Hubungan agama dan negara menjadi sebuah kajian yang selalu eksis untuk dikaji, apalagi di negara Indonesia yang sangat majemuk warga negaranya. Dimana Pancasila mampu untuk menjadi ikatan persatuan dalam negara. Pancasila merupakan gagasan besar yang mampu membawa Indonesia merdeka, tidak hanya itu Pancasila merupakan sebuah dasar falsafah Negara, ideologi Negara dan sekaligus sumber utama dari segala sumber keputusan dan hukum di Negara Indonesia. Akan tetapi pada sekitar tahun 1980-an Pancasila juga banyak menuai kontroversi. Dari pemikirannya yang cemerlang, Pancaila akhirnya diterima sebagai asas tunggal negara Indonesia. Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah; 1) Bagaimana hubungan Islam dan Negara? 2) Bagaimana pandangan Mahfud MD tentang Islam dan Negara di Indonesia? Tujuan dalam penelitian ini adalah; 1) Mengkaji hubungan Islam dan Negara dalam Negara hukum. 2) Menelaah dan mengkaji bagaimana pemikiran Mahfud MD tentang Islam dan negara di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan, yang memusatkan serta membatasi kegiatannya pada kepustakaan untuk memperoleh data tanpa melakukan riset di lapangan. Maka sumber data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur dan media-media, yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian. Terutama terkait relasi agama dan negara, terkhusus relasi agama dan negara dalam pemikiran Mahfud MD. Hubungan antara agama dan Negara yang harmonis senantiasa menghadirkan kenyamanan terhadap hubungan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, hal itu di Indonesia dapat dipahami pada sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan yang maha esa”. Oleh karenanya Hubungan Agama dan Negara yang ada di Indonesia telah diperjelas dalam beberapa pasal-pasal dalam UUD yaitu: Pasal 28E UUD bahwa: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya ”. Dengan sistem aturan yang demikian, maka seluruh warga negara dapat hidup berdampingan dan saling menghormati dalam perbedaan. Mahfud MD memiliki pandangan bahwa keterlibatan secara aktif dalam proses legislasi dari seluruh elemen pemeluk agama ini sangat penting, sebab pada kenyatannya hukum itu merupakan produk politik sehingga politik menjadi sangat independent bahkan determinan atas hukum. Sebagai produk politik hukum itu merupakan kristalisasi kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaingan yang kemudian lahir sebagai kesepakatan politik. Apa yang kemudian dikenal sebagai hukum dalam arti peraturan umum yang abstrak dan mengikat sebenarnya tidak lain dari hasil pertarungan aspirasi politik. Dengan demikian maka segala bentuk proses musyawarah yang dilakukan,  dapat menjadi tolak ukur harmonisasi warga negara dalam menjalani kehidupan, utamanya saling menghormati dalam memeluk keyakinan sesama warga negara di Indonesia.

The zoning system is part of school reform in improving the quality of education in Indonesia. One of the government's efforts in examining education is issuing new policies for the acceptance of new students through Minister of Education and Culture Regulation No. 44 of 2019 concerning Acceptance of New Students in Kindergartens, Primary Schools, Junior High Schools, High Schools, Vocational High Schools. The purpose of this study is to describe the Implementation of New Student Admission Zoning Policy as an Effort to Check the Quality of Education at the State Primary Schools and  Junior High School Level in Kapas Madya Baru, Tambak Sari District Surabaya City. The author uses qualitative considerations with the literature study method. The focus of the study uses 6 variables according to Van Meter and Van Horn in Subarsono (2013: 99), namely the size and objectives of the policy, resources, characteristics of implementing agents, propensity/tendencies of  implementers, communication between organizations and activities, and economic environment, social and political .Technical data uses  technical data. The results of this study indicate that the Implementation of New Student Admission Zoning Policy as an Effort to Study Quality in Education (Study of Primary Schools and Junior High Schools Level in Kapas Madya Baru, Tambak Sari District Surabaya City) has held policies that are in line with the expected policies. Although it requires zoning policies, there are still some challenges. There are still obstacles to the implementation of the resource variable and the social, political and economic environment.