This research aims to explore the implementation of micro business loans (KUR) for fishermen in Aceh Besar and Banda Aceh, the obstacles fishermen face in gaining access to KUR, and the local government's efforts to improve fishermen's access to financial and financial aid. Article 61 paragraph 1, of Law Number 7 of 2016 on the Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Cultivators, and Salt Farmers states that the Central and Regional Governments shall, in accordance with their respective authorities, facilitate financial assistance and financial assistance for common fishermen, traditional fishermen, and labor fishermen. However, this policy has not worked as intended, and fishermen continue to have difficulty gaining access to financial assistance. This is an empirical legal investigation conducted in two districts or municipalities that are Banda Aceh and Aceh Besar. The interview technique is used to collect primary data (field data). Secondary data are derived from the findings of a literature review. The findings are the implementation of providing capital and financing for small fishermen had not gone according to plan, and fishermen had very limited access to capital assistance. Information that does not reach small fishermen, the inability to provide guarantees as a prerequisite for loans, and the inability of fishermen to repay loans are obstacles. Common fishermen are strengthened by the government's efforts to socialize the availability of capital and provide mentoring and training. It is suggested that the government make significant efforts to improve the standard of living of common or ordinary fishermen and provide easily accessible financing with small profit sharing and guarantees that it can easily provide.

Bank dapat melakukan beberapa upaya penyelesaian kredit sebagai upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh kredit bermasalah khususnya kredit diragukan. Kredit diragukan adalah kredit yang mengalami penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga antara 121 hari hingga 180 hari. Pengaturan tentang penyelesaian kredit bermasalah dijumpai dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan bagi Bank Umum. Penelitian ini adalah penelitian preskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (kepustakaan) dan data primer (lapangan). Penelitian kepustaakan dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini. Penelitian lapangan didapatkan melalui proses wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian ditemukan penyelesaain kredit diragukan dilakukan melalui beberapa tahap yaitu penagihan, pemberian surat peringatan 1, 2 dan 3, restrukturisasi dan gugatan sederhana. Hambatan yang dihadapi selama penyelesaian kredit diantaranya faktor tidak terbukanya debitur dan kreditur, kegagalan usaha debitur, dan debitur yang memiliki itikad tidak baik. Pemenuhan prinsip keadilan dalam penyelesaian kredit, pihak debitur maupun kreditur sudah memenuhi prinsip keadilan karena dengan adanya upaya penyelesaian tersebut, kreditur dapat menyelesaikan kredit yang bermasalah secara efektif. Pihak debitur juga dapat melakukan kewajiban pembayarannya secara intensif.