Bank dapat melakukan beberapa upaya penyelesaian kredit sebagai upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh kredit bermasalah khususnya kredit diragukan. Kredit diragukan adalah kredit yang mengalami penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga antara 121 hari hingga 180 hari. Pengaturan tentang penyelesaian kredit bermasalah dijumpai dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan bagi Bank Umum. Penelitian ini adalah penelitian preskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (kepustakaan) dan data primer (lapangan). Penelitian kepustaakan dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini. Penelitian lapangan didapatkan melalui proses wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian ditemukan penyelesaain kredit diragukan dilakukan melalui beberapa tahap yaitu penagihan, pemberian surat peringatan 1, 2 dan 3, restrukturisasi dan gugatan sederhana. Hambatan yang dihadapi selama penyelesaian kredit diantaranya faktor tidak terbukanya debitur dan kreditur, kegagalan usaha debitur, dan debitur yang memiliki itikad tidak baik. Pemenuhan prinsip keadilan dalam penyelesaian kredit, pihak debitur maupun kreditur sudah memenuhi prinsip keadilan karena dengan adanya upaya penyelesaian tersebut, kreditur dapat menyelesaikan kredit yang bermasalah secara efektif. Pihak debitur juga dapat melakukan kewajiban pembayarannya secara intensif.

This study analyzes how the legal force of a physical (sporadic) letter of control over a plot of land. In practice, many owners of a plot of land do not have evidence to prove their property. Control over a plot of land without the support of written evidence will affect its ownership and transfer of land rights to other parties, and can even lead to disputes in court. This research only focuses on normative legal research (normative juridical), namely research that focuses on studies of documents from various primary data such as judges' decisions, laws and regulations, expert opinions and others. Meanwhile, the data collection technique was carried out by collecting primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. According to the results of the study, it is known that the Statement of Physical Control of Land (Sporadic) has perfect legal force such as an authentic deed, if the sporadic has been tested for truth and has been proven in front of the court, even sporadic is in accordance with the facts revealed in court. The parties who signed in the Sporadik confirmed their signatures and were confirmed by the signatures of the Village Head (KeuchikGampong) and the Camat as the local District Head.

A defendant is a person who is accused of having committed an is included in a criminal act based on the evidence obtained, which results in being examined and tried in court. The examination of criminal cases at all levels of examination is carried out in accordance with the Criminal Procedure Code (KUHAP). KUHAP has given legalization to the accused to defend his interests, especially in the process of examination at court proceedings, because this right is very risky in proving the defendant's guilt. However, with the outbreak of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) criminal case examinations have begun to be carried out online or virtually. It was feared that the trial was virtually neglected by the defendants' rights. This article attempts to answer the following questions: (1) Is the virtual court mechanism in line with the prevailing laws and regulations? (2) How was the implementation of the defendant's rights in a virtual trial during the Covid-19 Pandemic Era? According to the results of the research, the trial mechanism and the law of the procedure are still implemented according to the KUHAP. The trial process was the same as regulated in KUHAP, except that the defendant remained in the Detention Center (Rutan). This is to protect the community in preventing the spread of Covid-19. The rights of the defendant at trial must be maximally fulfilled. No rights of the defendant are neglected because the judge still follows the procedure as regulated in the KUHAP. In implementing the rights of the defendant, it relies fully on the role of the Legal Counsel, because it is the Legal Counsel who will fight for the rights of the defendant in court.

No abstract

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja Lampulo pasal 5 huruf (m) menyatakan bahwa UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja Lampulo memiliki tugas sebagai pengendalian lingkungan yang meliputi, kebersihan, pencemaran, ketertiban dan keamanan. Penelitian ini ingin mengetahuai makna kebersihan dan pencemaran dengan menggunakan teori penafsiran hukum dari Ronald Dworkin. Dengan menggunakan jenis metode penelitian limited style atau gaya terbatas hanya pada teks atau dokumen dari suatu peraturan perundang-undangan. Kebersihan dan pencemaran berdasarkan dari tujuan UPTD adalah menjaga kawasan pelabuhan dari sampah yang menumpuk, terhindar dari bau yang tidak sedap.