Since the launch of Law No. 6/2014 regarding villages, scholarly concerns on village studies are growing. However, studies focusing on gender equality in Village Law implementation are still few. This article discusses the responses of the village government to gender problems in their respective areas. Based on field research in two villages in Java, namely Panggungharjo and Lerep, this article recognizes that there is greater attention on gender issues since the implementation of the law. However, village heads still dominate village policymaking. Further, although gaining some supports, gender issues are still placed as the secondary among the village development priorities. They also lack of empowerment programs that will have a direct impact on the improvement of gender equality. Considering these criticisms, there is a crucial need for the national government to issue regulations that will encourage a stronger assertion of gender equality in Village Law implementation.

The main problem in this study was AbstrakMasalah utama dalam studi ini adalah bagaimana implikasi berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap kewenangan desa. Kewenangan desa yang dimaksud adalah kewenangan desa yang berasal dari hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, karena kedua bentuk kewenangan desa tersebutlah yang merupakan ruh otonomi desa. Hasil riset menunjukkan bahwa desa tidak bisa diperlakukan sama sebagaimana memperlakukan daerah kabupaten, karena hakekat otonomi desa berbeda dengan otonomi daerah. Kabupaten dibentuk sebagai pelaksana desentralisasi, yang melaksanakan sebagian kewenangan yang diberikan oleh Pusat. Desa berbeda, karena memiliki kewenangan yang berasal dari hak asal usul, bukan pemberian dari pusat. Otonomi desa sudah ada jauh sebelum republik ini berdiri, dan meski didesain ulang berkali-kali melalui kebijakan pusat tentang desa , namun otonomi desa tetep eksis, salah satunya adalah dengan keberadaan kewenangan hak asal usul yang melekat pada status sosial kepala desa dan pamong desa , apapun nama dan penyebutannya, serta tercermin dari perilaku masyarakat desa yang menjunjung tinggi kehidupan sosial budayanya.Pada akhirnya desain tentang kewenangan desa diajukan sebagai bagian dari solusi, yang mencoba mewadahi dua konstruksi tentang kewenangan desa, dimana kewenangan desa eksisting masuk dalam "wadah" yang dikonstruksi UU No. 6 Tahun 2015 tentang Desa, namun dengan semangat diterapkannya taat azas yaitu azas rekognisi, dimana pemerintah pusat dan daerahmengakui apapun kewenangan yang saat ini dilaksanakan oleh desa. Kata kunci: kewenangan desa, hukum negara, hak asal usul desa, kewenangan lokal berskala desa, asas rekognisi. A. PendahuluanDesa, secara sosiologis maupun politis memiliki posisi yang sangat kuat. Dengan jumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu)

<h4>Abstract</h4> <p><strong><em> </em></strong></p> <p><em>The main problem in this study was how the social significance of the existence of Desa autonomy regulation through the Law No. 6 of 2014. The existence of new regulation must be influence to desa’s order, especially in local authority, Because of the local authority is the most important thing in local organization like Desa.The specific question tried to be answered in this study whether the Law could serve, integrate, and organize the local authority in Desa. The result of this research indicate three points. First, local authority existing that called “hak asal usul desa” coexist with local community and desa government. Second, the field of local authority as organization the governance of desa, implementation of the building of desa, and commmunity development will blossom out in the future depend on the needs of local community.Finally, design of local authority based on the Law No. 6 of 2014 can integrate and organize the local authority, if the national government still commit and consist to recognize the local authority whatever Desa has.</em><em> </em></p> <p><strong><em>Kata kunci</em></strong><em>: local authority, local community, state law, recognition.</em><em> </em></p> <p><em> </em></p> <h3>Abstrak</h3> <p><strong> </strong></p> <p>Masalah utama dalam studi ini adalah bagaimana implikasi berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap kewenangan desa. Kewenangan desa yang dimaksud adalah kewenangan desa yang berasal dari hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, karena kedua bentuk kewenangan desa tersebutlah yang merupakan ruh otonomi desa. Hasil riset menunjukkan bahwa desa tidak bisa diperlakukan sama sebagaimana memperlakukan daerah kabupaten, karena hakekat otonomi desa berbeda dengan otonomi daerah. Kabupaten dibentuk sebagai pelaksana desentralisasi, yang melaksanakan sebagian kewenangan yang diberikan oleh Pusat. Desa berbeda, karena memiliki kewenangan yang berasal dari hak asal usul, bukan pemberian dari pusat. Otonomi desa sudah ada jauh sebelum republik ini berdiri, dan meski didesain ulang berkali-kali melalui kebijakan pusat tentang desa , namun otonomi desa tetep eksis, salah satunya adalah dengan keberadaan kewenangan hak asal usul yang melekat pada status sosial kepala desa dan pamong desa , apapun nama dan penyebutannya, serta tercermin dari perilaku masyarakat desa yang menjunjung tinggi kehidupan sosial budayanya.Pada akhirnya desain tentang kewenangan desa diajukan sebagai bagian dari solusi, yang mencoba mewadahi dua konstruksi tentang kewenangan desa, dimana kewenangan desa eksisting masuk dalam “wadah” yang dikonstruksi UU No. 6 Tahun 2015 tentang Desa, namun dengan semangat diterapkannya taat azas yaitu azas rekognisi, dimana pemerintah pusat dan daerahmengakui apapun kewenangan yang saat ini dilaksanakan oleh desa.</p> <p><strong>Kata kunci: </strong>kewenangan desa, hukum negara, hak asal usul desa, kewenangan lokal berskala desa, asas rekognisi.</p>

Indonesia as a disaster-prone country demands the active role of the community in disaster management. So, the perspective that focuses on handling during and after a developing disaster must be changed. In this matter, the government establishes the Desa Tangguh Bencana (Destana)/Disaster Resilient Village Policy. With various activities with the community involvement, the risk and impact of disasters can be eliminated because the community has been trained to prepare for disasters. The research aimed at determining the types and forms of community participation in disaster management in Gondoriyo Village Administration, Ngaliyan Sub-District, Semarang City. Gondoriyo Disaster Resilient Village is one of the pioneers in Semarang City, which started from the volunteers of the Disaster Preparedness Group. The research results show that the type of community participation is direct; either in a kind of money, support or their involvement in decision making. Their participation is in the form of thoughts, energy, skills, and property as well. It indicates that the awareness of Gondoriyo community to actively participate in prevention, preparedness, disaster risk reduction and capacity building efforts for the post-disaster recovery. It is proven later that Gondoriyo Village Administration has received the title as the Intermediate Disaster Resilient Village. However, what must be improved is how the disaster management programs are integrated into village administration development plans; particularly in relation to assistance to increase capacity and funding as well. Therefore, its existence can be maintained and sustainable.

Developing countries in the Asian region use cultural tourism to boost their economies. One of the traditional village tours on the island of Java that still upholds ancestral values is that of the Baduy indigenous people. The development of Saba Budaya Baduy involves collaboration between the government, the private sector and universities, but the form of cooperation that is carried out is not optimal and involves a pattern of asymmetry or imbalance in the roles of each stakeholder. This study aimed to analyze the role of stakeholders in the development of Saba Budaya Baduy. A qualitative approach was used and interviews were conducted with the Baduy indigenous people and other stakeholders. The results demonstrated that there were different levels of roles in stakeholders. Based on the category groups, the government was the key stakeholder; businesses, universities, and the Baduy indigenous people were the primary stakeholders; and NGOs and the mass media were secondary stakeholders. The government element was in quadrant I (key players); elements of academics, the private sector, and indigenous people were in quadrant II (context setters); NGO elements were in quadrant III (subjects); and elements of mass media were in quadrant IV (crowd). Relationships with the government could involve complementarity and cooperation. The relationship between the government and the private sector could take the form of conflict, complementarity, or cooperation. The relationship between the government and universities could involve complementarity or cooperation. Relations with NGOs could take the form of cooperation. The relationship between the government and mass media could involve complementarity or cooperation, and the relationship between the government and indigenous people could be in the form of conflict, complementarity, or cooperation. Keywords: stakeholder analysis, Saba Budaya Baduy, Baduy indigenous people