The presence of the use of information and communication technology in government as a digital-government concept, is aim at helping the government optimize performance in providing services effectively and efficiently. One way for the government to take advantage of new technology is to provide the public with easier access to government information and services and to improve the quality of services provided. The purpose of this study is to describe the application of digital in public services in Sukajaya Village, Sumedang Regency, West Java Province as an effort to improve the quality of public services in the 4.0 era. This research method uses a qualitative descriptive approach, with data collection and techniques used are observation, direct interviews, and literature studies sourced from many articles in journals, books, relevant regulations, information media content related to the focus, and research problems. The results of the study indicate that the application of digital in Sukajaya Village is still in the cataloging stage, where this stage is the digital government process as a one-way communication relationship between the community and the government. In this stage, all forms of announcement information are posted in digital form. This research article concludes that Sukajaya Village in implementing digital government pays attention to government readiness factors, including resource readiness, IT readiness, cognitive readiness, innovation readiness, partnership readiness, cultural readiness, and structural readiness.

Kabupaten Sumedang menjadi salah satu wilayah yang terdampak COVID 19 ini, yang mana sampai tanggal 27 Mei 2020 kabupaten sumedang 12 kasus yang terkonfirmasi. Pelaksanaan PSBB di kawasan Bandung Raya yang di dalamnya kawasan Kabupaten Sumedang berdasarkan keputusan Gubernur No 30 tahun 2020. Tanggal 22 April 2020 PSBB dilaksanakan di Kabupaten Sumedang. strategi Kebijakan - kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Sumedang dalam penanganan pandemi ini berfokus pada dua kebijakan yaitu tata kelola pemerintahan dan mobilisasi dan orkestrasi modal sosial dalam penanganan pandemi COVID 19 ini kabupatem Sumedang memakai beberapa strategi yang progresif dan akuntabel, komparatif/ scientific serta inovatif dan kolaboratif. Kebijakan kebijakan ini tidak lain hanya untuk pengendalian birokrasi dan pengendalian sosial di tengah pandemi COVID 19, demi terwujudnya keberhasilan PSBB menuju Sumedang SIMPATI dan Jabar JUARA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana staretgi kebijakan yang di buat Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk penanganan COVID 19 di wilayah Kabupaten Sumedang. Dalam penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik analisis studi literature pada bidang keilmuan administrasi Publik dan Kebijakan Publik serta fenomena-fenomena sebagai objek yang sedang berkembang di masyarakat. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi – strategi kebijakan dan tata kelola pememrintahan di Kabupaten Sumedang menimbulkan dampak positif yang terlihat dengan adanya efektivitas tata kelola pemerintahan untuk pegawai di daerah Kabupaten Sumedang.