No abstract

No abstract

ABSTRAKPembangunan perumahan dan permukiman merupakan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.Dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna tanah serta mengefektifkan penggunaan tanah terutama di daerah-daerah berpenduduk padat dan di kota-kota besar yang tanahnya sudah terbatas perlu diarahkan pembangunan perumahan dan permukiman dalam bentuk dan sistem Rumah Susun. Kepemilikan rumah susun yang ada saat ini menyatukan satuan rumah susun dengan hak atas tanahnya yang harganya semakin tinggi sehingga sulit dijangkau oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan pelitian lapangan dianalisis secara normatif kualitatifKepemilikan satuan rumah susun saat ini sudah menerapkan asas pemisahan horisontal, hal ini terlihat bahwa rumah susun dapat dibangun diatas tanah milik orang lain, namun Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang menyatukan kepemilikan satuan rumah susun dengan tanah bersama menunjukkan masih dipengaruhi asas perlekatan. Dalam kepemilikan rumah susun melalui pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah dan pendayagunaan tanah wakaf dengan cara sewa dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan rumah susun menunjukan penerapan asas pemisahan horisontal secara konsisten. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR, namun belum bisa terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan karena pemilikan rumah susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah masih dikaitkan dengan hak atas tanah yang harganya semakin meningkat. Pemilikan rumah susun yang memisahkan dengan hak atas tanahnya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, namun sampai saat ini belum dapat dilaksanakan, selain belum ada peraturan pelaksanaan UU Rumah Susun juga belum ada instansi yang dapat melakukan pendaftarannya.Kata Kunci : Rumah Susun, Masyarakat Berpenghasilan Rendah, SKBG Sarusun THE PRINCIPLE OF HORIZONTAL SEPARATION IN THE OWNERSHIP OF RIGHT OVER LAND AND PROPERTY OF APARTMENT UNIT FOR PEOPLE WITH LOW SALARY ABSTRACT The development of housing and shelter is a policy to fulfill the basic need of human being. In order to increase the efficiency and the effectiveness of land and optimize the use of land, especially in the areas with highly-densed population and in big cities with limited vacant lands, it is necessary to direct the orientation of housing development towards the apartment system. The current regulation on apartment ownership unifies the apartment units and the rights over the land, with such a high price that is hard to afford by People with

No abstract

Mengingat pentingnya arti tanah bagi masyarakat dan masih tingginya kasus pertanahan, pemerintah berusaha mengatasi masalah yang timbul mengenai hak atas tanah dengan cara mempertegas kepastian hukum bagi pemegang hak melalui pendaftaran tanah sebagaimana di tegaskan Pasal 19 UUPA. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan pada norma hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian Pertama, syarat yang diperlukan dalam pengaturan pendaftaran tanah dengan sistem publikasi positif agar kepastian hukum pemegang hak atas tanah adalah terpenuhinya 4 (empat) prasyarat/prakondisi (pre-requisite condition) yaitu tersedianya Cakupan Peta Dasar Pertanahan 80%, Cakupan bidang tanah bersertipikat 80%, terpenuhinya tata batas kawasan hutan dan non hutan mencapai 50% dan terpenuhinya pemetaan tanah adat/ulayat. Yang tak kalah penting adalah ketercukupan SDM BPN yang berkualitas dan kuantitas yang seimbang guna mendukung kebijakan serta kegiatan pelayanan publik serta tersedianya payung hukum dalam sistem hukum positif atas perubahan sistem publikasi positif dalam pendaftaran tanah. Kedua, potensi masalah yang timbul dalam pengaturan pendaftaran tanah dengan sistem publikasi positif adalah jika terdapat kesalahan/kepalsuan data dalam register maka akan ditanggung oleh negara, berupa pembayaran kompensasi ganti rugi (indemnity). Dengan dipenuhinya prakondisi sebelum menuju pemberlakuan sistem publikasi positif, tingkat kesalahan pada data dalam register yang mengakibatkan beban keuangan negara dalam menyediakan ganti rugi, akan mencapai tingkat resiko yang dapat dikelola dengan baik.