Pasca diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, sumber pemasukan keuangan desa melalui Dana Desa (DD) mengalami peningkatan yang signifikan. dengan dana desa yang besar belum berbading lurus dengan pembangunan yang ada. Hasil survei di lapangan ditemukan pembangunan jalan yang belum semestinya dilakukan telah dilakukan, padahal kondisi jalan yang lama masih layak untuk digunakan. Selain itu pelaksanaan pembangunan masih bersifat top down sehingga pembangunan tidak tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan bagaimana model partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Teluk Panjang dengan metode deskriptif kualitatif.Hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Teluk Panjang belum maksimal dilakukan karena belum semua unsur masyarakat terlibat dalam proses perencanaan pembangunan pada kegiatan Musrebangdes. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan jika dilihat dari indikator suara (voice), untuk penyampaian pedapat Secara Langsung belum maksimal dilakukan sedangkan penyampain pedapat secara Pewakilan melalui ketua Rukun Tangga (RT) juga dinilai belum maksimal karena usulan pembangunan kebanyakan hasil dari inisiatif ketua RT bukan dari masyarakat yang diwakilinya. Dilihat dari indikator Akses, akses yang diberikan oleh Pemerintah Desa Teluk Panjang kepada masyarakat dalam kegiatan Musrebangdes juga masih terbatas. Serta jika dilihat dari Indikator Kontol, bahwa kontrol terhadap rencana pembangunan Desa Teluk Panjang belum maksimal dilakukan baik oleh masyarakat maupun oleh BPD, karena masyarakat belum banyak terlibat sedangkan BPD pasif. Kontrol yang tidak maksimal akan berakibat kepada arah pembangunan di Desa Teluk Panjang akan condong kepada keinginan dan kebutuhan Pemerintah Desa bukan masyarakatnya.

The purpose of this study was to find out about the implementation of the 9-year Compulsory Education Program in Kelukup Hamlet, Dwi Karya Bhakti Village, Pelepat District, Bungo Regency, Jambi. The research method uses a qualitative-descriptive approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the implementation of the compulsory education program has been carried out quite well but has not yet achieved satisfactory results. Socialization regarding the importance of participating in the program has been conveyed to SAD residents through related parties. Non-governmental organizations play the most crucial role, namely as coaches, supervisors, assistants, and facilitators in every educational activity for the children of the Suku Anak Dalam. There are internal barriers from the SAD community to accepting the program, namely their suspicious attitude, strong customs and traditions, lack of gender equality, shyness and low self-esteem of children, and difficulties in paying for children's school needs. These obstacles were overcome by continuing to provide direction, understanding, and motivation to the SAD community regarding compulsory education, efforts by teachers to visit from door to door to pick up students to study, and efforts to provide scholarships for SAD children in need. Keywords: Implementation, Compulsory Education, Suku Anak Dalam.

RKP Desa merupakan hal yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan penyusunan RKP Desa yang partisipatif maka akan berpengaruh positif terhadap kemajuan pembangunan desa namun sebaliknya penyusunan RKP Desa yang kurang partisipatif akan berpengaruh negatif pula pada kemajuan desa.Pada Dusun Teluk Panjang, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo proses penyusunan RKP Desa tidak berjalan sesuai aturan, penyusunan RKP Desa tidak diawali dengan musyawarah desa oleh BPD justru sebaliknya segala inisiatif usulan-usulan RKP Desa berasal dari pemerintah desa, sedangkan BPD bersikap pasif dan hanya menjadi stempel dari pemerintah desa. Ini menunjukan proses demokrasi tidak berjalan karena BPD tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Padahal BPD merupakan wujud demokrasi di desa yang memperjuangkan kepentingan masyarakat.Jika ini dibiarkan akan terus lahir kebijakan-kebijakan yang tidak partisipatif yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat dan prinsip check and balance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, harus ada pembenahan dengan mengembalikan lagi peran BPD dalam penyusunan RKP Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalankan proses demokrasi yang pada gilirannya dapat melahirkan kebijakan-kebjijakan yang strategis di desa yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.Tujuan penelitian ini 1) Untuk menguji, menganalisis, dan mengetahui peran BPD dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Dusun Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo; 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi peran BPD dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Dusun Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo; 3) Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran BPD dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Dusun Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif atau memaparkan secara keseluruhan (komprehensive) aspek-aspek yang ada. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subyek penelitian pada suatu saat tertentu. Tingkat Kesiapan Teknologi pada penelitian ini adalah tingkat 2.Hasil penelitian menujukan BPD Dusun teluk panjang belum melaksanakan fungsinya dengan baik khususnya dalam proses penyusunan RKP desa yang disebabkan rendahnya kualitas SDM, tingkat kesejahteraan relatif rendah, BPD memiliki pekerjaan lain, penghasilan kurang memadai, proses rekrutmen, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas SDM BPD, regulasi mengenai tunjangan yang disesuaikan dengan UMR, meningkatkan monitoring dan pengawasan dari pemerintah daerah.

Salah satu sistem keamanan yang perlu diperhatikan adalah Emergency Exit? (jalur evakuasi darurat).? Emergency? Exit? sangat? penting,? karena? ketika terjadi keadaan darurat yang terjadi secara tiba ? tiba pada suatu gedung, maka hal pertama yang dilakukan adalah keluar dari gedung. Tujuan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan pemerintah daerah terhadap pembangunan Emergency Exit pada gedung perkantoran Kabupaten Bungo beserta hambatan-hambatan dan upaya mengatasinya. Metode yang digunakan ialah metode? penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun populasi? dalam penelitian ini meliputi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten?? Bungo, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berlokasi di Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, dan? masyarakat Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo. Dalam penelitian ini yang dijadikan unit analisis adalah sebanyak 7 orang. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bungo, yakni dengan cara : Melihat fasilitas bangunan gedung, Pembangunan gedung dan jarak pada badan jalan. Hambatan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik, adalah : Bangunan Perkantoran Lama (kuno), Gedung Swasta. Adapun upaya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan? Kesatuan Bangsa dan Politik, adalah dengan cara melakukan sosialisasi dan menghimbau instansi terkait, Memberi peringatan kepada yang melanggar.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh ada indikasi dalam beberapa tahun terakhir aparatur pemerintahan dusun belum begitu memahami pengelolaan dana dusun di Dusun Air Gemuruh khususnya tahun 2019, dalam proses penganggaran pelaksanaan dana dusun tahun 2019, ada indikasi belum secara penuh melibatkan unsur masyarakat dan ada indikasi masih lemahnya pengawasan pemerintah daerah dan masyarakat kepada pemerintah dusun dalam pengelolaan dana dusun. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan, hambatan, dan upaya pemerintah Dusun air gemuruh dalam mengelola dana dusun guna meningkatkan pembangunan infrastruktur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh aparatur pemerintah Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, BPD dan tokoh masyarakat. Sampel berjumlah 15 orang yang diambil dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan dana dusun tahun 2019 dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini terlihat dari pemerintah dusun telah melaksanakan semua tahapan dalam pengelolaan dana desa mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Akan tetapi, pada pelaksanaannya belum maksimal yang disebabkan oleh masih terdapat beberapa pembangunan infrastruktur belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara umum serta memakan anggaran yang cukup besar.