Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Pada penlitian fokus studi pada Efektivitas pelaksanan tanggung jawab notaris. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris. Hasil Penelitian bahwa Efektivitas Pelaksanaan Tanggung Jawab notaris di Kota Makassar belum berjalan efektiv karena masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. bentukbentuk pelanggaran hukum yang terjadi dalam pelaksanaan jabatan Notaris dan Profesi Notaris di Kota Makassar antara lain: (1) tidak membacakan akta, (2) tidak tanda tangan di hadapan Notaris, (3) berada di wilayah kerja yang telah ditentukan, (4) plang nama Notaris terpampang akan tetapi kosong, (6) pindah alamat kantor akan tetapi tidak melapor, dan (7) membuat salinan akta tidak sesuai dengan minuta. Notary Public is a certain position that contains the profession in the field of law to the public, needs to get permission and guarantee for the achievement of legal certainty. In the study, the focus of the study was on the effectiveness of carrying out notary responsibilities. The research method uses empirical juridical. The result of the research was the effectiveness of the implementation of the responsibilities of the notary in Makassar had not been effective because there were still many things that had been successfully done. forms of legal transfer that occur in the implementation of the position of Notary and Notary Profession in Makassar, including: (1) not reading the deed, (2) not signing before the Notary, (3) moving in the approved work area, (4) name The notary is displayed but is empty, (6) the office address changes but does not report, and (7) the deed is not in accordance with the minutes

[Full Paper] to pdf Copyright (c) 2020 Meraja journal

Penelitian bertujuan untuk untuk mendeskripsikan kedudukan anak dalam perkawinan poligami, dan untuk mendeskripsikan perlindungan hukum hak anak dalam keluarga poligami. Tipe penelitian ini adalah normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan dan pendekata konseptual, kemudian dilakukan analisis deskripsi, argumentasi, interpretasi dan sistematisasi. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Kedudukan anak dalam perkawinan poligami berdasarkan hukum islam adalah melekatnya hak radla yakni hak anak untuk mendapatkan pelayanan, hak hadlanah yakni hak anak untuk diasuh serta didik sejak bayi, hak walayah yakni hak perwakilan yang diberikan sampai anak tumbuh dewasa balig, hak nafkah yakni hak berhubungan langsung dengan kedua orangtua (nasab). Sedangkan menurut undang-undang perkawinan adalah kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kawajiban yang dimaksud disini, berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Didalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia pemberian perlindungan hak anak dalam izin poligami belum diatur secara khusus, namun ada beberapa pasal yang terkait dengan perlindungan hak anak dalam izin poligami diantaranya, Pasal 55 Ayat 2 sampai Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 4 dan 5 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juga membahas mengenai poligami. The study aims to: describe the position of a child in a polygamous marriage, and to describe the legal protection of children in polygamous families. This type of research is a normative approach used in this study is the approach of legislation and and pendekata conceptual, then analysis the description, argumentation, interpretation and systematization. Results The study authors found that: The position of the child in a polygamous marriage under the laws of Islam are sticking right radla the child's right to get the service, right hadlanah the rights of children to be raised as well as students from infancy, the right Walayah the rights of representation granted until the child grows up puberty, rights or the right living in direct contact with both parents (nasab). Meanwhile, according to marriage law is both parents are obliged to maintain and educate their children as well as possible, our obligations in question here, valid until the child is married or can stand alone. In Regulation Legislation in Indonesia providing protection of children's rights in the permission for polygamy is not specifically regulated, but there are several articles related to the protection of children's rights in the permission for polygamy among others, Article 55 Paragraph 2 to Article 3 Compilation of Islamic Law. Act No. 1 of 1974 on the marriage of Articles 4 and 5 and Government Regulation No. 10 of 1983 also talked about polygamy.

Tujuan penelitian menganalisis Efektifitas Putusan Hak Asuh Anak dan Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Polewali Mandar dalam memberikan hak pemeliharaan atau hak asuh anak kepada salah satu dari orang tuanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian empiris  Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) evektifitas putusan hakim terhadap hak asuh anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Polewali Mandar No.195/Pdt.G/2020/PA.Plw terlaksana sudah efektif karna dilaksanakan dengan baik dan memenuhi syarat sesuai dengan putusan Pengadilan Agama dalam pemenuhan hak asuh anak; (2)  faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim terhadap hak asuh anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Polewali Mandar , yaitu faktor agama dan faktor materi. Pertimbangan hakim dalam menetapkan hak pemeliharaan anak atau hak asuh anak, selain pertimbangan hukum yang dilakukan, hakim juga melihat kepentingan-kepentingan anak, supaya hak pemeliharaan anak atau hak asuh anak tepat kepada siapa di dapatkan. Hakim juga menggunakan hadist Al-Qur’an dalam mempertimbangkan putusan tentang hak asuh anak. This study aims to analyze the implementation of legal protection against children through diversion The research objective is to analyze the effectiveness of child custody decisions and judges' judgments at the Polewali Mandar Religious Court in providing custody or custody of children to one of the parents. This study uses an empirical research approach. The results show that: (1) the effectiveness of the judge's decision on child custody due to divorce at the Polewali Mandar Religious Court No.195 / Pdt.G / 2020 / PA.Plw has been implemented effectively because it is implemented well and fulfills requirements in accordance with the decision of the Religious Court in fulfilling child custody rights; (2) the factors affecting the judge's decision on child custody due to divorce at the Polewali Mandar Religious Court, namely religious factors and material factors. Judges considerations in determining child care or child custody rights, in addition to the legal considerations made, the judge also looks at the interests of the child, so that the right to care for the child or the right to custody of the child is right to whom it is obtained. The judge also used the hadith from the Qur'an in considering decisions about child custody.