Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis pesan moral dalam legenda Mon Seuribèe di Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara dan mendeskripsikan bentuk penyampaian pesan moral dalam legenda Mon Seuribèe Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara teknik rekam dan catat. Teknik ini dilakukan dengan mengobservasi dan mewawancarai narasumber di Gampông Parang IX, Kecamatan Matangkuli terkait kisah legenda Mon Seuribèe. Hasil penelitian menunjukkan jenis dan wujud pesan moral, yaitu: 1) hubungan manusia dan Tuhannya dalam wujud beriman dan berdoa. 2) hubungan manusia dan dirinya sendiri dalam wujud kejujuran, bertanggung jawab, kemandirian, kerendahan hati. 3) Hubungan manusia dan manusia lain dalam wujud kekeluargaan, kerukunana, tolong-menolong, menghargai dan menghormati. Hasil penelitian selanjutnya yaitu, Bentuk penyampaian pesan moral secara langsung dilihat melalui uraian pengarang dan melalui tokoh, selanjutnya bentuk penyampaian secara tidak langsung dilihat dari peristiwa dan konflik.

Hak cipta haruslah benar-benar lahir dari kreativitas manusia, kreativitas dan aktivitas manusia menjadi kata kunci dalam kelahiran atau kemunculan hak cipta. Hal ini membuktikan bahwa hak cipta itu merupakan hak yang dapat dimiliki, dapat menjadi objek pemilikan atau hak milik.Terhadap hak cipta itu berlaku syarat-syarat pemilikan, baik mengenai cara penggunaan maupun cara pengalihannya. Dalam perspektif  Hukum Pidana, hak kebendaan yang memiliki nilai ekonomi merupakan harta kekayaan. Jika harta kekayaan itu diganggu maka orang yang mengganggu itu termasuk dalam kategori subjek hukum yang melakukan kejahatan terhadap harta kekayaan.Penelitian ini menggunakan pendekatan  yuridis normatif melalui studi dokumen, bersumber dari data sekunder berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka serta dari responden yang berkompeten pada bidangnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUHC tidak memuat jenis-jenis tindak pidana hak cipta namun hanya memuat ketentuan pidana. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana di bidang hak cipta berkisar pada keinginan untuk mencari keuntungan finansial selain itu lemahnya sistem pengawasan dan pemantauan tindak pidana hak cipta serta masyarakat memandang hak cipta sebagai milik bersama. Sanksi tindak pidana hak cipta pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, bersifat alternatif dan  tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan delik aduan. Upaya penyelesaian kasus-kasus tindak pidana, khususnya di bidang hak cipta bertumpu pada penegakan hukum itu sendiri baik pencipta, konsumen/masyarakat, pedagang,  aparat penegak hukum hak cipta baik itu penyidik khusus (PPNS Depkeh Direktorat Jenderal HKI), penyidik umum (Polri), penuntut umum (Jaksa) dan hakim.