This study aimed to critically examine the regulation of pornography in Indonesia and review the regulation of pornography based on the theory of gender equality to be used as a basis for constructing laws in the future. This study used a conceptual approach and a statutory approach, with the type of normative legal research. The study results showed that the regulation related to pornography was regulated in Articles 282 to 283 of the Criminal Code regarding moral crimes, Article 4 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, and Article 27 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. Based on gender equality theory, the regulation of pornography was still vulnerable to harm women. The regulation of pornography in the future should contain rules with clear boundaries, tougher sanctions, and prioritizing the principle of gender equality.This study aimed to critically examine the regulation of pornography in Indonesia and review the regulation of pornography based on the theory of gender equality to be used as a basis for constructing laws in the future. This study used a conceptual approach and a statutory approach, with the type of normative legal research. The study results showed that the regulation related to pornography was regulated in Articles 282 to 283 of the Criminal Code regarding moral crimes, Article 4 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, and Article 27 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. Based on gender equality theory, the regulation of pornography was still vulnerable to harm women. The regulation of pornography in the future should contain rules with clear boundaries, tougher sanctions, and prioritizing the principle of gender equality.

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia membawa dampak yang sangat besar diberbagai bidang kehidupan, salah satunya dalam segi perekonomian. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan tentang pengertian upah yaitu hak yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruh menurut perjanjian kerja, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan atas suatu pekerjaan/jasa yang telah atau akan dilakukan. Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan tambahan kepada pekerja/buruh seperti pengeluaran tambahan pada saat merayakan hari keagamaan. Tunjangan Hari Raya Keagamaan ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Berkaitan dengan hal ini, faktanya banyak perusahaan yang terlambat membayar tunjangan hari raya yang disebabkan karena adanya Pandemi Covid-19 sehingga membuat resah para pekerja karena merasa dirugikan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau studi kepustakaan dan dokumen yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan jaminan kepastian dan perlindungan hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah diperlukan sanksi yang tegas kepada pengusaha untuk melakukan kewajibannya dalam memenuhi hak pekerja/buruh, yakni berupa sanksi administratif sebesar 5% dihitung dari total tunjangan hari raya keagamaan yang harus dibayarkan. Upaya yang ditempuh apabila permasalahan antara pekerja/buruh dengan perusahaan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah yakni melalui penyelesaian perselisihan hubungan industrial.