This article discusses the existence of women’s and children’s units. The Women and Children Unit is responsible for providing services in the form of legal protection for women and children as victims of crime and law enforcement against their perpetrators. At present, the child, as the perpetrator of other violations of the law, is investigated according to the field of violations committed by the child and not dealt with by the Women and Children Unit. The focus of this article is on how the position and authority of the Women and Children Unit are based on Regulation No. 10 of 2007 on the Organization and Organization of Women and Children Units, as well as the urgency of the reform of criminal law through the powers of the Women and Children Unit. The research method is the juris-normative study of law. The findings of the research show that the Women’s and Children’s Units were given authority on the basis of Article 11 of Capolri Regulation No. 3 of 2008. This rule provides special protection and treatment for children who commit certain criminal acts, both as victims and as perpetrators of certain crimes. The uncertainty of the Women's and Children's Units in the process of handling children in terms of the investigation of the child of a criminal offense caused a large number of children to be involved in the investigation and investigation process, which was carried out by adult investigators and not children. With the impact caused in the process of handling the child, the offender’s conduct is considered inappropriate or less relevant. The provisions on the treatment of children of perpetrators in the case of investigation and investigation of children should be reformulated so that the child is protected from the negative impacts that may affect the fulfillment of the objectives of the child criminal justice system.

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh anak. Pada penerapannya ancaman pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut berlaku penuh bagi mereka yang sudah dewasa. Dengan tidak adanya dasar untuk memberikan sanksi lain selain dari apa yang ditentukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka anak cenderung selalu diberikan sanksi pidana penjara. Ancaman pidana penjara pada pasal-pasal terkait yang mengakibatkan anak terampas hak kebebasannya. Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan  jawaban tentang Apakah urgensi pemidanaan terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika dan bagaimana Reformulasi pemidanaan terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa Reformulasi pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam sistem peradilan pidana anak sudah semestinya dilakukan terutama mengenai ketentuan sanksi pidana yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan pemidanaan terhadap anak yaitu dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan tujuan menjamin perlindungan anak dalam menjalani ancaman pidananya agar anak terhindar dari dampak-dampak negatif dari pidana    penjara.

No abstract