One form of protection given to teachers in performing their professional duties is legal protection. This legal protection includes legal protection against acts of violence, threats, discriminatory treatment, intimidation or unfair treatment of learners, parents of learners, society, bureaucracy or other parties. One of the educational problems faced by schools in general is the violence of teachers towards students who still often occur in the school environment.

In this study the objectives to be achieved are to find out the transfer of inheritance in Indonesia and to find out whether approval is needed by the heirs in the transfer of inheritance. This research uses a normative juridical method, namely by reviewing the provisions regarding legal certainty regarding the procedure for transfer of inheritance assets carried out by one of the heirs without the approval of the other heirs. The procedure for transfer of inheritance in Indonesia is by transferring the inheritance wherein the distribution of inheritance is an act of the heirs. Distribution is usually done by consensus or on a joint will and can be carried out voluntarily and harmony between the heirs. The heirs must know their respective rights according to law and if there is a transfer, there must be approval of the heirs. Transfer of inheritance must be carried out immediately after the testator dies, it should not be postponed unless there are certain circumstances that are not possible. This mainly avoids the possession of inheritance which will eventually lead to a dispute between the parties. So in this case the community must equip themselves with knowledge of inheritance, so that they understand the rights and obligations of each heir, but deliberation is suggested as one of the better solutions, without a court process so that there is no interruption of family friendship.Keywords: heir; inheritance; redirectAbstrakDalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai yakniUntuk mengetahui pengalihan harta warisan di Indonesia dan Untuk mengetahui apakah diperlukan persetujuan oleh ahli waris dalam pengalihan harta warisan.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni dengan mengkaji ketentuan mengenai kepastian hukum tentang tata cara Pengalihan harta warisan yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris tanpa persetujuan ahli waris yang lainnya.Tata cara pengalihan harta warisan di Indonesia adalah dengan cara pengalihan harta warisandimana pembagian warisan yang merupakan suatu perbuatan dari pada para ahli waris. Pembagian biasanya dilakukan dengan permufakatan atau atas kehendak bersama dan dapat dilaksanakan dengan sukarela dan kerukunan antara para ahli waris.Para ahali waris harus mengetahui haknya masing-masing menurut hukum dan jika ada pengalihan maka harus ada persetujuan ahli waris. Pengalihan harta warisan harus segera dilaksanakan setelah pewaris meninggal, tidak boleh ditunda-tunda kecuali jika ada keadaan tertentu yang tidak memungkinkan. Hal ini terutama menghindari adanya penguasaan harta warisan yang akhirnya akan terjadi sengketa di antara para pihak. Sehingga dalam hal ini masyarakat harus membekali diri dengan pengetahuan tentang waris, sehingga mengerti atas hak dan kewajiban masing-masing ahli waris, namun musyawarah disarankan sebagai salah satu jalan keluar yang lebih baik, tanpa proses pengadilan agar tidak terputusnya silaturahmi antar keluarga.Kata kunci: ahli waris; harta warisan; pengalihan

Kebijakan terkait kewajiban kepada setiap warga negara untuk melakukan vaksinasi Covid-19 telah menjadi polemik yang menimbulkan pro kontra pada masyarakat. Namun, untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 menyebar, dari segi hukum berlaku asas lex spesialis derogate legi generalis. Sehingga dalam situasi yang dianggap darurat, masyarakat harus mampu mematuhi ketentuan khusus. Adapun tujuan yang ini dikaji dalam tulisan ini yakni tentang bagaiaman perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap masyarakat terkait kewajiban vaksinasi Covid-19.  Metode yang di gunakan yuridis normatif. Kebijakan tentang kewajiban vaksinasi untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah tak sedikit masyarakat yang menolaknya. Dalam menanggulangi polemik tersebut pemerintah menentukan kebijakan bahwa bagi masyarakat yang menolak vaksinasi akan dikenakan sanksi secara hukum baik sanksi administratif bahkan sanksi pidana seperti yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Covid-19. Berdasarkan hal inilah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dirasakan oleh masyarakat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagai hak warga negara dalam menentukan pemilihan pelayanan kesehatan.

The purpose of this study is to determine the legality principle according to positive criminal law in Indonesia and Islamic criminal law and to find out the comparison between the legality principle according to positive criminal law and Islamic criminal law. This type of research used in this research is using library research or known as literature research. The principle of legality in Indonesia's positive criminal law is a very fundamental principle. Because the principle of legality in criminal law is important to determine whether a criminal law regulation can be treated against a criminal act that occurs. In Islamic criminal law, the legality principle has a great influence on the judge's power, because the judge's power is very broad compared to the judge in positive law where the judge does not have sufficient power to act against the crime maker in accordance with the public interest. Comparison of the principle of legality between Islamic law and positive law. Whereas the application of the legality principle to positive criminal law and Islamic criminal law has similarities and differences. The similarity is that both apply the principle of legality in the legal process while the difference is that positive criminal law is the same in its application to offenses, whereas in Islamic criminal law there is a distinction between Jarimah qishas diyat, hudud, which is applied strongly, while in Jarimah ta'zir it is relaxed so that the benefit of society is fulfilled. In addition to having the similarities and differences above, the legality principle also has advantages and disadvantages, among others, in Islamic law the criminal provisions cannot be changed (added / reduced) because it is a provision from Allah which is standard, while in positive law the criminal provisions may change at any time. according to the times.

No abstract