Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expression including traditional dance are constituted as cultural heritage of the ancestor which derived from generation to generation, high value and useful, therefore very important to protect. The purpose of this paper is to elaborate the implementation of Article 38 of Law No. 28 of 2014 on Copyright (Indonesia Copyright Law) related to traditional Balinese dance. This writing uses empirical legal research method. Traditional dance art as part of the traditional cultural expression is protected under Article 38 of Indonesia Copyright Law. In its implementation in Bangli regency, this provision has not been implemented effectively. One of the factors is because the community does not have a deep understanding on the substance specifically the importance of conducting inventory and documentation in the framework of legal protection through government cooperation with the community and related parties. Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional termasuk seni tari tradisional merupakan warisan budaya dari leluhur yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya, bernilai dan memiliki daya guna yang tinggi, oleh karenanya sangat penting untuk dilindungi. Tujuan tulisan ini untuk mengelaborasi implementasi Pasal 38 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014) berkaitan tari tradisional Bali. Penulisan ini menggunakan metoda penelitian hukum empiris. Seni tari tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional dilindungi berdasarkan Pasal 38 UUHC 2014. Dalam implementasinya di Kabupaten Bangli, ketentuan ini belum terlaksana secara efektif. Salah satu faktor penyebabnya adalah masyarakat baru sebatas mengetahui, namun belum memahami substansinya, termasuk pemahaman tentang pentingnya melakukan inventarisasi dan dokumentasi dalam rangka perlindungan hukum melalui kerjasama pemerintah dengan masyarakat serta pihak terkait.

Desa Rejasa Kabupaten Tabanan memiliki luas desa 2,44 km2. Desa Rejasa ini merupakan desa yang berkembang di bidang pertanian serta terdapat penangkaran ikan lele. Namun, ibu rumah tangga serta masyarakat Desa Rejasa belum mengetahui pemanfaatan pengolahan sampah organik dan anorganik, Oleh karena itu penting untuk menyadarkan kepedulian warga agar tidak sembarangan dalam membuang sampah serta mengedukasi terkait pengolahan sampah. Berawal dari permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini bertujuan memberikan solusi melalui edukasi pentingnya menjaga kebersihan desa, memilah sampah organik dan anorganik serta memanfaatkan olahan sampah tersebut sehingga memiliki nilai tambah. Bentuk nyata kegiatan ini berupa memberi fasilitas tempat sampah yang terpilah dan memberi pupuk kompos organik. Metode yang digunakan dalam kegiatan PkM ini adalah   mengedukasi melalui tahapan sosialisasi, perijinan, persiapan,pelaksanaan dan evaluasi. Hasil dari kegiatan PkM yang dilaksanakan tanggal 20 Januari 2022 adalah pedulinya masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan, meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pemilahan sampah serta pengetahuan untuk memanfaatkan sampah. Selain itu masyarakat Desa Rejasa dapat mengetahui manfaat sampah dengan cara 3R Reduce, Reuse, and Recyle. Kegiatan PkM ini memberikan dampak positif karena hasil monitor dan evaluasi terbukti lingkungan menjadi bersih dan masyarakat telah berhasil mengolah sampah yang ada. Rejasa Village, Tabanan Regency, has a village area of 2.44 km2. Rejasa Village is a village developing in agriculture, and there is a catfish farm. However, homemakers and the people of Rejasa Village do not know about the use of organic and inorganic waste processing. Therefore, it is important to raise residents' awareness so that they are not careless in disposing of waste and educate them about waste management. Starting from these problems, this community service activity aims to provide solutions through education on the importance of maintaining village cleanliness, sorting organic and inorganic waste and utilizing processed waste so that it has added value. The tangible form of this activity is to provide facilities for segregated trash bins and provide organic compost. The method used in this community service activity is to educate through the stages of socialization, licensing, preparation, implementation and evaluation. The results of the service activities carried out on Thursday, January 20, 2022, showed the public's concern for maintaining cleanliness, increasing public understanding of waste sorting and knowledge of utilizing waste. In addition, the people of Rejasa Village can find out the benefits of waste through 3R Reduce, Reuse, Recycle. The implication is very positive because the monitoring and evaluation results prove that the environment is clean and the community has succeeded in processing the existing waste.

Platform food delivery service merupakan salah satu bentuk digital marketing yang diterapkan oleh sebagian UKM bisnis kuliner. Penelitian ini menguraikan peranan platform food delivery service dalam mendukung 8 aspek stimulus perusahaan (marketing mix) bisnis kuliner UKM di masa new normal. Metode yang digunakan melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder hasil observasi lapangan dan dokumentasi. Objek penelitian terdiri dari vendor Grabfood dalam menampilkan layanan terhadap 25 merchant UKM bisnis kuliner yang telah mengadopsi kemitraan food delivery service Grabfood di masa new normal.

This paper aims to examine the relevance of regulating the Intellectual Property Guarantee Institution as credit to banks in Indonesia in the future. The research method in this paper uses normative legal research, with a statutory approach and developing doctrines, as well as a comparative approach. The result found from this paper is that there is a need for synergy in the guarantee legal system in Indonesia, particularly in regulating intellectual property valuation, including the urgency to form an institution that handles the valuation of movable objects of intangible intellectual property. This is very much needed in encouraging the creative economy which in turn improves the welfare of the Indonesian people. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji relevansinya pengaturan Lembaga Penilai Jaminan Kekayaan Intelektual sebagai kredit pada perbankan di Indonesia di masa mendatang. Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan doktrin-doktrin yang berkembang, serta pendekatan perbandingan.  Hasil yang ditemukan dari tulisan ini adalah perlu adanya sinergitas dalam sistem hukum jaminan di Indonesia, khususnya pengaturan valuasi kekayaan intelektual termasuk urgensinya dibentuk sebuah Lembaga yang menangani valuasi benda bergerak tak berwujud kekayaan intelektual. Hal ini sangat dibutuhkan dalam mendorong ekonomi kreatif yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

This legal research aims to examine the awarding of political parties currently in force in Indonesia through the Constitutional Court and provide a conclusive elaboration on the comparison of the dissolution of political parties in Indonesia with Germany and Slovenia. The respect for all aspects of human rights has become the obligation of every people in citizen, including respect for the political rights of citizens. In addition, citizens have the right to participate in the dynamics of government, including the possibility of the public applying for the dissolution of political parties. This legal research statute approach, comparative approach, and conceptual approach to legislation were based on primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. The study results stated that the Subjectum Litis to the dissolution of political parties was only carried out by executive relations alone; so the public cannot apply for dissolution of political parties. Thus, this may indicate that arbitrariness also reflects the existence of particular political interests that dominate the executive's domination and try to intervene in the juridical aspect. Therefore, the researcher provides recommendations for reconstructing political subjects through various schemes; who can expand the applicant in the process of political dissolution, the applicant in the dissolution of a political party is only extended to all Indonesian people not for their official or position, and the applicant for political dissolution is carried out by the legislative and executive institutions as is practiced in Germany and Slovenia.