Abstract-Directors in a limited liability company can be likened to a life for the company. The Board of Directors in carrying out their duties in managing a limited liability company has the possibility to carry out acts against the law both civil and criminal in nature. However, acts against the law can be directly carried out by the company through its organs, or vice versa, acts against the law are carried out by employees and the company is responsible. Based on this, the problem is obtained: 1) what forms of unlawful actions by the Board of Directors in managing a limited liability company (Corporation)? 2) What is the responsibility of the Directors who commit illegal acts? This research method uses normative legal research, with literature studies of primary and secondary legal materials. Based on research findings, it is known that: 1) Forms of unlawful acts carried out by directors: using company money/ wealth for personal gain, company information for personal gain, conducting related parties transactions with companies, prohibiting competition with the company 2) Directors' responsibility for illegal acts is regulated in Law No. 40 of 2007 the directors are responsible for managing the company where the management has to be done by each member of the board of directors, in good faith and full of responsibility. From this, it is necessary to optimize the implementation and supervision of the Corporation Law which substantially provides protection to business stakeholder and other public rights. Keyword: Accountability of Directors, Limited Liability Companies, Action against the Law Abstrak-Direksi di dalam perseroan terbatas dapat diumpamakan sebagai nyawa bagi perseroan. Direksi dalam menjalankan tugasnya mengelola perseroan terbatas memiliki kemungkinan untuk melakukan perbuatan melawan hukum baik bersifat perdata maupun pidana. Akan tetapi, perbuatan melawan hukum itu dapat langsung dilakukan oleh perusahaan melalui organ-organnya, atau sebaliknya perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh pegawai dan perusahaan wajib mempertanggungjawabkan. Berdasarkan hal tersebut maka didapatlah permasalahan yakni 1) Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direksi di dalam mengurus perseroan terbatas? 2) Bagaimana tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas yang melakukan perbuatan melawan hukum? Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan studi kepustakaan dari bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan temuan penelitian diketahui bahwa: 1) Bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi: mempergunakan uang/ kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadi, informasi perseroan untuk kepentingan pribadi, melakukan transaksi dengan perseroan, larangan bersaing dengan perseroan 2) Pertanggungjawaban direksi atas perbuatan melawan hukum diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan dimana pengurusan itu wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dari hal tersebut sebaiknya Perlu optimalisasi pelaksanaan dan pengawasan UUPT yang secara substansial memberikan perlindungan kepada pelaku bisnis dan hak-hak publik lainnya. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Direksi, Perseroan Terbatas, Melawan Hukum

Pasar modal didefinisikan sebagai pasar atau tempat pertemuan bagi penjual dan pembeli yang memperdagangkan sekuritas jangka panjang seperti saham dan obligasi. Aktivitas pasar modal begitu rumit, dibutuhkan instrumen hukum yang mengaturnya sehingga pasar berjalan secara teratur dan adil bagi semua pihak. Atas dasar itu, lahirlah undang-undang pasar modal (hukum sekuritas). Hukum pasar modal adalah norma hukum atau aturan hukum yang mengatur semua aspek yang terkait dengan pasar modal. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah perlindungan hukum  bagi investor untuk memperoleh keterbukaan informasi tentang saham yang dimiliki di pasar modal? 2) Bagaimanakah prinsip keterbukan oleh Emiten dalam  penyampaian informasi terhadap investor di pasar modal ? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Investor sangat membutuhkan informasi dari perusahaan yang melakukan jual beli saham di pasar modal. Tingkat efisiensi pasar modal ditentukan oleh ketersediaan informasi yang diberikan prusahaan publik kepada investor tersebut. Perlindungan hukum terhadap investor bersifat preventif dan represif. Dimana perlindungan hukum ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang mengharuskan pembinaan, edukasi maupun pengawasan dari otoritas bursa pengawasan serta sanksi yang diberikan terhadap pelanggarnya

Medicines must have halal certification to ensure the halalness of the product. Article 4 of the Law on Halal Product Guarantee, stipulates that all products circulating in Indonesia must be certified halal. In fact, many medicinal products are already circulating in the community but do not yet have a halal certificate. So this raises legal problems related to consumer protection. The purpose of this research is to reveal the authority of related institutions in halal certification of medicinal products circulating in Indonesia as well as legal protection for consumers if a medicinal product that has been disseminated has a halal label even though it does not have a halal label. This study uses a normative legal research method with a conceptual approach and legislation. The source of legal material in this study is the primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials by analyzing and quoting applicable laws from books, literature, and other sources. The results showed that with the establishment of the Halal Product Guarantee Organizer, the halal regulation of drugs circulating in Indonesia is subject to the Halal Product Guarantee Law No. 33 of 2014 which regulates that certification and labeling of halal products is mandatory. If business actors violate their obligations under these regulations, they will be subject to administrative sanctions in the form of written warnings, administrative fines, and suspension of halal certification.

Penerapan sistem manajemen koperasi yang belum tepat dimasa pandemi covid-19, model format perjanjian simpan pinjam yang belumsesuai dengan kondisi pandemi covid-19, kredit macet, menganalisa perjanjian kredit dan mengubahnya agar lebih baik serta mengawasi penarikan kredit macet. Beberapa hal tersebut merupakan masalah yang terdapat di koperasi simpan pinjam selama masa pandemi covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan koperasi melalui pendekatan pembinaan, pendampingan, dan sosialisasi. Penelitian ini merupakan penelitian pengabdian yang berlokasi di Koperasi Simpan Pinjam Shanti Prapta Sedana. Karena kekuatan koperasi berada di tangan anggotanya, maka kesadaran akan disiplin dan fanatisme anggota sangat penting guna meningkatkan pemahaman koperasi serta etos koperasi yang perlu ditanamkan pada setiap anggota. Dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia pada koperasi dapat menempuh pendekatan baik struktural maupun kultural. Pendampingan Koperasi Simpan Pinjam Santhi Prapta Sedana ini juga dilakukan via telefon, WhatsApp, Zoom Meeting, dan secara langsung agar lebih berjalan maksimal. Berdasarkan hasil penelitian pengabdian ini, tim pengabdian memberikan pendampingan dengan memberikan usulan-usulan terkait masalah penarikan kredit bermasalah dan membina para anggota yang bermasalah diantaranya reconditioning, restructuring, cashflow, write off.

Pengabdian ini bertujuan untuk mengembangkan koperasi dan UMKM di Bali di masa pandemic covid-19 secara baik dan benar agar kedepannya dapat memenuhi pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Mengupayakan agar koperasi di Bali terus tumbuh sehingga dapat memberi kesejahteraan dan kebermanfaatan bagi anggotanya.Koperasi ini timbul dari adanya keinginan untuk mengembangkan dan membantu perekonomian para anggota bahkan masyarakat di Kabupaten Badung.   Lokasi Pengabdian adalah Koperasi Simpan Pinjam Mas Sedana Merta  Sempidi   Kelurahan Sempidi   Kecamatan  Mengwi Kabupaten Badung. menunjukkan beberapa isu permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yaitu: (1) administrasi manajemen koperasi yang masih belum baik ;(2) ada permasalahan kredit macet yang disebabkan adanya kondisi covid – 19 ,dan  (3) masih lemahnya perjanjian simpan pinjam serta keinginan dari pihak anggota untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Dari data yang diperoleh maka diperlukan suatu penataan yang baik bagi Koperasi Mas Sedana Merta Sempidi melalui pendekatan pembinaan , pendampingan, dan penyuluhan ,dengan hasil akhir berupa sistem manajemen administrasi berbasis TI dari KSP yang baru, serta adanya model perjanjian simpan pinjam dan pola penyelesaian masalah kredit  yang lebih tepat agar tidak ada lagi permasalahan kredit bermasalah.