Dalam beberapa tahun terakhir, collaborative governance (tata kelola pemerintahan) menjadi salah satu konsep kepublikan yang mulai banyak diminati oleh para akademisi. Collaborative Governance muncul untuk merespon terjadinya kegagalan implementasi, biaya mahal dan politisasi regulasi sektor publik. Fokusnya mengarah pada setiap tahapan kebijakan publik. Collaborative governance merupakan sebuah paradigma baru dalam memahami eksistensi multi stakeholders dalam urusanurusan publik. Tulisan ini mendeskripsikan secara aktual tentang dinamika collaborative governance dalam studi kebijakan publik yang berkaitan dengan nilai dasar dari perspektif "new public governance" dalam menghadapi proses tahapan kebijakan. Kompleksnya hubungan antara aktor dalam kebijakan publik melahirkan konsep baru yang dinamakan collaborative governance. Ringkasnya, collaborative governance adalah proses dan struktur yang melibatkan berbagai pihak melintasi batas-batas organisasinya. Kolaborasi digunakan untuk menggambarkan kerjasama yang formal, aktif, eksplisit dan berorientasi kolektif dalam manajemen dan kebijakan publik. Adapun nilai dasarnya yakni orientasi konsensus dalam pengambilan keputusan (tujuan), kepemimpinan kolektif dalam kelembagaan (struktur), komunikasi multiarah dalam hubungan kemanusiaan (interaksi) dan berbagi sumber daya dalam aksi (proses). Nilai dasar tersebut menjadi satu kesatuan yang terintegrasi pada setiap tahapan kebijakan publik.

No abstract

Tourism development aims to preserve nature, the environment and resources which are realized through the implementation of tourism development plans by taking into account the diversity, uniqueness and uniqueness of culture and nature, as well as human needs for tourism. This study used a qualitative design with a descriptive research type. In field research, researchers collect data using observation techniques, interviews, and document studies. The results of this study indicate that there are still gaps in the dynamics of collaborative governance in the development of sustainable tourism villages based on local wisdom in Badung Regency. This gap is due to data findings in the field that the government's role is still dominant and there are delays in transforming existing policies in regional action plans. This gap can be seen from the indicators of the success of the collaboration, namely based on institutional agreements which are characterized by limited joint commitments without being elaborated in depth in favor of each stakeholder and their performance achievements. In the process of developing a sustainable tourism village based on local wisdom to support tourism in Badung Regency, this can be done by issuing a policy by the government, by applying the Tri Hita Karana concept to ensure that all development is in accordance with its designation.

Covid-19 menjadi tantangan terbesar dunia, dimana menyebabkan segala bidang sektor mengalami keterpurukan salah satunya adalah sektor pariwisata. Kondisi tersebut juga dialami oleh Indonesia, dimana Bali yang menjadi lokomotif industri pariwisata terbesar begitu sangat terdampak yang menyebabkan ekonomi masyarakat mati. Dalam mengatasi berbagai kondisi tersebut, maka pemerintah melakukan upaya melalui program vaksinasi. Dalam pengimplementasiannya tentu banyak tantangan, permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah. Oleh karena itu penelitian dilakukan untuk mengetahui strategi komunikasi advokasi yang dilakukan pemerintah dalam percepatan program vaksinasi Covid-19 serta dampak dari adanya kebijakan program vaksinasi Covid-19 terhadap pariwisata Bali. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan cara mendeskripsikan atau menguraikan terkait dengan strategi komunikasi advokasi dalam percepatan vaksinasi Covid 19. Model yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pengimplemtasian terkait percepatan program vaksinasi Covid 19, pemerintah harus melakukan kolaborasi dengan unsur pentahelik, media digital, serta mampu merubah persepsi masyarakat dengan membangun kepercayaan publik. Pecepatan program vaksinasi Covid 19 secara merata mampu mengurangi tingkat angka orang terdampak Covid 19, memberikan akses bagi sektor pariwisata kembali menerima wisatawan melalui penerapan sertifikasi, protokol kesehatan yang ketat, dan menciptakan kebijakan baru bagi para pelaku perjalanan wisata. Bangkitnya sektor pariwisata di Bali, maka diharapkan mampu mendobrak dan mendorong kembali perekonomian masyarakat.

Developing e-government is one of the efforts to improve the quality of public services effectively and efficiently. In other words, through the e-government approach, management systems and work processes are structured within the government by optimizing information and communication technology (ICT) used. Put, e-government, also known as digital government, is an activity in which the government uses information technologies to provide services. This paper is written utilizing an observation approach, interviews, and literature studies that discussed the fundamentals of egovernment. E-government uses information technologies to strengthen the relationship between the government and other stakeholders to create a partnership for the betterment of people, according to the research findings of the egovernment strategy in developing information networks for public services.