Pengaturan merek secara internasional didasarkan pada Konvensi Paris dan The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) sedangkan di Indonesia pengaturan mengenai merek mengalami beberapa kali perubahan di mana yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentangMerek dan Indikasi Geografis. Merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal jika sudah memenuhi kriteria merek terkenal tetapi di dalam undang-undang merek Indonesia yang terbaru belum menjelaskan secara jelas mengenai kriteria merek terkenal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini fokus pada meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundangundangan dan sumber lain yang relevan. Penelitian ini meneliti kriteria merek terkenal dengan melakukan perbandingan antara hukum yang ada di Indonesia dengan negara-negara serta meneliti mengenai upaya hukum apa saja yang dapat ditempuh jika terjadi pelanggaran. Hasil dari penelitian ini yaitu ada beberapa kriteria merek terkenal yang dapat diterapkan di Indonesia dari peraturan negaranegara lain untuk memberikan kepastian hukum. Beberapa kriteria tersebut adalah catatan keberhasilan penggunaan merek, merek telah terdaftar di berbagai negara, dan yang belum ada di sistem hukum Indonesia yaitu pendaftaran khusus merek terkenal. Untuk upaya hukum terhadap pelanggaran merek terkenal dapat melalui dalam pengadilan (litigasi) atau dapat melalui luar pengadilan (non litigasi) seperti penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Debt receivables are based on an agreement, an agreement on receivables is included in the principal agreement. In the event of a process of debt receivable agreement made by the creditor and debtor. debtor basically based on trust between the creditor and the debtor, but a lot of debt occurs using additional agreements or assessors that govern collateral, accounts receivable debtusing collateral can vary, collateral for movable or immovable objects, tangible movable objects or intangible. The phenomenon that is happening right now is that there are accounts receivable debts where the lenders and debt recipients have never met, these debts use online applications or commonly referred to as online applications and some call it the term fintech which stands for financial technology. This debt continues to use the agreement, and the agreementshould still comply with the rules and regulations which are basically regulated in article 1313 BW, and 1320 BW. Problems occur if one of the parties in the debt agreement is broken or promised to commit an act against the law, disputes that occur in the event of the debt can be resolved by resolving disputes outside the court. Settlement of disputes outside the court can bean alternative to problems that occur in the debt and credit activities using online applications.