The technical viewpoint recognises the critical role of information and communication technology as a driving force in our time. The importance of public policy management in the environment of public service institutions and regional commands is investigated from the standpoint of public administration and the use of social media. Academics need to map out ideas about how social media and government interact. This research aims to see the important themes or issues raised by scholars in social media and their government articles. What are the comprehensive factors that influence the use of social media in government circles? The research method used was a literature review on social media and government by reviewing journal articles on social media and government published in Scopus as data-based and processed using the NVivo 12 Plus analysis tool. The results of this study reveal five significant problems between social media and the government. These problems include digital difficulties, policies, information, communication, and politics. This research also gave birth to social media and government, which must take the form of digital activism; secondly, access to information disseminated by the government through social media; and third, administrative communication, which looks at how ideas are offered via social media to the government. Fourth, to achieve social media and government goals, it is necessary to demonstrate ethical and political behaviour, formulate policies following those goals, and then evaluate those policies through the implementation of rules or laws.

Gender mainstreaming is a strategy to integrate gender issues into the development process. The goal is to ensure that the government can properly solve gender issues. The Kediri City Government has been struggling to achieve gender equality and justice. However, the evaluation results unveiled that some components have not been met. This study aims to analyze the urgency of stipulating Regional Regulations on Gender Mainstreaming in realizing the SDGs in Kediri City, the basis for consideration (philosophical, sociological, and juridical) to prepare the Draft Regional Regulations on Gender Mainstreaming in the development of Kediri City, as well as the targets, reach, and regulatory direction. This research utilized a mixed-method with a sequential explanatory approach. The data were initially obtained quantitatively using a survey, then proceeded qualitatively with Focus Group Discussion (FGD) and documentation. The population in this study comprised residents of Kediri City, with a sample of 144 people. The results revealed that the residents of Kediri City wished for a more comprehensive Regulation on Gender Mainstreaming. In addition, although there has been Mayor Regulation No. 48 of 2020 concerning Gender Mainstreaming, some problems remain to exist. This study recommends that Kediri City immediately accelerate commitment by drafting Regional Regulations on Gender Mainstreaming and gender-responsive planning policy integrated into its development's planning and implementation process.

Kemiskinan dan keterbelakangan yang mendominasi daerah pedesaan, menuntut inisiasi pembentukan BUMDes yang memiliki posisi strategis pada kontribusi pengentasan isu kemiskinan. Akan tetapi, terdapat BUMDes yang tidak memberikan peran optimal terhadap perkembangan perekonomian desa. Hal tersebut disebabkan dengan berbagai permasalahan BUMDes Astaguna, Desa Trihanggo yang mengalami kemerosotan pendapatan akibat rendahnya literasi sumberdaya manusia yang mempengaruhi penguatan kelembagaan dan permasalahan eksternal yakni kehadiran Covid-19 yang telah memberi dampak pada pemasaran unit usaha. Tujuan PKM adalah  untuk mencapai perbaikan kelembagaan yang diawali dari pembaharuan literasi sumberdaya manusia. Solusi yang ingin dicapai yakni menerapkan kesiapan kualitas sumberdaya manusia yang optimal dan cakap terkait pengetauan kelembagaan melalui upaya perbaikan tugas pokok fungsi yang jelas dan terwujudnya koordinasi kerja internal badan yang kondusif. Mengupayakan manajemen unit usaha dengan analisis potensi dan asset desa disertai pelibatan masyarakat dan mengembangkan jaringan kerjasama multi pihak. Penerapan teknologi informasi komunikasi untuk mendukung efisiensi kegiatan administrasi dan pemasaran. Proses pelaksanaan kegiatan pengabdian sebagai sarana penanganan solutif. Proses pengabdian dilakukan melalui tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi yang melibatkan pihak mitra sebagai subjek dan objek pengabdian guna meningkatkan partisipasi serta keberhasilan pengabdian. Partisipasi tersebut diwujudkan dari pern mitra dalam menentukan masalah BUMDes yang membutuhkan peran pengabdian, antusiasme penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pemasaran dan bidang administrasi, diskusi evaluasi pengabdian guna menentukan ukuran keberhasilan.

Desa Trihanggo memiliki suhu dan kelembapan yang sesuai untuk perkembangbiakan spora mikroskopis dalam mendukung pertumbuhan jamur. Sehingga menjadi potensi budidaya jamur dalam rangka membangun inovasi kegiatan ekonomi yang membentuk UMKM mitra pengabdian. Strategi pemasaran yang terdapat dalam UMKM belum mampu menjangkau konsumen lebih luas di tengah pergolakan maraknya wabah Covid-19 yang mengguncang ekonomi khususnya ekonomi mikro yakni UMKM. Hal tersebut di latar belakangi dengan persoalan mitra mengenai rendahnya literasi pengelola dalam konteks intangible pemanfaatan teknologi informasi di bidang pemasaran. Tidak adanya labelling dan inovasi kemasan produk pada olahan jamur yang menimbulkan hal yang riskan terhadap pemalsuan dan kerusakan produk. Solusi yang ingin dicapai yakni memanfaatkan teknologi informasi dengan fondasi kualitas sumberdaya manusia yang cakap dan melek teknologi. Manajemen unit usaha dengan mewujudkan unit usaha baru sesuai analisis potensi dan asset desa disertai pelibatan masyarakat. Penerapan teknologi informasi komunikasi untuk mendukungproduktifitas program dan kegiatan yang meliputi bidang administrasi dan bidang pemasaran guna menunjangsumberdaya manusia agar mencapai melek teknologi, pembaharuan labelling produk dan penyesuaian packaging produk sesuai standar keamanan. Metode pelaksanaan yang ditawarkan yakni 1) Sosialisasi untuk penguatan literasi mengenai sistem pemasaran online. 2) Pelatihan keterampilan dengan pelaksanaan labelling produk dan operasional teknologi informasi dan komunikasi. 3) Pendampingan packaging produk sesuai standar kemasan. Hasil pengabdian memberikan dampak pada kelompok mitra dengan hasil perbandingan sesudah dan sebelum dilaksanakannya pengabdian, pada penguatan kapasitas pengetahuan transformasi pemasaran mendapati hasil (25%-70%), dilanjutkan pelaksanaan labelling produk dengan hasil (30%-60%), dan dampak packaging produk atau pembaharuan (30%-70%).

Desa merupakan wilayah administratif yang berada pada tingkatan paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Desa juga menjadi unsur strategis dalam pembangunan ekonomi desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 39 Tahun 2010 dibentuklah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk membantu membangun ekonomi desa. BUMDes Panggung Lestari, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul yang didirikan pada Tahun 2013 dapat mengembangkan modal hingga 9 kali dari modal awal yang diberikan oleh desa. Salah satu program yang dijalankan adalah Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah (KUPAS) yang menjadi potensi pengembangan ekonomi BUMDes. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis partisipasi masyarakat Desa Panggungharjo dalam perkembangan BUMDes Panggung Lestari, Desa Panggungharjo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan metode wawancara dan observasi, serta dokumen dari laporan akhir atau laporan tahunan BUMDes Panggung Lestari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang menerima manfaat dari BUMDes Panggung Lestari yaitu partisipasi yang berpengaruh dan berjalan dengan baik (partisipasi dalam pelaksanaan dan pemanfaatan hasil program BUMDes), serta partisipasi yang kurang berpengaruh dan kurang berjalan dengan baik (partisipasi dalam perencanaan dan monitoring evaluasi).