Model Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Teluk Panjang Kecamatan Bathin Iii Kabupaten Bungo

Abstract

Pasca diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, sumber pemasukan keuangan desa melalui Dana Desa (DD) mengalami peningkatan yang signifikan. dengan dana desa yang besar belum berbading lurus dengan pembangunan yang ada. Hasil survei di lapangan ditemukan pembangunan jalan yang belum semestinya dilakukan telah dilakukan, padahal kondisi jalan yang lama masih layak untuk digunakan. Selain itu pelaksanaan pembangunan masih bersifat top down sehingga pembangunan tidak tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan bagaimana model partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Teluk Panjang dengan metode deskriptif kualitatif.Hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Teluk Panjang belum maksimal dilakukan karena belum semua unsur masyarakat terlibat dalam proses perencanaan pembangunan pada kegiatan Musrebangdes. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan jika dilihat dari indikator suara (voice), untuk penyampaian pedapat Secara Langsung belum maksimal dilakukan sedangkan penyampain pedapat secara Pewakilan melalui ketua Rukun Tangga (RT) juga dinilai belum maksimal karena usulan pembangunan kebanyakan hasil dari inisiatif ketua RT bukan dari masyarakat yang diwakilinya. Dilihat dari indikator Akses, akses yang diberikan oleh Pemerintah Desa Teluk Panjang kepada masyarakat dalam kegiatan Musrebangdes juga masih terbatas. Serta jika dilihat dari Indikator Kontol, bahwa kontrol terhadap rencana pembangunan Desa Teluk Panjang belum maksimal dilakukan baik oleh masyarakat maupun oleh BPD, karena masyarakat belum banyak terlibat sedangkan BPD pasif. Kontrol yang tidak maksimal akan berakibat kepada arah pembangunan di Desa Teluk Panjang akan condong kepada keinginan dan kebutuhan Pemerintah Desa bukan masyarakatnya.

Pengelolaan BUMDES Harapan Berkembang Kabupaten Tegal

“…Perencanaan partisipatif merupakan rencana yang melibatkan seluruh masyarakat dalam mencari solusi atas pemecahan masalah yang perlu dihadapi untuk mencapai kondisi yang diinginkan, dalam tujuan dan prosesnya dengan partisipasi masyarakat, dan bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai satu kesatuan masyarakat (Maros et al, 2020). Adapun yang menjadi titik fokus dalam riset ini merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat di Bumdes Harapan Berkembang Kabupaten Tegal antara lain faktor internal dan faktor eksternal.…”

Peran Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Pembangunan di Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor

“…Desa Ciangsana mencontohkan pembangunan desa dengan mengikutsertakan masyarakat desa di dalamnya. Mardijani (Mardijani, 2010) mengidentifikasi tiga karakteristik utama yang berdampak signifikan terhadap bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan, yaitu: Musrenbangdes, dan mendiskusikan masalah dan solusi potensial di tingkat desa sebelum pindah ke tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi (Suroso, H., Hakim, A., & Noor, I, 2014). Namun dalam penelitian ini aparat Desa Ciangsana diikutsertakan dalam proses musyawarah untuk membentuk desa yang partisipatif dan sesuai pembangunan.…”

Pengaruh Kompetensi, Peran Aparat Desa, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Mojogedang Karanganyar Jawa Tengah

“…Berdasarkan jawaban responden, rata-rata terendah pada variabel akuntabilitas ditunjukkan pada pernyataan terkait penyusunan laporan keuangan desa telah melibatkan masyarakat desa. Berdasarkan penelitian Maros et al (2021), faktor penghambat partisipasi masyarakat salah satunya berkaitan dengan faktor pekerjaan masyarakatnya. Berdasarkan data monografi Kecamatan Mojogedang tahun 2019, masyarakat yang bekerja sebagai petani berjumlah 27.670 atau 62,2% dari total masyarakat yang berusia lebih dari 20 tahun.…”