Penguatan karakter kebangsaan dilakukan melalui pembiasaan budaya positif disekolah secara efektif melalui pembinaan sehingga mencerminankan nilai religius, jujur, disiplin, toleran, kerja keras, cinta damai, dan tanggung jawab. Artikel ini bertujuan untuk mengambarkan penguatan nilai karakter kebangsaan melalui budaya sekolah. Penulisan artikel menggunakan studi kepustakaan atau library research, dengan menggunakan metode penelitian diskriptif-kritis dengan memberikan penekanan pada kekuatan analsis dari sumber dan data yang diperoleh dari teori dan naskah yang diterjemahkan dengan berlandasan tulisan yang mengarah pada topik utama penelitian ini. Hasil kajian analisis menunjukan bahwa penguatan karakter kebangsaan melalui budaya sekolah yaitu (1) perlu dilakukan secara konsitensi melalui aksi nyata (best practice), (2) adanya interkasi oleh seluruh elemen warga sekolah, (3) perlu membangun kolaborasi, dan kerjasama dengan warga masyarakat, warga sekolah dan lingkungan sekitar, (4) membangun kesepakatan dalam lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat.

Pancasila as a state ideology is the crystallization of cultural values, the religion of the Indonesian people. So that these values will accommodate all activities of life as a nation and state society. Like wise in scientific activities. In the development of Science Technology in Indonesia based on the five precepts in the Pancasila is a guide and guide and development of science and technology. So that it is hoped that through this paper it is hoped that Pancasila as the basis for the value of science and technology development can become normative guidelines for the development of science in Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi komunikasi CSR (Corporate Social Responsibility) dari PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan (UIK) Tanjung Jati B dalam mengkomunikasikan pesan CSR pada komunitas nelayan di Perairan Panjang, Jepara, Jawa Tengah. Penelitian ini menjawab bagaiamana komunikasi CSR diterapkan melalui komponen strategi komunikasi yaitu mengenali sasaran, pemilihan media, pengkajian tujuan pesan dan peranan komunikator. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif dengan data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan serta data sekunder melalui kajian pustaka. Subjek penelitian ini adalah asisten manajer CSR PLN UIK Tanjung Jati B selaku pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan CSR perusahaan dan ketua komunitas nelayan selaku pihak yang memperoleh bantuan CSR. Penelitian ini menemukan bahwa CSR berhasil dikomunikasikan pada komunitas nelayan dan dianggap menguntungkan nelayan. Penelitian ini juga menemukan adanya hambatan dalam pelaksanaan komunikasi CSR yang berasal dari faktor-faktor sosio-antropologis, semantik dan psikologis.

Sejarah mencatat, bahwa hubungan antara Pusat dan Daerah sangat dipengaruhi oleh adanya tarik menaik antara kepentingan Pusat yang cenderung sentralistik dan tuntutan daerah yang menghendaki desentralisasi. Pembagian urusan, tugas, fungsi dan tanggung jawab antara Pusat dan Daerah menunjukkan bahwa tidak mungkin semua urusan pemerintahan diselenggarakan oleh Pusat saja. Pengakuan tersebut memberikan peluang kepada Daerah untuk berusaha mengatur dan mengurus serta menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Dengan demikian pengaturan mengenai hubungan Pusat dan daerah, khususnya dalam bidang keuangan, merupakan permasalahan yang memerlukan pengaturan yang baik, komprehensif, responsive terhadap tuntutan kemandirian dan perkembanan daerah. Dalam perkembangan sejarah ketatanegaraa Indonesia, pengaturan kebijakan tentang hubungan keuangan Pusat dan Daerah telah beberapa kali peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan, hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia dimasa yang akan datang harus dapat menjamin pendistribusian kewenangan yang adil dan rasional antara pemerintah Pusat dan Daerah.

Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah muncul di tahun 2008 merupakan program Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kegiatan tersebut bertujuan sebagai reformasi birokrasi pertanahan di Indonesia. Secara khusus di Wonosobo juga memiliki layanan Mobile land service mulai tahun 2009. Hingga tahun 2016 di Wonosobo sendiri kegiatan tersebut masih menjadi target BPN menertibkan administrasi pertanahan di daerah. Wujud kepedulian pemerintah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pendaftara tanah. Program jemput bola menjadi slogan mobile land service. Kegiatan tertib administrasi melalui gerakan pendaftaran tanah massal menjadi jargon BPN Wonosobo. Pelaksaanan e government melalui sistem pengintegrasian (front office) petugas lapangan mobile land service dengan petugas di kantor Pertanahan Wonosobo.