AbstrakBiaya pemotongan ternak sapi disetiap RPH ternyata berbeda-beda besaran nilai dan cara penetapannya. Pada umumnya, dasar yang digunakan adalah perbandingan terhadap harga yang berlaku di suatu wilayah. Sampai saat ini, belum diperoleh informasi yang lengkap mengenai cara analisis biaya potong yang dapat dipertanggung jawabkan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan metode analisis biaya potong di RPH kabupaten Bandung. Metode analisis biaya pemotongan hewan di RPH yang standar diperlukan guna dapat dipertanggungjawabkan dan menimbulkan iklim kondusif bagi para pihak, terutama bagi pelaku usaha dan kegiatan pelayanan RPH itu sendiri. Penelitian ini merupakan sensus di RPH pemerintah kabupaten Bandung. Konsep "kontribusi minimal dari Nilai Tambah ternak" yang diterjemahkan sebagai "biaya potong sebesar 1% dari kenaikan nilai tambah ternak" kedalam rumus matematika. Kesimpulan penelitian ini adalah : Konsep "biaya potong sebesar 1% dari kenaikan nilai tambah ternak" dengan metode "kontribusi minimal dari Nilai Tambah ternak", dapat digunakan sebagai pedoman bagi penetapan retribusi RPH sapi potong. Metode ini dapat dikembangkan dan digunakan bagi ternak kerbau, kuda, kambing, domba juga Unggas dengan didahului oleh penelitian yang lebih spesifik bagi masing-masing komoditi ternak tersebut. AbstractThe cost of slaughtering cattle in each abattoir turns out to vary in value and method. In general, the basis used is a comparison of the prices prevailing in an area. Until now, there is no complete information about the method of analyzing slaughtering costs that can be accounted for. Based on this, this study aims to obtain a method of analyzing slaughtering costs in the Bandung District abattoir. The method of analyzing the cost of slaughtering animals in standardized is needed in order to be accountable and create a conducive climate for business actors and slaughterhouse service activities themselves. This study were census on the government abattoir Bandung regency. The concept of "minimal contribution from Value Added of the cattle" which translates as "slaughtering costs by 1% of the increase in value added of the cattle" into the language of mathematical equation. The conclusions of this study are: The concept of "slaughtering costs by 1% of the increase in value added of the cattle" with the method of "minimal contribution of Value Added of the cattle", can be used as a guide for the determination of beef cattle slaughterhouse fees. This method can be developed and used for buffaloes, horses, goats, sheep and poultry, also preceded by more specific research for each of the livestock commodities.

ABSTRAKUsaha itik petelur mempunyai potensi untuk dikembangkan, sehingga dapat memberikan tambahan pendapatan dalam usahanya. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis rata-rata biaya, penerimaan, pendapatan, dan efisiensi usaha itik petelur di Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2022. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode survey terhadap 41 responden. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dimana data primer dimaksud untuk mendapatkan informasi data dari sumber utama yaitu peternak itik petelur sebagai responden melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner. Data sekunder diperoleh dari studi literatur yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan rata-rata kepemilikan 345 ekor itik petelur diperoleh rata-rata biaya Rp122.638.091 per tahun, rata-rata penerimaan Rp153.148.244 per tahun, rata-rata pendapatan Rp30.510.153 per tahun dan tingkat efisiensi usaha yang diperoleh sebesar 1,25.

Usaha sapi Pasundan di Jawa Barat sebagian besar dilakukan oleh peternak rakyat yang dilakukan secara berkelompok, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa potensi kelompok belum optimal. Bey Anwar (2004) menunjukkan bahwa pengembangan sistem usahatani integrasi ternak-padi perlu dilakukan melalui pendekatan kelompok, karena cara ini dapat memudahkan pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pelatihan selain mengintensifkan komunikasi di antara anggota kelompok maupun antara anggota kelompok dan pemerintah. Potensi kelompok perlu dikembangkan karena keinginan dan motivasi dari para peternak adalah mengembangkan peran kelompoknya untuk mengatasi secara bersama manajemen pemeliharaan sapi Pasundan.  Partisipasi peternak dalam kelompok sangat penting bagi keberlangsungan kelompok dan tidak dapat diabaikan tanpa memperhatikan aktivitas anggota. Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah: 1) Mengetahui aktivitas kelompok peternak sapi Pasundan; 2) Mengkaji pemahaman peternak mengenai manajemen pemeliharaan panca usaha sapi Pasundan.  Metode yang digunakan untuk meningkatkan dinamika kelompok dilakukan melalui tehnik PRA (Participation Rural Appraisal) partisipasi anggota kelompok melalui pola FGD (Focus Group Discussion), sedangkan meningkatkan pengetahuan manajemen pemeliharaan sapi Pasundan dilakukan melalui penyuluhan dan demonstrasi. Dinamika kelompok peternak secara umum termasuk kategori sedang dan peternak menunjukkan pengingkatan pengetahuan setelah mengikuti penyuluhan. Dinamika kelompok dijelaskan oleh dimensi-dimensi meliputi: 1) kepemimpinan ketua kelompok, 2) tujuan kelompok, 3) struktur kelompok, 4) fungsi tugas kelompok, 5) pembinaan dan pemeliharaan kelompok, 6) kekompakan kelompok, 7) suasana kelompok, dan 8) tekanan kelompok. Pemahaman peternak mengenai manajemen pemeliharaan ternak sapi Pasundan pada kategori sedang, meliputi:1) bibit dan reproduksi, 2)pemberian pakan, 3) pola pemeliharaan, 4) perkandangan, 5) pengendalian penyakit.

India, negara demokrasi terbesar di dunia adalah negeri dengan keragaman agama, budaya, dan bahasa. Sejalan dengan itu, kami memiliki pembagian populasi menjadi mayoritas dan beberapa minoritas berdasarkan komunitas agama, budaya, serta bahasa. Tujuan dasar dari perlindungan minoritas adalah untuk menanamkan kepercayaan kepada mereka, menciptakan perasaan bahwa mereka tidak akan pernah dikuasai oleh mayoritas dan untuk menyeragamkan kemajemukan dalam masyarakat sipil dan untuk mengintegrasikan minoritas secara penuh dan setara ke dalam kehidupan nasional negara yang bercirikan etos dan kepentingan mayoritas. Istilah minoritas hanya muncul dalam Pasal 29 dan 30 Konstitusi India. Pasal 30 mengakui hak minoritas baik berdasarkan agama atau bahasa untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga pendidikan pilihan mereka dan melarang negara untuk mendiskriminasi lembaga pendidikan atas dasar bahwa ia di bawah pengelolaan minoritas. Pasal 30 (1) mendapat tempat yang sangat khusus karena melalui pendidikan saja minoritas dapat melestarikan bahasa, aksara dan warisan budaya mereka. Itu adalah faktor terpenting bagi perkembangan manusia serta masyarakat. Bahkan hukum internasional mengakui bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia secara umum dan juga bagian penting dari hak minoritas. Konsep minoritas meskipun tidak ditentukan oleh Konstitusi muncul lagi dalam Pasal 29 konstitusi, di mana hak setiap bagian dari warga negara yang tinggal di wilayah India, 'untuk' melestarikan 'bahasa, aksara atau Budaya yang berbeda dilindungi. Apalagi Pasal 25 hingga Pasal 28 UUD melindungi hak-hak agama dan budaya kaum minoritas. Selain hak-hak ini, pasal-pasal dalam Bagian III Konstitusi yang menjamin hak-hak fundamental tertentu baik untuk warga negara perorangan atau semua orang, baik warga negara atau bukan, sangat memperkuat perlindungan ini. Ini mencari perlindungan aktivitas individu anggota kelompok atau bagian dari populasi baik yang beroperasi secara terpisah atau bersama-sama. Mereka sering diarahkan untuk mempromosikan kelompok-kelompok ini atau aktivitas mereka. Pasal 29 dan 30 konstitusi menjamin beberapa hak yang ditentukan dan beberapa hak yang tidak ditentukan untuk kelompok minoritas ini. Hak untuk mendirikan dan mengelola lembaga pendidikan pilihannya, misalnya, merupakan hak khusus yang dijamin oleh minoritas bahasa dan agama. Lembaga semacam itu dapat didirikan dan dikelola oleh setiap bagian warga negara yang memiliki bahasa, aksara atau budaya yang berbeda untuk melestarikannya. Yang terakhir juga dapat mengambil langkah yang wajar untuk melestarikan bahasa, naskah, atau budaya. Namun yang terpenting alasan pemberian hak tersebut adalah kenyataan bahwa kelompok minoritas menyadari bahwa mereka membutuhkan pendidikan untuk kelangsungan hidup dan perkembangan. Jika ingin melestarikan identitas budayanya maka akan cenderung mendirikan lembaga pendidikan di mana anggotanya dapat memiliki suasana yang menyenangkan yang kondusif bagi tumbuhnya identitasnya. Filosofi yang mendasari konstitusi adalah bahwa tidak ada minoritas baik berdasarkan agama, masyarakat atau bahasa yang dirampas haknya atau didiskriminasi dalam hal masuk ke lembaga pendidikan negara.

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan fungsi keuntungan usaha ternak itik petelur berbasis kawasan dan non kawasan di Kabupaten Cirebon. Untuk mencapai penilaian tingkat keuntungan, efisiensi ekonomi dan ekonomi skala usaha ternak, diperlukan suatu alat analisis berupa sebuah fungsi keuntungan. Pengamatan dilakukan terhadap peternak yang memiliki: usaha ternak itik petelur dan yang menjadi anggota kelompok tani ternak itik (KTTI) di Kabupaten Cirebon, dengan jumlah keseluruhan 95 peternak.Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan daerah dengan teknik cluster random sampling, yang terdiri dari KTTI kawasan usaha petelur serta KTTI non kawasan.Hasil penelitian untuk usaha petelur yang ada di kawasan menunjukkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi dari non kawasan. R-Square usaha itik petelur: 0,808. Menggunakan pendekatan Seemingly Unrelated Regression (SUR) terestriksi semua input tidak tetap pada itik petelur menghasilkan tanda negatif berarti semua input tidak tetap itu berpengaruh terhadap keuntungan yang diperoleh peternak. Koefisien ekonomi skala usaha (return to scale) dari model SUR terestriksi berada pada kondisi increasing return to scale. ABSTRACT. The objectives of the research was to find out profit function prospect of duck layer farm business based on localized and non localized in Cirebon District. To achieved level of profit, economic efficiency and economic scale livestock business, analysis of profit function was needed. Observation was done on 95 farmers, consisted of duck layer business and the farmer as members of