Corona Virus (Covid-19) not only harms humans in terms of health, but also has a big impact on the world economy. This study aims to analyze the impact caused by the covid-19 outbreak on the value of securities trading on the IDX and the rupiah exchange rate against the USD. The study was conducted through two stages, the first was to test the effect of the independent and dependent variables. The dependent variable in this study is the trade value, namely the daily trading value data on the Indonesia Stock Exchange from December 2019 to May 2020. As for the exchange rate variable as an independent variable, the data is taken on the BI page. The data is divided into two, namely data before the pandemic, represented by trade data from December 2019 to February 2020, and data during the pandemic period represented by trade data from March 2020 to May 2020. After testing the relationship between dependent and independent variables, research followed by a comparison, which compares the effect of the exchange rate on the value of trade on the IDX before the pandemic and during the pandemic. The results showed that there was a significant relationship between the exchange rate and the value of trade during the observation period before the pandemic, but in the event of a pandemic, this significant relationship no longer exists.Keywords                      : comparison; exchange rate; pandemic; trade value;Correspondence to        : pentawidyartati@gmail.com ABSTRAKVirus Corona (Covid-19) tidak hanya merugikan manusia dari segi kesehatan, tetapi juga berdampak besar bagi perekonomian dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak wabah Covid-19 terhadap nilai perdagangan efek di BEI dan kurs rupiah terhadap USD. Penelitian dilakukan melalui dua tahap, yang pertama adalah menguji pengaruh variabel independen dan dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perdagangan yaitu data nilai perdagangan harian di Bursa Efek Indonesia dari Desember 2019 hingga Mei 2020. Sedangkan untuk variabel kurs sebagai variabel independen data diambil dari laman BI. Data tersebut terbagi menjadi dua, yaitu data sebelum pandemi yang diwakili oleh data perdagangan bulan Desember 2019 hingga Februari 2020, dan data selama periode pandemi diwakili oleh data perdagangan dari bulan Maret 2020 hingga Mei 2020. Setelah dilakukan pengujian hubungan antara variabel dependen dan independen, penelitian dilanjutkan dengan perbandingan, yaitu membandingkan pengaruh kurs terhadap nilai perdagangan di BEI sebelum pandemi dan saat pandemi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kurs dan nilai perdagangan selama periode observasi sebelum pandemi, namun pada saat terjadi pandemi, hubungan yang signifikan tersebut tidak ada lagi.Kata Kunci : pandemi; perbandingan; kurs; nilai perdagangan.

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDesa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Secara garis besar, pendapatan desa dibagi menjadi dua, yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil usaha desa dan swadaya. Pendapatan transfer terdiri dari dana desa, bagian pajak dan retribusi, alokasi dana desa, dan bantuan keuangan baik dari propinsi maupun kabupaten. Sedangkan untuk belanja dibagi menjadi 4 bidang, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Dalam penelitian ini yang akan diteliti dibatasi hanya pada pelaksanaan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dari hasil penelitian diketahui bahwa dari total penggunaan dana untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, alokasi dana untuk pembangunan desa adalah sebesar Rp 8.207.305.895 atau mencapai 96%, jauh lebih besar daripada untuk bidang pemberdayaan masyarakat yang hanya 4% atau Rp. 323.528.405. Dari segi Undang-undang, ditemukan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan penggunaan anggaran desa ini, yaiatu pada Bab IX UU No. 6 tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Pada Bab IX UU No, 6 Bagian Kesatu Pembangunan Desa Pasal 78 ayat 3 menyatakan bahwa pembangunan desa sebagaimana dimaksud ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pada pasal ini menunjukkan bahwa pembangunan berprinsip kegotongroyongan dan kekeluargaan. Tetapi dalam praktek dan di dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih ditemukan point tenaga kerja. Hal ini menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan prinsip kegotongroyongan yang diutamakan seperti pada bab IX di atas.

The Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) is the annual financial plan of the village government that is discussed and agreed upon jointly by the village government and Village Consultation, and is determined by village regulations. The mechanism for using village funds starts from the planning, implementation, accountability and utilization of village funds. In order for the use of village funds to be targeted and in accordance with the priorities of community needs, the planning process as a basis for implementing village funds is expected to be carried out in accordance with Government Regulation No. 43 of 2014 article 114 and article 117. From the results of the study obtained evidence that the Kaligading Village government has carried out the mandate in accordance with Government Regulation No. 43 of 2014 article 114 concerning deliberation for the screening of community aspirations which then results from the deliberations set forth in the RPJMDes.

The Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) is the annual financial plan of the village government that is discussed and agreed upon jointly by the village government and Village Consultation, and is determined by village regulations. The mechanism for using village funds starts from the planning, implementation, accountability and utilization of village funds. In order for the use of village funds to be targeted and in accordance with the priorities of community needs, the planning process as a basis for implementing village funds is expected to be carried out in accordance with Government Regulation No. 43 of 2014 article 114 and article 117. From the results of the study obtained evidence that the Kaligading Village government has carried out the mandate in accordance with Government Regulation No. 43 of 2014 article 114 concerning deliberation for the screening of community aspirations which then results from the deliberations set forth in the RPJMDes.