Financial Technology (Fintech) is a technology alternative that facilitates loan transactions that can be done online. Online loans create new problems such as rampant fraud and default. Referring to the problems described, this research was conducted with the aim of explaining the legal position of financial technology-based online loan agreements (Fintechl), and knowing the legal protection of creditors who provide financial technology-based online loans (Fintech). This research used normative legal research. Sources of data are primary and secondary legal materials, data are combined with recording techniques in obtaining primary and secondary legal materials, namely examining several reading materials such as journals, scientific books and statutory regulations. After the data is collected, it is then analyzed qualitatively. The result showed that the legal position of online loan agreements based on financial technology (Fintech) when reviewed legally, the online agreement is legally valid because it has a basis, namely Article 1320 of the Civil Code and the validity of the evidence used refers to law Number 11 of 2008 concerning Article 5 of the ITE Law on information, documents and electronic signatures. Legal protection for creditors in an online loan agreement based on financial technology (Fintech) consists of preventive legal protection and repressive legal protection.

AbstrakTanah merupakan salah satu bagian terpen ng bagi masyarakat. Keterikatan masyarakat dengan tanah yang dipijak semakin kentara bagi suatu masyarakat adat. Tidak jarang kepemilikan atas tanah adat pun berpotensi menimbulkan konflik, sebagaimana yang akan dibahas dalam ar kel ini. Tanah Pauman merupakan objek pembahasan tulisan ini dan secara spesifik akan dibahas bagaimana model penda aran hak atas tanah dalam perspek f Hukum Agraria Nasional dan implikasi penda aran tersebut. Dari hasil peneli an ditemukan bahwa konversi tanah pauman dengan menggunakan 'Pura Pauman' sebagai subjek hak merupakan model penda aran menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mampu melestarikan 'pemilikan komunal pauman' serta aspek kepas an hukum, perlindungan, kemanfaatan sekaligus sebagai upaya pelestarian warisan nilai budaya.Kata kunci: kepas an hukum, nilai budaya, pelestarian warisan budaya, penda aran tanah, tanah pauman. A. PendahuluanTanah pauman hanya dapat dijumpai di Kabupaten Karangasem dan diyakini sebagai pemberian Raja atas pengabdian atau 'ayahan' kelompok masyarakat desa.¹ Penguasaannya dilakukan secara kolek f sebagai kelompok komunitas yang disebut 'pauman' dengan jumlah anggota bervariasi dan mempunyai pengurus sendiri dapat ber ndak ke dalam maupun ke luar. Kelompok pauman ini kemudian membentuk Banjar Pauman untuk menguatkan hak pengelolaannya dan penguasaannya terhadap tanah pauman sebagai hak yang bersifat kolek f sebagai refleksi budaya masyarakat setempat. Buk pemilikan tanah pauman sementara didasarkan pada surat pajak (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/SPPT) dan/atau pipil atas nama 'Kelihan Pauman'. Beberapa tanah pauman sudah ada yang dida arkan melalui konversi untuk memperoleh ser pikat seper diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dengan tujuan dapat memberikan jaminan kepas an hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah pauman dan sekaligus melestarikan nilai budaya sebagai warisan budaya pada masa kerajaan Karangasem. Ada beberapa ar kel yang telah dipublikasikan dan relevan dengan ar kel ini, yaitu: Pertama, hasil peneli an Disertasi yang telah dipublikasi dalam buku teks, dinyatakan bahwa penda aran hak atas tanah adat di Bali untuk memperoleh Ser fikat Hak Milik (SHM) melalui konversi hampir dapat dijumpai di seluruh desa adat baik tanah yang dikuasai secara individual seper tanah pekarangan desa (PKD) maupun yang dikuasai secara kolek f seper tanah laba pura dan tanah banjar. Konsekuensinya hak atas tanah adat ini kemudian menjadi hak milik individu penuh, sehingga menimbulkan berbagai konflik pertanahan di se ap kabupaten.² Kedua, hasil peneli an yang dipublikasikan dalam jurnal nasional, disebutkan bahwa pengasingan tanah adat di beberapa desa adat sampai saat ini hanya dimaknai sebatas pada pengalihan subjek pemegangnya, sehingga dapat menimbulkan fana sme kesukuan. Sementara hukum adat yang dituangkan dalam awig-awig desa adat dak melarang adanya ndakan pengasingan a...

Penerapan sistem manajemen koperasi yang belum tepat dimasa pandemi covid-19, model format perjanjian simpan pinjam yang belumsesuai dengan kondisi pandemi covid-19, kredit macet, menganalisa perjanjian kredit dan mengubahnya agar lebih baik serta mengawasi penarikan kredit macet. Beberapa hal tersebut merupakan masalah yang terdapat di koperasi simpan pinjam selama masa pandemi covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan koperasi melalui pendekatan pembinaan, pendampingan, dan sosialisasi. Penelitian ini merupakan penelitian pengabdian yang berlokasi di Koperasi Simpan Pinjam Shanti Prapta Sedana. Karena kekuatan koperasi berada di tangan anggotanya, maka kesadaran akan disiplin dan fanatisme anggota sangat penting guna meningkatkan pemahaman koperasi serta etos koperasi yang perlu ditanamkan pada setiap anggota. Dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia pada koperasi dapat menempuh pendekatan baik struktural maupun kultural. Pendampingan Koperasi Simpan Pinjam Santhi Prapta Sedana ini juga dilakukan via telefon, WhatsApp, Zoom Meeting, dan secara langsung agar lebih berjalan maksimal. Berdasarkan hasil penelitian pengabdian ini, tim pengabdian memberikan pendampingan dengan memberikan usulan-usulan terkait masalah penarikan kredit bermasalah dan membina para anggota yang bermasalah diantaranya reconditioning, restructuring, cashflow, write off.

No abstract

The existence of modern market in the area of tourism has been a wide concern in Bali. It is predicted that its existence can bring some negative impacts, especially eroding the existence of traditional market and reducing the right of work of traders in traditional markets. This study is aimed to investigate the right of works of traditional traders and to propose some efforts to strengthen them to be more competitive. This study used normative legal method, and the legal materials used included local government regulations on regulating both modern and traditional markets. Data were also collected through interview and field observation. The results showed that the existence of modern markets in the tourism sector has eroded the existence of traditional markets and diminished the right to work of traders in the traditional markets. In order to keep the existence of the traditional markets, strategies to strengthen model in the form of partnership business management, empowerment, and standardizing market services should be implemented. These strategies become the responsibilities to the government and other stakeholders, such as corporate, financial institutions, and communities.