No abstract

Tindak pidana korupsi adalah extra ordinary crime, yakni tindak pidana yang memerlukan keterlibatan banyak pihak,  cara yang tidak biasa dan melibatkan  komitmen dari masyarakat.  Salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi adalah melalui pemberian contoh-contoh berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi  serta strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi dan integritas dan nilai-nilai antikorupsi.  Sehubungan dengan pengawasan pada penggunaan anggaran negara melalui dana desa, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis hambatan dalam penerapan pencegahan korupsi pada penggunaan dana desa.  Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian eksploratif  dengan analisis data secara deskriptif kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa perwujudan pencegahan korupsi pada penggunaan dana desa pada Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa {PMD)dan Pemerintah Desa Suci, Desa Yosowilangun dan Desa Giri pada Pencegahan korupsi adalah pertama, pemahaman yang rendah mengenai gerakan anti korupsi berupa pemenuhan unsur monitoring dan evaluasi, pemenuhan dokumen saat perencanaan dan pelaksanaan dan administrasi kegiatan.  Kedua, bentuk pencegahan korupsi adalah dengan  munculnya rasa ketakutan untuk melakukan pelanggaran pada peraturan pelaksanaan  penggunaan dana desa tersebut.  Ketiga, pembahasan mengenai Pencegahan korupsi seakan-akan merupakan kajian yang baru dan tabu untuk diadakan pembahasan lebih lanjut.

Tenaga kesehatan merupakan prioritas utama dalam kesuksesan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Indonesia memiliki tantangan dalam meningkatkan jumlah tenaga kesehatan yang terlatih untuk memenuhi tuntutan yang berkembang. Departemen Kesehatan telah menggunakan beberapa pendekatan dalam menentukan kebutuhan staf, menggunakan proyeksi berdasarkan status kesehatan masyarakat, perubahan demografi dan program kesehatan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati penyebaran tenaga kesehatan puskesmas terhadap ketimpangan ekonomi rumah tangga di wilayah Indonesia Timur, sehingga pemerintah dapat menangani secara serius dan tegas terhadap permasalahan distribusi tenaga kesehatan, khususnya daerah yang sulit dijangkau. Penelitian ini merupakan penelitian jenis kuantitatif dengan desain rancangan penelitian cross sectional. Menggunakan data sekunder skala besar dari Indonesia Family Life survey (IFLS) East. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan distribusi tenaga kesehatan antara puskesmas yang berada di wilayah dengan tingkat ekonomi rumah tangga tinggi dan rendah lokasi geografis berdasarkan perkotaan/pedesaan dan keterpencilan bahkan provinsi. Puskesmas di wilayah Indonesia Timur lebih banyak mengalami kekosongan tenaga khususnya dokter dan bidan, juga rendahnya jumlah tenaga kesehatan masyarakat membuktikan bahwa pelayanan kesehatan primer yang berorientasi pada promotif dan preventif terabaikan. Optimalisasi peran pemerintah sebagai regulator dan fasilitator yang lebih memfokuskan dan membantu daerah yang kekurangan tenaga kesehatan khususnya provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua Barat yang lebih banyak mengalami kekurangan tenaga kesehatan masyarakat bahkan kekosongan tenaga dokter dan bidan.

Garut District is often affected by landslides. Based on data from research some landslides were induced by rainfall, slopes, type of soil, landuse, and geology. Some methods for a landslide risk zonation maps were created based on score and weight. So far only landslide hazard zonation maps created in Garut RTRW and PVMBG. Some of the results do not reflect actual data, as many landslides occur in low hazard class. Therefore, it is needed to find what appropriate method to create land slide hazard and furthermore to risk map. This research aims to (1) Evaluate normative based hazard mapping (score and weight approach) and quantitative (real data in research area) based in Garut, (2) Evaluate mapping based vulnerability-based land use, (3) Evaluate risk level in Garut. The results showed that the formula for assessing hazard based on scores and weighting parameters following government method of BNPB

The anti-corruption movement introduces the publik that prevention efforts are better than efforts to eradicate corruption itself. This case has been conducted by an anti- corruption activist representing the community. The purpose of this research is to know the experience and understanding in supporting and realizing the anti-corruption movement as an effort to prevent corruption in East Java society. This type of research is sociological juridical and analyzed qualitatively. The results of the discussion showed that Malang Corruption Watch (MCW) and the Judicial Commission of the Republik of  Indonesia  liaising  East  Java  had  implemented  an  anti-corruption movement with a focus on publik education and capacity building for youth and students and had exercised their authority and duties in realizing judges who were committed to implementing the Code of Ethics and the Judge's Conduct Guidelines (KEPPH) by monitoring special hearings on corruption cases