Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dan alasan mengapa hakim dapat mengabulkan dan memberikan dispensasi nikah  kepada pasangan yang belum cukup umur. Untuk memperoleh jawaban tersebut peneliti menggunakan penelitian lapangan (field research) yang didukung dengan data primer berupa wawancara langsung dengan hakim dan panitera permohonan di Mahkamah Syar’iyah Jantho. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar kewenangan hakim menerapkan diskresi adalah dengan melakukan pemilihan fakta-fakta yang diajukan sehingga dapat dipilih fakta yang relevan dan benar-benar menjadi alasan hukum yang tepat. Dengan begitu, hakim dapat membuat suatu keputusan yang bijaksana yaitu keputusan yang memenuhi unsur keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum dan menimbulkan kemaslahatan bagi pasangan tersebut. Temuan lainnya, dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan dispensasi nikah dikarenakan khawatir dan takut akan timbulnya fitnah, disebabkan banyak kemudharatan atau dampak negatif yang timbul apabila tidak diberikan dispensasi nikah tersebut.

Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan. Salah. Hukum Keluarga Islam, memang memperbolehkan poligami tetapi membatasi kebolehan poligami hanya sampai 4 orang istri dengan syarat-syarat yang ketat pula yang harus dipenuhi suami seperti keharusan berlaku adil diantara para istri. Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan dan juga kontroversial. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidak adilan gender. Berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan yaitu istri yang terdahulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Gampong Gue Gajah mengenai izin poligami, mengapa masyarakat Gampong Gue Gajah secara umum menolak praktik poligami walaupun sudah ada perizinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Untuk memperoleh jawaban tersebut, peneliti menggunakan metode deskriptif normatif. Adapun metode pengumpulan data dengan wawancara dan dikategorikan sebagai penelitian lapangan (Field research). Berdasarkan penelitian yang dilakukan dilapangan, faktor yang menyebabkan banyaknya masyarakat hingga menafikan poligami karena kurangnya edukasi tentang pemahaman mengenai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 5 ayat (1)  mengenai prosedur perizinan poligami. Selama ini masyarakat memandang poligami itu ialah hal buruk dengan alasan gender dan hak asasi manusia (HAM). Paling umum masyarakat menyampaikan mereka tidak siap baik secara mental, hati, hingga takut diperlakukan tidak adil. Padahal dalam Undang-undang Perkawinan telah memberikan kewenangan kepada istri terdahulunya, bahwasanya jika suami ingin berpoligami maka harus mendapatkan izin lisan dan tertulis di depan persidangan.

Salah satu konsekuensi akibat adanya perceraian yaitu hadhânah. Jadi terjadi perceraian anak yang belum mumayyiz adalah hak ibu sebagai pemegang hadhânah. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi bagi perempuan pengasuh, jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka gugur hak  hadhânah terhadapnya. Syaratnya ialah: Islam, baligh, berakal sehat, memiliki kemampuan untuk mendidik anak, amanah, berbudi pekerti yang baik. Namun bagaimana jika istri berzina dengan laki-laki lain apakah ia masih berhak diberikan hadhânah atau tidak. Dalam putusan hakim tingkat banding di Mahkamah Syar’iyyah Aceh Nomor 59/Pdt.G/2017/MS-Aceh masih memberikan hak hadhânah kepada istri yang berzina. Oleh sebab itu penulis skripsi ingin mengetahui bagaimana dasar pertimbangan Mejelis Hakim Mahkamah Syar’iyyah Aceh memberikan hadhânah kepada istri yang berzina dan bagaimana kesesuaian putusan hakim Mahkamah Syar’iyyah Aceh tersebut jika ditinjau dalam perspektif tarjih maşhlahah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian yang temukan ialah Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyyah Aceh tetap memberikan hadhânah kepada ibu didasari atas hakim marujuk pada Pasal 105 KHI yang menyatakan “dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Kemudian, Majelis hakim tingkat banding mempelajari lagi pada putusan tingkat pertama, bahwa menurut keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak tidak ada yang menyatakan jika istri berzina dengan laki-laki lain, dan suami tidak memiliki bukti yang dapat menguatkan argumentasi yang menyatakan kalau istri berzina dengan laki-laki lain, oleh karena itu Majelis hakim tingkat banding tidak dapat mencabut hak hadhânah terhadap istri. Jika ditinjau dari perspektif tarjih maşhlahah, putusan  Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyyah sudah tepat dalam memberikan hadhânah kepada istri. Hakim dalam memutuskan perkara hadhânah disini beralih kepada aturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, dikarenakan istri tidak dapat dibuktikan bahwa ia berzina dengan laki-laki lain dan istri juga belum menikah dengan laki laki lain. Oleh karena itu hakim menetapkan hadhânah kepada istri yang berzina tetap mengutamakan kemashlahatan dengan cara mengambil kemudaratan yang paling ringan.

This study aims to analyze the effect of financing and unemployment on economic growth in Indonesia. This study was conducted in 33 provinces over a period of 7 years from 2011-2017. The data analysis tool used is the Vector Error Correction Model (VECM) panel. These results prove that all variables such as financing, poverty, unemployment and the consumer price index have an effect on economic growth in Indonesia. There is sufficient evidence that financing, poverty, unemployment and the consumer price index are closely related to economic growth. The recommendation from this research is that Islamic banking can increase financing as an effort to improve the economy. As for the government, they are urged to control the level of poverty and unemployment.

In order to guarantee legal certainty for land rights holders, the Government is conducting land registration program throughout Indonesia territory. The program has put an obligation to the land rights holder to register their land. The purpose of land registration is, to provide evidence for the ownership of land. The implementation mechanism of the program in regulated in the Permen ATR/BPN Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration (PTSL). The presence of the Permen is, in order to prevent land disputes in the community by accelerating land registration. Sub-district of Ingin Jaya, which is located in the Aceh Besar district, is one of the areas where PTSL activities are carried out. Currently, there is a large area of land in the Aceh Besar district has not been certified yet, it may cause legal uncertainty for land owner and such condition can potentially lead to land dispute. One of the indicators to claim this, are by taking land dispute cases as put on trial in the Jantho Court which has reached 32 cases from 2014 until 2019. This study aims to find out how the implementation of PTSL and its barrier in the Sub-District of Ingin Jaya, Aceh Besar. The research method is an empirical juridical research; it works by conducting observations, interviews, and documentation. The result found that the implementation of PTSL in the Sub-District of Ingin Jaya, Aceh Besar, is in accordance with Permen ATR/BPN No. 6 of 2018. However, in the ground, it is found that there are a number of obstacles which affect the successful of the PTSL program both internally and externally. Therefore, synergy and cooperation with all parties are needed so that the PTSL program in the Sub-District of Ingin Jaya can be implemented successfully in order to provide legal certainty for land rights holders, so that the land dispute can be prevented as early as possible.