No abstract

The number of Covid-19 cases in Indonesia is still high. One of the efforts made by the government is vaccination. As one of the cities with high enough Covid-19 cases, Pekanbaru City has also implemented a vaccination policy. One of the priority targets for vaccination in Pekanbaru City is the Elderly Community. However, the reality is that many older people still have not received the vaccination according to the target set. This study aims to determine the factors that influence the implementation of vaccination for the elderly and to see further how the relationship between the Central Government and Local Government in the implementation of vaccination policy. This study uses a qualitative method by collecting data from informants and various documents. The data obtained were then analyzed using a predetermined theory. The results of this study, the number of elderly who received the vaccine decreased in stage II. Factors that become obstacles in the implementation of vaccination for the elderly such as body conditions are not recommended and the lack of public confidence in the quality of vaccines. Public distrust will affect the success of a policy. Thus, clear information is needed regarding the safety of vaccination for the elderly.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan organisasi PKK dalam mengelola kelompok dan mengolah limbah sawit dan ternak. Kegiatan ini dilatar belakangi oleh kondisi Kampung Sialang Palas, Kabupaten Siak tahun 2001 sebagai wilayah tumbuh cepat di provinsi Riau. Daerah ini menjadi salah satu sasaran utama penerapan kebijakan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang paling intensif dan ekstensif di Riau. Namun pola pemanfatan lahan dan limbah sawit belum optimal. Kondisi ini berimplikasi kepada pola pendapatan rumah tangga masyarakat. Muncul pertanyaan bagaimana limbah dapat dimanfaatkan? Untuk menjawap pertanyaan tersebut dilakukan kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan metode pelatihan dan penyuluhan model open governance danTeknologi Tepat Guna (TTG) Kegiatan dilakukan secara berkelompok dengan materi pengetahuan kepemimpinan, manajemen dan teknologi pengelolaan limbah sawot dan ternak. Hasil kegiatan pengabdian berupa: Pertama, pengetahuan dan keterampilan mengelola kelompok. Kedua, keterampilan mengolah limbah sawit dan ternak sapi menjadi piring, tikar, briket dan pupuk. Produk pengelohan limbah ini diharapkan menjadi alternative pendapatan rumah tangga masyarakat dan petani sawit swadaya terutama dalam masa peremajaan kelapa sawit (replanting).

Basically, the preparation of regional regulations departs from the expectation of the realization of quality public services. One of the steps that can be taken is to bring input and aspirations from the community. The Government can capture the aspirations of the community as the parties affected by the presence of public policies. This service is carried out in Pekanbaru City, precisely in Marpoyan Damai and Senapelan District. This service activity also emphasizes the importance of community involvement in making regional regulations. Therefore, this service is carried out in the context of strengthening community participation in the formation of regional regulations. This activity is carried out using presentation and discussion methods to provide understanding to the community regarding three things, namely the concept of participation, participation channels and solutions in dealing with participation constraints. The results of this service activity further add to the public's insight regarding the technical delivery of aspirations. Through this service activity, the community gains reinforcement regarding ways that can be done to pass the proposal. Communities need to know specific ways to convey aspirations, including making superior programs, conveying aspirations in forums and synchronizing proposals with the sub-district agenda.

Artikel ini bertujuan menemukan konteks politik sejarah pasang surut isu kebijakan sawit di Riau dengan mengambil fokus masa awal reformasi 2000-2010. Latar belakangnya pergulatan politik aktor dalam sejarah isu kebijakan sawit sejak kolonial hingga awal reformasi Indonesia termasuk di Riau. Argumentasinya adalah akumulasi pasang surut isu politik sawit, terjadi pada awal reformasi. Pertanyaannya, bagaimana pasang surut interaksi politik aktor tersebut berlangsung di Riau? Dalam menjawab pertanyaan dipakai teori dan metode analisis modern political economy Jeffry Frieden. Pasang surut politik terkait isu kebijakan sawit  terjadi sejak diterapkan UU.No.32/tahun 2009 dan UU.No.25/ tahun 1999. Dalam era rezim ORBA tuntutan politik hanya dilakukan para politisi di DPRD dan Birokrasi lokal. Sepanjang tahun 2000-2010,  aktor lokal yang melakukan aksi memperjuangkan isu sawit spektrumnya semakin melebar, ada banyak aktor lokal dalam batas tertentu bersifat pasif  kemudian menjadi viral. Masa transisi politik ini diungkapkan melalui fakta munculnya sejumlah aktivis masyarakat sipil, teknokrat dan pemerintah. Ada aktor  pemerintah bersikap setuju, menolak dan setuju dengan usulan. Para aktor memiliki strategi, taktik, dan kiat dalam berkoalisi sesuai dengan posisinya. Dalam konteks politik lokal pluralistik  seperti inilah, pasang surut politik lokal isu kebijakan sawit terjadi sebagai hasil interaksi aktor lokal dan nasional.