This article aims to explain the governance of mining permits after the reform of the mining law and the issuance of the law on job creation. The research design used descriptive qualitative. The results of the study found: First, the Ministry of energy and mineral resources is the leading sector in the management of the mining sector at the national level. Meanwhile, at the local government level, the provincial and district/city offices of energy and mineral resources are played. Second, in Central Sulawesi Province mining business permits are issued by the One Stop Service Investment Office. Before the omnibus law, there are at least five stages that are passed in the licensing process, namely the application for a mining business area permit, an application for an exploration mining business permit, an application for a principle permit for the use of national strategic area space, and an application for an Environmental Feasibility Decree and Environmental Permit, as well as an application for a production mining business permit. Third, the issuance of law number 11 of 2020 concerning job creation (omnibus law) reduces the authority of local governments in managing mining permits in Central Sulawesi. In addition, the omnibus law provides convenience in environmental management, where environmental permits are replaced with environmental approvals that are integrated with business permits.

Latar Belakang: Program Keluarga Harapan (PKH) ini, diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin yang ada di kelurahan tondo kota palu untuk ikut berperan dalam program PKH yang dimana akan memberikan dampak logis bagi kehidupan masyarakat setempat terutama pada peningkatan kualitas hidup melalui kesehatan dan pendidikan yang nantinya diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan yang selama ini masih menjerat masyarakat Indonesia.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran yang jelas tentang Implementasi Kebijakan Program Keluarga harapan (PKH) di kelurahan Tondo Kecamatan Mantikolore Kota Palu. Selanjutnya untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan mantikolore agar dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat akibat dampak pandemic covid-19 di kelurahan Tondo Kecamatan mantikolore kota palu.Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan agar dapat memperoleh informasi yang mendalam tentang program kemiskinan dan pemberdayaan. Subyek dalam penelitian ini terdiri dari Pendamping PKH, Staf di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikolore Kota Palu Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode obsevasi, interview,dan dokmentasi. Tehnik sampel yang digunakan adalah purposive sampling yang berjumlah lima orang informan yang yang manjadi sasaran dalam PKH adalah masyarakat yang tinggal di Kelurahan Tondo memiliki kriteria miskin, yang sudah ditunjuk oleh pemerintah.Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan taraf hidup kelurga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, serta mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin.