Pasca diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, sumber pemasukan keuangan desa melalui Dana Desa (DD) mengalami peningkatan yang signifikan. dengan dana desa yang besar belum berbading lurus dengan pembangunan yang ada. Hasil survei di lapangan ditemukan pembangunan jalan yang belum semestinya dilakukan telah dilakukan, padahal kondisi jalan yang lama masih layak untuk digunakan. Selain itu pelaksanaan pembangunan masih bersifat top down sehingga pembangunan tidak tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan bagaimana model partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Teluk Panjang dengan metode deskriptif kualitatif.Hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Teluk Panjang belum maksimal dilakukan karena belum semua unsur masyarakat terlibat dalam proses perencanaan pembangunan pada kegiatan Musrebangdes. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan jika dilihat dari indikator suara (voice), untuk penyampaian pedapat Secara Langsung belum maksimal dilakukan sedangkan penyampain pedapat secara Pewakilan melalui ketua Rukun Tangga (RT) juga dinilai belum maksimal karena usulan pembangunan kebanyakan hasil dari inisiatif ketua RT bukan dari masyarakat yang diwakilinya. Dilihat dari indikator Akses, akses yang diberikan oleh Pemerintah Desa Teluk Panjang kepada masyarakat dalam kegiatan Musrebangdes juga masih terbatas. Serta jika dilihat dari Indikator Kontol, bahwa kontrol terhadap rencana pembangunan Desa Teluk Panjang belum maksimal dilakukan baik oleh masyarakat maupun oleh BPD, karena masyarakat belum banyak terlibat sedangkan BPD pasif. Kontrol yang tidak maksimal akan berakibat kepada arah pembangunan di Desa Teluk Panjang akan condong kepada keinginan dan kebutuhan Pemerintah Desa bukan masyarakatnya.

Fenomena dalam penelitian ini yaitu tidak adanya pembinaan yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bungo terhadap para pedagang, Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana yang tersedia di pasar Bungur Kabupaten Bungo, Tidak adanya pengembangan pasar yang dilakukan pemerintah daerah terhadap pasar dan pedagang dipasar Bungur Kabupaten Bungo. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Unit Pelaksana Teknis pengelolaan pasar dalam pemberdayaan Pasar Bungur di Kabupaten Bungo. Metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode deskriptif atau memaparkan secara keseluruhan (komprehensif) aspek-aspek yang ada. Sedangkan pendekatan yang dipakai adalah dengan pendekatan secara kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Kabupaten Bungo, seluruh pedagang di pasar tradisional di pasar Bungur Kabupaten Bungo dan seluruh pembeli di Pasar Bungur Kabupaten Bungo. Hasil penelitian menunjukan pemberdayaan pasar Bungur Muara Bungo sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pembinaan terhadap pasar tradisional, serta pelaku-pelaku usaha yang ada di di dalamnya sudah berjalan namun masih ada beberapa kendala.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya fomomena masih terbatasnya dana untuk kegiatan (SPP); kurangnya kesadaran masyarakat (kelompok SPP) dalam pengunaan dana (SPP) Simpan Pinjam Perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan; Sarana dan Prasarana yang belum memadai sebagai penunjang pekerjaan di kantor.Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui peran, hambatan serta upaya dalam pelaksanaan pengelola amanah pemberdayaan masyarakat Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan SPP. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, populasi yaitu seluruh pegawai dan petugas kelembagaan Pengelola Amanah Pemberdayaan Masyarakat (PAPM) serta masyarakat kelompok Simpan Pinjam Perempuan dan sampel? dalam penelitian? ini sebanyak 14 (empat belas) orang, dengan teknik Purposive? sampling.Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa peran PAPM Asam Jujuhan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan SPP yaitu mendekatkan modal pada masyarakat khususnya masyarakat miskin, potensi produktif dengan sistem perkreditan yang mudah, murah dan mengarah, membentuk modal masyarakat, membimbing masyarakat untuk lebih mengenal dan memahami asas-asas ekonomi dan permodalan, memberi pelayanan pinjaman tanpa agunan, dan mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dan usaha lain yang sah. Dalam pelaksanaan peran PAPM Asam Jujuhan, melalui kegiatan SPP. terkendala oleh dana yang ada tidak mencukupi untuk diberikan pinjaman pada setiap kelompok SPP, terkadang uang yang disalurkan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ke kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tidak digunakan tepat sasaran, serta sarana dan prasarana yang ada belum memadai, akibatnya pekerjaan sering terganggu dan tertunda, mengatasi terkait dengan kendala tersebut diupayakan yaitu UPK PAPM melakukan perguliran dana? dan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, sosialisasi untuk seluruh kelompok SPP yang ada di Jorong dan Nagari, menggunakan kantor bamus yang tidak dipakai sampai dengan dapat membuat gedung sendiri, serta mencari spot jaringan internet yang memadai dengan pergi ketempat dataran tinggi.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang atau jalur dan mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka sebagai tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah ataupun sengaja ditanam. Adapun fenomena yang ditemukan saat penelitian, diantaranya: Masih belum terpenuhi standar minimal pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tebo; Kurangnya susunan tata ruang wilayah Kabupaten Tebo, sehingga lahan untuk pembuatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi terbatas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program penghijauan terhadap keindahan kota Kabupaten Tebo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa implementasi program penghijauan terhadap keindahan kota Kabupaten Tebo masih belum optimal dan belum memenuhi standar minimal luas RTH dalam Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Ruang Terbuka Hijau (RTH) yakni sebesar 30% luas RTH. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo dalam melaksanakan program penghijauan terhadap keindahan kota Kabupaten Tebo yakni: masih kurangnya dana dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tebo. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo untuk mengatasi hambatan tersebut adalah meningkatkan pemeliharaan rutinitas taman RTH dan mencari sumberdana alternatif untuk perbaikan di Taman Kota.

Proses seleksi karyawan dilakukan untuk mendapatkan orang yang tepat bagi suatu jabatan tertentu, sehingga orang tersebut mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan di perusahaan untuk waktu yang lama. Oleh karena itu setiap perusahaan seharusnya memberikan peluang dan kesempatan yang sama pada seluruh karyawan untuk diikut sertakan dalam proses seleksi? untuk menduduki posisi atau jabatan di perusahaan, salah satunya adalah proses seleksi karyawan pada PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses seleksi, hambatan dab upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses seleksi karyawan PT. Jaya Indah Motor Muara Bungo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo, sampel berjumlah 13 (tiga belas) orang.Dari hasil penelitian diketahui bahwa? Proses seleksi karyawan pada PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo sudah dilakukan dengan melihat pendidikan, pengalaman kerja, kesehatan karyawan, proses tes tertulis dan wawancara, namun proses seleksi karyawan hasilnya belum optimal, Hambatan yang dihadapi dalam proses seleksi karyawan PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo adalah, proses seleksi yang cenderung kurang transparan, proses seleksi karyawan belum melibatkan lembaga yang bertugas dalam proses seleksi. Upaya yang sudah dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam proses seleksi karyawan di PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo adalah meminta referensi bagi karyawan yang bekerja di PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo, memanfatkan kewenangan dari Kepala Cabang untuk melakukan proses seleksi karyawan secara langsung melalui proses wawancara.