This study was conducted to find a form of control policies on environmental management for mining of coal that regulate the coordination between stakeholders, authorities and the object of supervision, as well as a commitment to an active role between the government, business actors and the community in monitoring environmental management. The approach method in this research is socio-juridical, with qualitative and quantitative analysis methods. The results showed that both from the regulatory and implementation aspects, the coordination of the implementation of supervision had not been regulated and implemented optimally, so that it did not support the realization of an integrated environmental management supervision based on the principle of integration. Based on this, it is necessary to establish a legal system for environmental management in the form of regional regulations which contain an integrated supervisory system with a shared commitment between the leading sector

Mengingat masih banyaknya masyarakat kurang mampu yang belum mendapatkanpersamaan perlakuan di mata hukum, maka kegiatan Pengabdian kepada Masyarakatsangat bermanfaat untuk masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya bagi masyarakattidak mampu yang sedang mengalami permasalahan hukum. Lembaga Konsultasi danBantuan Hukum (LKBH) yang berada di pengelolaannya berada di bawah FakultasHukum UNISKA telah berdiri sejak tahun 2008. Akan tetapi hingga saat ini belummampu secara optimal menghasilkan regenerasi yang secara khusus menanganipermasalahan hukum lewat jalur mediasi. Mahasiswa Fakultas Hukum Uniskamerupakan tenaga potensial yang dapat dilatih untuk menjadi mediator dalampenanganan masalah hukum lewat jalur non litigasi. Solusi yang ditawarkan darikegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dengan cara melakukan sosialisasi secaraoptimal dan melakukan pelatihan untuk menghasilkan sumber daya yang memilikikemakhiran dalam melakukan mediasi. Target luaran dalam bentuk publikasi padaJurnal Al Ikhlas dan rekayasa sosial peningkatan sumber daya manusia yang handalbagi LKBH dalam melakukan pendampingan ataupun advokasi penyelesaian sengketabagi masyarakat kurang mampu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan materi muatan yang mengatur tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu  serta konsep perlindungan terhadap PKWT pasca berlakunya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang ditinjau secara normatif. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP No. 35/2021) yang merupakan peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja, terdapat cukup banyak perubahan-perubahan yang signifikan, salah satunya yang berkaitan dengan ketentuan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Perjanjian kerja dikualifikasi dalam dua jenis yakni perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).Perubahan ketentuan tersebut tidak dapat semata-mata dilihat sebagai suatu perubahan yang menguntungkan pihak tertentu saja, dalam hal ini pihak pengusaha atau pemberi kerja, dan pihak buruh atau pekerja. Melainkan harus dilihat dalam perspektif yang lebih luas, terutama dari segi kepastian hukum, yang menjadi salah satu indikator dari kemudahan berinvestasi, yang menjadi pendorong utama diterbitkannya UU Cipta Kerja serta peraturan turunannya tersebut. Melalui penelitian hukum normatif yang mengkaji materi muatan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksananya, maka hasil penelitian diproyeksikan menjadi masukan kepada pemerintah agar mampu meramu regulasi yang memberikan perlindungan hukum kepada pemberi kerja dan pekerja.  Kata Kunci : Pekerja Kontrak Waktu Tertentu; perubahan aturan; ketidakpastia;, perlindungan Kerja.

No abstract

Constitutionally, Article 18 Paragraph (6) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia states that "Local government has the right to enact regional regulations and other regulations to implement autonomy and assistance tasks". Regional regulation as intended is prohibited against the public interest and / or higher legislation ". If these signs are violated then the local regulation may be canceled or requested to be canceled.