No abstract

No abstract

In accordance with the mandate of the law, changes in the system of governance in the region have changed from a centralized model to decentralization. This is characterized by the devolution of most government affairs to the region including the implementation of fiscal decentralization directed to finance the administration of government affairs. Law Number 25 Year 2009 concerning Public Service and Regulation of the Minister for Empowerment of State Apparaturs and Bureaucracy Reform Number 16 Year 2014 on Guidelines for the Survey of the Public Satisfaction Index on Public Service Implementation recommends that every service provider conduct a Public Satisfaction Index (IKM) survey periodically. This research uses deductive quantitative method. Primary data is obtained through direct survey and interview. The data were obtained using questionnaires with closed questions. Types of sample are purposive sampling counted 240 people. The purpose of the survey of IKM on public service units is intended to get opinion of the public regarding the quality of public services in Department of Investment and One Stop Integrated Service (DPMPTSP), Subang Regency. The IKM survey is conducted on four service units, namely Building Permit (IMB), Business License (SIUP), Company Registration Certificate (TDP) and Industrial Registration Certificate (TDI). Measurement of IKM survey of public services using PERMENPANRB Number 16 Year 2014 which consists of 9 aspects: 1) Requirements; 2) Procedures; 3) Time of service; 4) Costs / Tariffs; 5) Product Specifications Type of Service; 6) Executing Competencies; 7) Executive Conduct; 8) Service Notice; and 9) Complaint Handling, Suggestions and Feedback. IKM from four types of public services in Subang Regency DPMPTSP of 3.20 or if converted by 79.89. The results of the IKM are in the category of Quality of Service Performance B (Good).

Skema pemberdayaan desa sehat dapat dilakukan dengan visi utama peningkatan perekonomian masyarakat desa. Peran serta dan rasa memiliki masyarakat desa menjadi modal utama agar masyarakat yang bersangkutan dapat melakukan aktivitas perekonomiannya secara mandiri dan berkelanjutan.  Desa sehat adalah salah satu bukti dari kemandirian desa di dalam melaksanakan kehidupan di tingkat akar rumput. Dalam kenyataannya berbagai persoalan yang ada di tingkat akar rumput merupakan fenomena kehidupan riil, di mana masyarakat melakukan kegiatan langsung yang bersentuhan dengan sumberdaya alam. Tata nilai yang berlaku di tingkat kampung merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi untuk mendukung terciptanya desa sehat.  Metode yang dilakukan oleh pemberdayaan di desa Salam adalah dengan sistem inovasi pertanian baru dengan pola tanam ke atas yaitu vertikultur. Sistem  budidaya  pertanian  secara  vertikal atau bertingkat ini merupakan konsep penghijauan yang cocok untuk daerah dengan  lahan  terbatas, dan atau pengalihfungsian lahan pekarangan warga yang tidak bernilai ekonomis menjadi memiliki nilai panenan. Misalnya,  lahan  1  meter mungkin  hanya  bisa  untuk menanam  5 batang  tanaman,  dengan  sistem  vertikal  bisa  untuk  20  batang  tanaman.  Sementara itu, vertikultur organik adalah budidaya tanaman secara vertikal dengan menggunakan sarana media tanam, pupuk, dan pestisida yang berasal dari bahan organik non kimiawi. Tanaman organik yang dapat dibudidayakan dan sesuai dengan sistem vertikultur adalah jenis tanaman sayur-sayuran dan tanaman obat-obatan yang memiliki perakaran yang dangkal dan memiliki berat yang relatif ringan sehingga tidak akan terlalu membebani media tanam vertikultur pada pertumbuhan tanaman tersebut.