<p><em>The determination of a public policy is of course always faced with the problem of budget constraints which often puts the government in a trade-off situation which is defined as a dilemma condition that makes it difficult to make choices in determining priorities. This is what makes many policies that are not effectively implemented. The neglect of community expectations has resulted in negative reactions ranging from acts of violation even to anarchy that leads to crime. For this reason, it is deemed very important for the government to have a strategy in setting a priority scale so that a policy is more beneficial to people's lives, not just focusing on legal certainty. For this reason, the main problem is related to the efforts of the Regional Government in determining the priority scale so that an implementation of public policy is truly on target.</em></p><p><strong> </strong></p><p><strong>Keywords</strong>: <em>Budget Constraint, Trade off, priority scale</em></p>

Secara fakta dapat diamati bahwa pengemudi angkutan tidak jarang melakukan tindakan yang diakibatkan kesengajaaan ataupun kelalaian yang berakibat pada kerugian bagi orang lain, yang dalam hal ini baik kerugian materiil ataupun kerugian immateriil. Hal tersebut dapat digambarkan seperti misalnya tindakan pengemudi yang sedang mengendarai kendaraannya secara tidak wajar dalam arti pada saat menjalankan tugas pengemudi sedang dalam keadaan tidak fit, lelah atapun dalam pengaruh alkohol atau obat terlarang yang tentu sangat berpengaruh terhadap kemampuannya untuk mengemudi kendaraan, sehingga terjadi kecelakaan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti merasa perlu untuk meneliti tingkat dan bentuk tanggungjawab perusahaan transportasi angkutan barang. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Hasil daripada penelitian yaitu mengenai pengaturan pertanggungjawaban perusahaan angkutan dalam hal terjadi kerugian yang diakibatkan pengemudi selama kegiatan penyelenggaraan pengangkutan pada Kantor Pos Cabang Kamboja Denpasar dan PT. Maharani Prema Sakti Denpasar mengacu pada Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang dituangkan juga dalam perjanjian kontrak kerja antara perusahaan pengangkutan dengan pengemudi. Bentuk pertanggungjawaban perusahaan yakni Kantor Pos Cabang Kamboja Denpasar terhadap pengemudi, perusahaan sebelum memperkerjakan pengemudi sudah mengikutsertakan pengemudi tersebut dengan Asuransi. Namun apabila biaya asuransi masih kurang mencukupi untuk mem-back up pembiayaan pengemudi yang mengalami kecelakaan tersebut maka kekurangan biaya akan ditanggung oleh perusahaan. Sedangkan bentuk pertanggungjawaban pada perusahaan PT. Maharani Prema Sakti Denpasar yakni bertanggungjawab sesuai dengan isi daripada perjanjian kontrak kerja yang menyatakan tanggungjawabnya dalam nominal yang sudah ditentukan.

No abstract

Looking at the times and society's need for a modern form of technology-based business, it is interesting to discuss the topic of startup companies. Moreover, this form of business is now considered part of the trend of digitizing trade. In addition, e-commerce is a form of trend in the digital sector and today's economic sector. This research aims to examine the role of big data and the protection of personal data in startup companies and the legal relationship in it, and to examine the regulations regarding consumer protection for startup company users in Indonesia. This research was conducted using a normative research method, with a statutory approach and a case approach with descriptive and evaluative techniques. The results of this research revealed that the role of big data in the startup company business, among others, is to support business competition by using big data through innovation. Not only for startup companies, but for all current and future business ventures as well as for the government in relation to public services. The parties in the startup business other than the company itself, including consumers and the government as legal authorities. All of them have their respective important roles. Consumer protection is now the responsibility of OJK, in addition to the legal umbrella in the form of regulations issued by the OJK, regulations set by Bank Indonesia can also be used as the only central bank that has the capacity to determine monetary policy. In addition, it is also regulated in the ITE Law, which even though it is not sufficient to protect consumers, it can at least provide legitimacy for the protection of consumer data.