Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dan alasan mengapa hakim dapat mengabulkan dan memberikan dispensasi nikah  kepada pasangan yang belum cukup umur. Untuk memperoleh jawaban tersebut peneliti menggunakan penelitian lapangan (field research) yang didukung dengan data primer berupa wawancara langsung dengan hakim dan panitera permohonan di Mahkamah Syar’iyah Jantho. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar kewenangan hakim menerapkan diskresi adalah dengan melakukan pemilihan fakta-fakta yang diajukan sehingga dapat dipilih fakta yang relevan dan benar-benar menjadi alasan hukum yang tepat. Dengan begitu, hakim dapat membuat suatu keputusan yang bijaksana yaitu keputusan yang memenuhi unsur keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum dan menimbulkan kemaslahatan bagi pasangan tersebut. Temuan lainnya, dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan dispensasi nikah dikarenakan khawatir dan takut akan timbulnya fitnah, disebabkan banyak kemudharatan atau dampak negatif yang timbul apabila tidak diberikan dispensasi nikah tersebut.

Divorce is a matter that is always fascinating to explore within Islamic law since it affects not only legal but also social and cultural issues. Therefore, various ways are carried out by the community to suppress the divorce rate so that family resilience should be maintained. This study aims to discuss to proleptic divorce practices that occur in Aceh, community response, and the socio-capital in the form of traditional values and religious leaders in Acehnese society to realize family resilience. This is an empirical legal study employing a sociology of law methodology. Interviews and literature reviews were utilized as methods of data collection. The data demonstrated that social changes in Aceh contributed to an increase in divorce rates. The response of the community to divorce is litigation, peudame (reconciling), and non-litigation (through the court). Traditional and gampong (village) officials with cultural and legal authority, such as the keuchik(village head), tuha peut, head Jurong (neighborhood chief), and teungku imuem, are involved in the resolution of disputes. Meanwhile, divorces that cannot be handled by customary means will be moved to the Religious Courts. In the context of legal sociology theory, however, customary and cultural values as social capital in the form of support from traditional and religious leaders can help the maintenance of family resilience.

Pencatatan nikah bersifat mutlak dimiliki oleh pasangan dan menjadi syarat administratif. Pemerintah memberikan alternatif untuk perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA yaitu melakukan istbat nikah. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, menyimpulkan masih ada masyarakat yang menikah dan tidak dicatatkan dengan berbagai alasan. Penulis membahas mengenai dua permasalahan. Pertama,  terkait perlindungan hukum serta kemanfaatan hukum yang didapatkan dengan melakukan istbat nikah, Kedua, menganalisis Terhadap Putusan Itsbat Nikah di Mahkamah Syar’iyyah Bireun dengan Putusan Perkara No. 82/Pdt.P/2019/MS-BR. Hasil kajian ditemukan bahwa hal yang cacat dimata hukum, maka adanya istbat perlindungan hukum  dan kemanfaatan segala hak masyarakat sebagai bagian dari warga negara wajib untuk dilindungi dalam segala permasalahan keperdataan. Dari analisis yang diuraikan, maka, ada beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan tidak dicatatkan salah satunya adalah kurangnya pengetahuan sebagian golongan masyarakat, membayar biaya nikah atau akses tempat yang tidak dapat dijangkau dan faktor lain  tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan  positif.