Ketimpangan gender merupakan sebuah masalah dalam kehidupan sosial masyarakat diseluruh dunia. Perempuan selalu di posisikan pada suatu kondisi sub-ordinasi karena identitas dan historisitas peradaban manusia yang selalu menempatkan perempuan menjadi yang kedua. Dengan hadirnya bentuk negara dan relasi antar warga negara yang dijamin oleh negara tanpa terkecuali, memungkinkan perempuan agar dapat menempati ruang publik ini secara setara. Riset ini mengulas dinamika dan artikulasi kesetaraan gender diranah perguruan tinggi, dengan pendekatan fenomenologis, riset ini berupaya memaknai dan melihat aktualisasi kebijakan kampus dalam mendorong persfektif gender menjadi agenda dalam mengembangkan kampus yang bersfektif gender. Hasil dari riset ini menunjukan bagaimana dinamika perempuan dalam mencapai kesetaraan gender pada ruang lingkup perguruan tinggi.

Indonesia’s constitution and legislation state that all Indonesiancitizens, including those with a disability, havea right to quality education. To meet this right, the government must ensure that every aspect of schooling and learning are accessible tostudentswith disabilities; however, this is not currentlythe case. Indeed, while inclusive education policy has been in place for years, its implementation is yet to be seen. For example, some children with disabilities are denied admission, while others continue to experience barriers to learning as schools are unable to meet their needs. The perception that disabled students belong only in special, segregated schools is still strongly held by the community, educational practitioners, and policy makers. As such, students with disabilities who register in inclusive schools are expected to meet certain qualifications. Should they fail to meet these requirements students are“returned” to special schools. Thispaper argues that such phenomenon demonstrates the government’s failure to meet its own mandateto ensure and protect the educational rights of persons with disabilities.[Pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia yang berada dalam usia wajib belajar, termasuk juga difabel (people with different ability). Negara idealnya mampu menyediakan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan difabel. Tidak hanya kebutuhan difabel yang harus diperhatikan tetapi juga bagaimana layanan pendidikan tersebut mampu menjamin hak-hak dari difabel dan yang terpenting adalah difabel mampu mengakses layanan pendidikan yang tersedia. Namun tidak jarang difabel mengalami kesulitan mengakses layanan pendidikan yang disediakan oleh negara dikarenakan kebutuhan mereka yang berbeda dengan non difabel. Akibatnya difabel banyak mengalami penolakan ketika ingin bersekolah di sekolah yang mereka inginkan, termasuk di sekolah reguler.Pemahaman yang berkembang adalah sekolah yang pantas bagi difabel hanyalah di sekolah luar biasa. Hal ini yang membuat difabel tak jarang di diskriminasi dalam dunia pendidikan. Kebijakan pendidikan inklusif yang awalnya didesain agar anak difabel dan non difabel mampu belajar bersama pun baik regulasi dan implementasinya masih jauh dari sempurna. Kebijakan pendidikan inklusif seharusnya dapat digunakan sebagai dasar kesetaraan pendidikan kenyataannya masih menerapkan syarat – syarat khusus agar difabel mampu diterima di sekolah reguler tersebut. Saat difabel tidak mampu lolos kualifikasi yang ditentukan maka dia tidak dapat diterima di sekolah inklusif tersebut dan dikembalikan ke sekolah luar biasa. Jika hal ini terjadi maka negara gagal menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi difabel itu sendiri.]

This research describes a social movement conducted by KMBPL (Komunitas Masyarakat Bojonegara Peduli Lingkungan), this movement (KMBPL) against the mining activity of excavation C in Bojonegara, Serang regency. This movement was born from the phenomenon of environmental destruction caused by mining excavation C in Bojonegara. The impact of this industrial activity is destruction of mountain in Bojonegara area, this study using social movement theory through phenomenological approach, the result of this research shows that environmental movement by KMBPL actively against mining activity. For several times they are try to stopped the mining activity and blocking the area. The result from this research shows that Banten as emerging province in Indonesa must engage the civil society movement especially in environment issues and KMBPL in this studies succeed to defense their commitment for better environment, it could be a model to organize movement in environmental issues in Banten.

AbstrakPenelitian ini dilakukan untuk melihat social network analysis antara akun satu dengan yang lain mengenai diskursus publik berdasarkan tagar #Percumalaporpolisi dan #PolriSesuaiProsedur. Penelitian ini menjadi penting karena penelitian ini akan menunjukkan sejauh mana kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian. Penelitian akan dilakukan dalam 3 tahapan. Pertama analisis big data untuk melihat jaring pembicaraan netizen terkait tagar #Percumalaporpolisi dan tagar yang menjadi kontranya. Kedua, survey kuantitatif di 5 kab/kota di Provinsi Banten. Ketiga, FGD untuk memperkuat gambaran komprehensif terkait pembicaraan publik mengenai kepercayaan pada kepolisian. Hasil data menggambarkan bahwa tag #Percumalaporpolisi menggambarkan isu yang organik dibandingkan #PolriSesuaiProsedur yang lebih berpusat pada satu posisi. Hasil penelitian juga memperlihatkan bagaimana masyarakat merespon tagar tersebut dan menghasilkan efek filter buble yang mendorong munculnya opini dan perilaku yang seragam di masyarakat.Keywords:  Big Data Analysis, Kepercayaan public, Tagar, Polisi

This research aims to observe gender mainstreaming by women representative council in Banten Province. To analyze the process of becoming, Gender mainstreaming Become Several important for reasons, first, the equity between the Human Development Index and the Gender Development Index, Banten Province indicates that human development is not always in line with gender-based development. Gender-based development is Often neglected because development is too focused on human development. Second, women are still stereotyped by gender Injustice. In the local context of Banten, the injustices experienced by women are legalized through social, cultural and religion institutions. Third, in the political realm, gender mainstreaming is not yet be maximized. This is because the affirmative policies for women are notinlinewithwomen awareness to be Involved in public affairs.