This study aims to determine the allocation of the use of Health Operational Assistance (BOK) funds at the Dangung-Dangung Health Center in Lima Puluh Kota Regency and to determine the implications of the Health Operational Assistance (BOK) funds for Maternal and Child Health services at Inpatient Health Centers in Lima Puluh Kota Regency. .The research was conducted using the case study method. In this case, the case is the Dangung Dangung Health Center, which is one of the 6 Outpatient Health Centers in Fifty Cities District.For this reason, data analysis and its interpretation were carried out in this study, namely: (1) category collection, describing in an effort to find a collection of data examples and hoping to find meaning that is relevant to the issue to be explained; (2) direct interpretation, to look at an example and draw meaning from it.The results showed thatBOK funds have not been fully utilized, which every year there are still funds that have not been fully realized, this is due to several things: Human resources, policies and others.The impact of providing assistance for efforts to improve MCH through programs financed by the BOK has not been running smoothly, this is due to the long disbursement of the BOK budget, and it is felt that it is quite difficult for the Puskesmas, so that many of the planned programs are disrupted in their implementation..

No abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk komunikasi yang dipakai oleh pemagang dan penggadai dalam melakukan pagang gadai sawah, mengidentifikasi aspek-aspek yang mendasari terjadinya pagang gadai sawah dan menganalisis terjadinya sengketa/konflik komunikasi dalam pagang gadai sawah di Nagari Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini telah dilaksanakan di Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara puposive (sengaja). Masyarakat Nagari Jaho Kecamatan X Koto melakukan pagang gadai karena kebutuhan ekonomi yang mendesak yaitu kebutuhan sekolah anak, kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan dapur dan yang lainnya dan kebutuhan bertani (sawah dan ladang), aspek sosial budaya menjadi hal yang lumrah dalam melakukan pagang gadai. Kehidupan sosial budaya di Nagari Jaho sampai saat ini sangat menjunjung adat istiadat dan mengutamakan musyawarah mufakat dalam hal apapun salah satunya dalam hal pagang gadai. untuk mendekatkan individu satu dengan individu lainnya. Adapun dalam hal pagang gadai juga dilakukan pendekatan secara lansung atau interpersonal descrption dan melakukan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan pagang gadai antar kedua belah pihak. Hambatan Komunikasi yang terjadi di Nagari Jaho yaitu sengketa/konflik dalam melakukan pagang gadai adalah keturunan pihak pertama dan pihak kedua tidak diikut sertakan dalam pagang gadai karena beralasan belum cukup umur, jadi akan diberitahukan  pada saat umur ±17 Tahun dan juga mamak di dalam tatanan adat di Miangkabau khususnya Nagari Jaho tidak melakukan hal-hal yang diluar aturan adat yang ada sehingga menyusahkan keturunan yang ada, fungsi pokok mamak adalah sebagai pengawa harta pusako tinggi (pusaka tinggi) maupun pusako randah (pusako rendah). Penyelesaian sengketa/konnflik yang terjadi dengan cara musyawarah mufakat antar pihak dan yang sudah sampai ke meja hijau harus sesuai hasil dari keputusan yang sudah di ambil secara hukum

At the end of 2015, this study has been conducted to describe the planning; process; and evaluation of collaborative training using a comparative approach, 220 and 44 beef cattle farmers participated as informant in both types of - collaborative and non-collaborative training respectively. Fifteen informants representing stakeholder provided primary data. Both primary and secondary data were analyzed by using qualitative and quantitative approaches. The results showed that planning was based on an effort to accomplish the discrepancy of cattle farmer technical competency to perform breeding program. Process of conducting collaborative training focused on group management and keeping beef cattle. In non-collaborative training was on recording technics to prepare the issue of breeding cattle certificate. Collaborative training was assisted by a number of stakeholder facilitators, but, non-collaborative training was carried out by facilitators from an institution. Improvement of farmer technical competency has shown by adding of 58.41 % of cattle population, although there was an increasing of participant cognitive domain by 43.53 % at collaborative training. The recommendation advised that management and keeping cattle technical competency are continiously acquired for the half of groups (54.5%), while recording improvement should be taken into account at all groups (100 %).

No abstract