaku tindak pidana korupsi bantuan sosial di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat perspektif dengan menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penalaran logika deduktif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yang relevan dengan topik pembahasan dalam penelitian. Hasil penelitian diperoleh bahwa pengaturan terhadap pelaku tindak pidana korupsi bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 beserta ancaman pidananya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti dalam UU PTPK, UNCAC dan UU TPPU. Jenis pidana yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi haruslah dapat memberikan efek jera dan mengembalikan harta kekayaan yang telah diperoleh oleh pelaku korupsi kepada negara. Korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara terhadap dana pengadaan bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 sudah seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana maksimum.</p><p><strong>Kata kunci: </strong>Aturan Hukum Pidana, Jenis Pidana, Pandemi COVID-19, Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial<strong></strong></p><p><strong> </strong></p><p><strong>Abstract: </strong>This study aims to determine the rules of criminal law for perpetrators of corruption in social assistance during the COVID-19 pandemic and determine the appropriate type of crime against perpetrators of corruption in social assistance during the COVID-19 pandemic. This research is a normative legal research, with a perspective using primary and secondary legal materials which are analyzed using deductive logic reasoning methods. The technique of collecting legal materials used is a literature study that is relevant to the topic of discussion in the research. The results of the study showed that the regulation of criminal acts of corruption in social assistance during the COVID-19 pandemic along with the threat of punishment has been regulated in several laws and regulations, such as the PTPK Law, UNCAC and the Money Laundering Law. The type of criminal act imposed for perpetrators of corruption must be able to provide a deterrent effect and return the assets that have been obtained by the perpetrators of corruption to the state. Corruption perpetrated by state officials against funds for the provision of social assistance during the COVID-19 pandemic should have been a consideration for the judges in imposing the maximum sentence.</p><strong>Keywords: </strong>Criminal Law Rules, Types of Criminal, COVID-19 Pandemic, Corruption Crimes Social Assistance

<p><strong>Abstrak</strong></p><p>Kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada para guru dan siswa di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah para siswa melakukan penyalahgunaan narkotika. Maraknya penyalahgunaan narkotika di kalangan para generasi muda termasuk para siswa sekolah, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar. Oleh karena itu, untuk mencegah semakin banyaknya pengguna narkoba di kalangan pelajar, maka perlu dilakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkotika. Metode kegiatan pengabdian ini berbentuk penyuluhan hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilanjutkan dengan dialog interaktif seputar narkoba antara para siswa dengan tim penyuluh hukum yakni para Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Narkoba dari segi agama sudah pasti adalah sesuatu yang haram, dan dari segi masa depan sebuah bangsa, narkoba adalah senjata paling ampuh untuk menghancurkan sebuah negara. Diharapkan dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum ini, semakin banyak pelajar yang memiliki wawasan tentang bahaya narkoba.</p><p><strong>Kata kunci : </strong>Undang-Undang Narkotika, narkoba, pelajar, penyuluhan hukum</p><p><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>This community service activity is to socialize Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics to teachers and students at SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. This activity aims to prevent students from abusing narcotics. The rise of narcotics abuse among the younger generation, including school students, both as users and as dealers. Therefore, to prevent the increasing number of drug users among students, it is necessary to socialize the dangers of narcotics abuse. The method of this service activity is in the form of legal counseling on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which is followed by an interactive dialogue about drugs between students and the legal advisory team, namely the Lecturers of the Criminal Section of the Faculty of Law, Sebelas Maret University. Drugs in terms of religion are definitely something that is forbidden, and in terms of the future of a nation, drugs are the most powerful weapon to destroy a country. It is hoped that with this legal counseling activity, more students will have insight into the dangers of drugs.</em></p><p><em>Keywords: </em><em>Narcotics Law, drugs, students, legal counseling</em></p>

<p>Abstrak<br />Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya  pelanggaran lalu lintas di Kota Semarang serta penerapan Tilang Elektronik dan pengaruhnya terhadap Pelanggaran Pasal 359 KUHP di Kota Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara atau interview serta studi kepustakaan. Kota Semarang yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah dan dapat dikatakan sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, dengan demikian hal ini menjadi pioneer di Jawa Tengah untuk penerapan Tilang Elektronik sebagai sistem penindakan pelanggaran lalu lintas. Penerapan Tilang Elektronik diharapkan dapan menekan angka pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penerapan Tilang Elektronik dalam kurun tiga tahun terakhir mengalami penurunan serta pengaruh penerapan tilang elektronik pada pelanggaran Pasal 359 KUHP di Kota Semarang yaitu “barang siapa  yang karena lalai menyebabkan orang lain mati dikenai ancaman pidana penjara paling lama lima  tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun” membawa dampak positif bagi penurunan angka kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang.<br />Kata Kunci : Tilang Elektronik, Pelanggaran Lalu Lintas, Kecelakaan Lalu Lintas, Kota Semarang</p><p>Abstract<br />This research aims to analyze what are the factors affecting the occurrence of traffic violations in the  city of Semarang and the application of electronic Tilang and its effect on the breach of article 359 of the Criminal code in the city of Semarang. This research is a descriptive empirical research. The approach used is a qualitative approach. The type of data used is primary data and secondary data. Data collection techniques using interviews or interview methods as well as library studies. The city of Semarang which is the provincial capital of Central Java and can be said as one of the biggest cities in Indonesia, thus it becomes a pioneer in central Java for the application of electronic Tilang as a system of traffic violations. The electronic Tilang implementation is expected to suppress traffic offenses and traffic accidents in Semarang city. Based on research conducted by the authors, the application of electronic ticketed in the last three years has decreased and influence the implementation of electronic ticketed in the breach of article 359 of the Criminal Code in the city of Semarang, “whosoever because of negligent cause others to die is subject to imprisonment of five-year period or a criminal confinement in the city of Semarang<br />Keywords : Electronic Tilang, Traffic Offences, Traffic Accident, City of Semarang</p>