Making Indonesia the worldʹs maritime axis is the vision promoted by Joko Widodo(Jokowi) to the next five years of his tenure after his victory in the presidential election 2014. Thisgoal is in line with the struggle of Sukarno, who wanted Indonesia to become a strong andindependent maritime country at the time. His desire was rooted from the awareness of Indonesia’sstrategic position as well as maritime potentials that the country have. The main objective ofJokowi’s idea is to boost Indonesiaʹs economic growth and equitable development which is focusedon the marine sector. The development of maritime force is not without obstacles. The policy tobuild Indonesian Archipelagic Sea Lanes (ALKI) makes Indonesia as an ‘open country’. Untilnow, a wide range of foreign shipping and airlines are freely passing cut of Indonesia. Securitythreats on three ALKI lines would become the challenge for the Indonesian government towardsthe maritime axis.Keywords: maritime axis, ALKI, Indonesia

Dewasa ini, China menjadi salah satu negara yang menunjukkan peningkatan kapabilitas kekuatan baik militer, ekonomi, dan geopolitiknya yang semakin meluas. Dibawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, China mengembangkan banyak inovasi yang berlandaskan konsep fundamental yang dipegang teguh sejak dulu seperti “Chinese Dream”, “the great rejuvenation of the Chinese nation” serta “the twin centenary goals”. Salah satu gagasan China terbaru adalah mereformulasi Jalur Sutera Kuno China menjadi Belt and Road Initiative, yang menggabungkan jalur darat dan jalur laut sebagai jalur perdagangan utama yang membentang hingga ke Eropa. Jalur maritim China memiliki tujuan menjadi penggerak blue economy China melalui ide blue partnership. Peta maritime silk road yang dibuat China memperlihatkan jalur yang melewati wilayah Indonesia. mempertimbangkan wilayah teritorial LCS yang penuh sengketa dan beberapa kali China kedapatan melakukan pelanggaran di laut Indonesia, maka inisiatif ini memberikan tantangan bagi keamanan maritim Indonesia.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah kurangnya kecakapan para Calon Pekerja Migran Indonesia ataupun keluarga PMI informasi mengenai prosedur yang benar baik terkait administrasi dan perlindungan sebelum dan sesudah PMI berada di Negara penempatan. Keterbatasan tersebut menyebabkan banyak diantara mereka yang terjerat penipuan dari para Calo illegal sehingga banyak PMI yang berangkat secara Non-prosedural. Kemajuan teknologi digital seharusnya mampu menjadi solusi bagi para calon PMI untuk mendapatkan informasi yang tepat terkait prosedur pemberangkatan PMI yang tepat. Saat ini sudah banyak aplikasi tentang akses perlindungan PMI, aplikasi keuangan untuk mempermudah pengiriman remitansi, serta infomasi penting lainnya yang pada dasarnya sangat berguna bagi para PMI dan Keluarganya. Namun demikian, minimnya literasi digital dalam pemanfaatan teknologi yang ramah terhadap PMI masih minim. Dengan demikian kegiatan pengabdian ini akan fokus memberikan keterampilan mengenai literasi digital kepada calon PMI di Kota Mataram yang sudah siap berangkat agar mampu melindungi diri dari ancaman keamanan akibat keberangkatannya yang secara non-prosedural.

This article examines victims of human trafficking from the province of Nusa Tenggara Barat (NTB). Existing research on human trafficking has been studied in general terms and rarely includes Indonesian migrant workers. In fact, perpetrators of human trafficking targeted migrant workers. This research was conducted using a qualitative descriptive method and literature study which aims to describe human trafficking of migrant workers from NTB. In addition, this study analyzes underlying factors of human trafficking within the circle of migrant worker groups from the province of NTB. This article employs several concepts as analytical tools, such as the concept of human trafficking and transnational organized crime. This articles contributes to provide recommendation for policy makers in regulating Indonesian migrant workers.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isu gender dan implementasi pengarusutamaan gender melalui program MAMPU di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan Teori Gender, membatasinya pada lingkup Hubungan Internasional dan Pengarusutamaan Gender, sehingga menggabungkannya sebagai satu kerangka konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan program MAMPU telah memberikan hasil positif dalam membantu korban isu-isu terkait gender seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pernikahan dini.