Perempuan penyandang disabilitas mengalami marginalisasi dan diskriminasi, yang mengakibatkan terabaikannya hak-hak mereka untuk mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan keadilan. Mereka terdiskriminasi karena perempuan, disabilitas dan kemiskinan. Multidiskriminasi terhadap perempuan penyandang disabilitas tersebut menghegemoni baik secara kultural maupun struktural. Secara kultural, persepsi keluarga dan masyarakat yang masih negatif terkait disabilitas berimplikasi tidak terpenuhinya pada kebutuhan dasar perempuan dengan disabilitas. Kondisi ini diperkuat dengan hambatan struktural, dimana kebijakan yang telah dilahirkan oleh pemerintah belum sepenuhnya berbasis keadilan gender dan disabilitas serta belum diiringi implementasi kebijakan dengan baik. Penelitian ini berlokasi di Yogyakarta dengan mendeskripsikan isu-isu disabilitas dan positioningnya dalam gerakan feminis dan gerakan disabilitas. Tahapan penelitian melalui dari pengumpulan data (observasi, wawancara, dan dokumentasi) dilanjutkan dengan kategorisasi, analisis data dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan program pemerintah mayoritas belum menempatkan perempuan penyandang disabilitas sebagai subyek pembangunan, namun mayoritas mereka masih diposisikan sebagai obyek pembangunan. Disisi lain perjuangan advokasi terhadap isu perempuan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh aktor perempuan penyandang disabilitas dan organisasi yang mengangkat isu disabilitas belum semuanya menggunakan pendekatan intersection yakni adanya irisan diskriminasi gender dan disabilitas dalam perjuangan advokasi mereka.[Women with disabilities experience double or even multiple marginalization and discrimination that result in the violation of their rights to get access to education, health, employment, and others. The multiple discrimination against women with disabilities is occurring in both cultural and structural level. Culturally, stigma and negative perspectives of family and community on disabilities contribute to the unmet needs of women with disabilities in education, health and other basic needs. Such condition is exacerbated by the absence of gender equality and disability perspective on the implementation on government policies in various important issues that structurally further marginalize women with disabilities. This research is located in DI Yogyakarta by describing disability issues and their positioning in the feminist movement and the disability movement. Stages of research through data collection (observation, interviews, and documentation) followed by categorization, data analysis and finally drawing conclusions. The results of this study indicate that most government programs place women with disabilities as subjects of development, but many of their orientations are still objects of development. On the other hand, the struggle for women with disabilities issues carried out by persons with disabilities and organizations that raise disability issues have not all used a cross-sectional approach, namely the differences in gender discrimination and disability in their advocacy struggles.]