<p>Writing this journal aims to determine legal protection for workers who experience work accidents and are not registered in the BPJS program. In national development the role of manpower is very important, so that protection of manpower is very much needed to guarantee the basic rights of workers/laborers and guarantee equality of opportunity and treatment without discrimination on any basis to realize the welfare of workers/laborers. Guarantee of personal protection and safety and interests during the work relationship.<strong></strong></p><p>This writing uses a normative juridical approach. The specifications for this writing are "discritical analysis", because it will analyze the main issues under study based on statutory regulations.<strong></strong></p>Workforce protection in the form of compensation in the form of money as a substitute for part of the reduced income as a result of events or circumstances experienced by workers in the form of work accidents, illness, pregnancy, old age and death. If a worker experiences a work accident, he is entitled to receive compensation in the form of money and medical expenses from the BPJS or from the employer if he has not registered as a BPJS participant. for freelance or contract daily workers if there is a work accident which results in him being unable to work, the company provides a policy of bearing hospital costs and not deducting wages on that day and the company is required to register with BPJS for health and employment in accordance with government regulations

Perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik yang telah membeli tanah dari pihak penjual yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jual beli hak atas tanah hanya dapat didaftarkan apabila akta peralihan hak karena jual beli tersebut di buat oleh PPAT, tetapi pada kenyataannya masih banyak yang melakukan jual beli dibawah tangan.Permasalahan penelitian ini adalah 1) Bagaimana akibat hukum bagi pembeli yang beritikad baik dalam perjanjian jual beli tanah di bawah tangan? 2) Bagaimana pertimbangan hakim bagi pembeli yang beritikad baik dalam perjanjian jual beli tanah di bawah tangan dalam putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Dmk? 3) Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik dalam perjanjian jual beli tanah di bawah tangan?. Metode pendekatan ini Yuridis Normatif dengan spesifikasi Deskriptif  Analitis, serta menggunakan data sekunder yang terbagi menjadi bahan  hukum primer, sekunder dan tersier, yang diperoleh dengan cara studi pusaka dan wawancara secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu 1) akibat hukum bagi pembeli terhadap jual beli di bawah tangan yaitu, tidak dapat mendaftarkan peralihan hak atas tanahnya ke kantor Pertanahan Setempat. 2) Majelis Hakim mempertimbangkan asas perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah karena mampu membuktikan semua dalil-dalilnya dengan mengajukan surat-surat bukti, sehingga dengan pertimbangan akhirnya Majelis Hakim mengabulkan gugatan seluruhnya. 3)  Perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik yaitu dengan menempuh upaya hukum melalui gugatan di Pengadilan Negeri Demak dalam rangka untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanahnya, sehingga putusan tersebut dapat dijadikan dasar permohonan baliknama, maka Badan Pertanahan Nasional dapat mencatat peralihan hak atas kepemilikan tanahnya.