Perkembangan ekonomi digital mengubah cara masyarakat dalam berinvestasi dengan menggunakan fasilitas internet. Investasi yang dilakukan secara online saat ini tengah beredar di masyarakat dengan iming-iming keuntungan yang besar tanpa mengetahui akibat yang akan ditimbulkan bagi para investor. Sehingga perlunya perlindungan bagi investor dalam melakukan investasi secara online agar terhindar dari risiko kerugian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan. Kemudian pengumpulan data melalui perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, putusan pengadilan, dan hasil penelitian di analisis secara kualitatif serta disajikan secara deskriptif. Dari hasil penelitian yang dilakukan kedudukan investor online dalam melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia adalah, kedudukan investor online sama dengan investor lainnya yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 UU 25/2007. Dengan mengedepankan asas kepastian hukum, ketentuan yang terkait dalam undang-undang ini kedudukan investor online menjadi bagian dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam kegiatan investasi di Indonesia. Kemudian bentuk perlindungan hukum atas kerugian investor online terdapat dalam Pasal 14 huruf (a) UU 25/2007 berupa jaminan perlindungan terhadap investor dalam sengketa yang terjadi.

Pengangkatan anak merupakan peristiwa hukum yang lazim terjadi di Indonesia, termasuk pada masyarakat Suku Malind di Kabupaten Merauke. Namun ada hal yang unik dalam Suku Malind dimana terdapat ritual pengangkatan anak yang berasal dari Suku Malind yang telah dewasa, bahkan telah menikah, yang biasa dikenal sebagai anak adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak adat menurut hukum adat Suku Malind dan untuk mengetahui implikasi yang terjadi sehubungan dengan pengangkatan anak tersebut. Hasil dari penelitian ini mendapat hasil (1) Pelaksanaan pengangkatan anak adat pada Suku Malind dilakukan dengan ritual adat yang berlangsung semalam suntuk dan diakhiri dengan pengukuhan dari ketua adat yang mana diberi nama dan marga Malind dan sebidang tanah dari tanah marga untuk dimilikinya. (2) Implikasi dari pengangkatan anak adat tersebut menciptakan hak dan kewajiban bagi anak adat dalam statusnya sebagai anggota masyarakat adat Malind dan mengakibatkan putusnya hubungan kekeluargaan antara anak adat tersebut dengan suku sebelumnya.

Perkembangan teknologi yang kian hari semakin meroket berdampak pada perubahan gaya hidup manusia. Komputer sebagai alat bantu pekerjaan manusia menjadi sangat urgen bagi seluruh kalangan termasuk anak sekolah. Pengguna komputer yang berstatus anak sekolah masih sangat awam dalam aspek legalitas pengoperasiannya, sehingga potensi terjadi pembajakan oleh anak sekolah menjadi hal yang lumrah terjadi di lingkungan Kabupaten Merauke. Program Pengabdian ini dilaksanakan dengan metode memberi penyuluhan terkait bagaimana bekerjanya hukum dalam dunia komputer, khususnya perlindungan operating system. Kemudian dalam penyuluhan tersebut diberikan edukasi tentang kedudukan operating system sebagai suatu kekayaan intelektual yang dimiliki pencipta operating system tersebut. Pelaksanaan kegiatan ini pada SMK Santo Antonius Merauke pada bulan desember 2022, yang menargetkan siswa-siswi jurusan Teknologi Komputer dan Jaringan (TKJ). Hasil dari pelaksanaan program ini ialah memberikan pengetahuan siswa-siswi tentang mekanisme bekerjanya hak cipta operating system sehingga meningkatkan kesadaran untuk menghindari perilaku pembajakan operating system.

The purpose of carrying out Community Service activities is to increase students' knowledge as YouTube content creators in registering their creations (content). The implementation method used in an effort to achieve the targets and outcomes to be achieved in this Community Partnership Program activity consists of: Field Observation, the first step that must be taken as input in the process of preparing this activity proposal and collecting technical data for the need for the preparation of learning media , Library Studies, which is a step that aims to collect references to the results of academic studies in the form of journals and scientific articles on the procedure for registering copyright. And Planned Activities: Seminar Programs, Workshops and Guidance on the introduction and process of copyright registration with outreach and training activities. The results achieved are an increase in students' awareness and understanding of the awareness to register every creative result of creator content so that their work can be registered so that they get Copyright protection. It will automatically provide legal certainty and legal protection for each registered work. Outcomes of this activity: (1) Journals, (2) Pocket Books on Knowing Copyrights and how to register them.

Terdapat beberapa sistem pemerintah di dunia, yaitu sistem pemerintahan presidensial, parlementer, semi presidensial, liberal, demokrasi liberal, dan komunis. Perbedaan penerapan sistem pemeritahan antarnegara disebabkan oleh banyak hal, seperti kondisi sosial budaya dan politik yang berkembang di negara yang bersangkutan. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah menambah literasi terhadap ilmu perbandingan hukuam tata negara dan juga mengetahui bagaimana dan dimana letak perbedaan, persamaan perbandingan antara Indonesia dengan Jepang. Metode menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu penelitian yang tinjauannya memfokuskan diri pada ketentuan hukum positif untuk menjawab kedua rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pembahasan dalam artikel ini menunujukkan sistem pemerintahan Indonesia yang menganut sistem presindensil sedangkan sistem pemerintahan Jepang yang menganut sistem parlementer. Konstitusi keduanya sama-sama rigid dan flexibel. Hanya saja kalau Indonesia secara perubahan Indonesia sudah mengalami empat kali amandemen sedangkan Jepang belum pernah sejak. Dalam hal ini harus diakui Jepang sangat rigid dari pada Indonesia. Tetapi bukan tidak mungkin untuk dilakukan amandemen; Jepang punya kemiripan dengan Indonesia dalam hal bentuk negara yaitu negara Kesatuan; Lembaga Perwakilan. Sistem perwakilan Jepang menganut strong bicameral. Sedangkan Indonesia menganut soft bicameral; Bentuk Pemerintahan negara Jepang adalah Monarkhi Konstitusional. Sedangkan Indonesia adalah Republik; Masyarakat negara Jepang sangat berbeda dengan masyarakat negara Indonesia dari kepercayaan terhadap agama dan juga terkait dengan kebiasaan. Penulis menyarankan agar menjadikan tolok ukur untuk masyarakat di Indonesia bisa mencontoh kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat di Jepang yaitu, tingkat kesadaran cukup tinggi terhadap peraturan-peraturan.