The discourse and practices of corporate social responsibility continues to increase. Business entities are no longer only required to carry out corporate social responsibility activities but are urged to measure the impact of various CSR programs that have been carried out. Therefore, researchers are interested in conducting a study of the socio-economic impact on the company's CSR programs. This research was conducted in Yogyakarta, precisely the Kampungku Sehat: Kompak Maju’s program. The program is one of the CSR programs of PT Pertamina (Persero) DPPU Adisutjipto. This study used quantitative methods (surveys) and interviewed thirteen respondents.  The results of the study concluded that the Kampungku Sehat: Kompak Maju’s program has “good” level and feasibility with an index value of 2.97 and a value conversion of 74.21%. This indicates that the program is successful with minor improvements or adjustment and allows it to be continued and disseminated as a best practice for other business entities. Diskursus dan praktik corporate social responsibility (CSR) terus mengalami peningkatan. Perusahaan tidak lagi hanya dituntut untuk melakukan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan saja, melainkan didesak untuk melakukan pengukuran dampak terhadap berbagai program CSR yang telah dilakukan. Oleh karena demikian peneliti tertarik untuk melakukan kajian dampak sosial ekonomi terhadap program-program CSR perusahaan. Penelitian ini dilakukan di Yogyakarta, tepatnya program Kampungku Sehat: Kompak Maju. Program tersebut merupakan salah satu program CSR PT Pertamina (Persero) DPPU Adisutjipto. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif (suvei), dan mewawancarai tiga belas responden yang merupakan seluruh penerima manfaat program. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa program pemberdayaan Kampungku Sehat: Kompak Maju memiliki feasibilitas yang baik dengan nilai indeks 2.97 dan konversi nilai 74.21%. Hal tersebut menandakan bahwa program berhasil dengan sedikit perbaikan dan memungkinkan untuk dilanjutkan serta disebarluaskan sebagai sebuah best practices permberdayaan berbasis komunitas.

ABSTRACT: Mental health issues are one of the fundamental topics. Psychiatric conditions not only affect the mindset and behavior of individuals but can have an impact on the long term. The Indonesian Ministry of Health (2021) states that the prevalence of potential mental disorders in Indonesia reaches 20% of the total population. Meanwhile, in 2020, only about 58.9% of ODGJ received mental health services. Therefore, this journal article seeks to explain how the process of increasing the stability of ODGJ through the Satya Gawa Program launched by PT Indonesia Power Suralaya PGU. The research method used is qualitative with a phenomenological research approach. Data was collected by means of participant observation, interviews, documentation, and literature study. The concepts of mental health, sociopreneur, and caring groups were used to analyze the data obtained. ABSTRAK: Masalah kesehatan jiwa menjadi salah satu topik yang fundamental. Kondisi kejiwaan tidak hanya mempengaruhi pola pikir dan perilaku individu, namun dapat berdampak pada jangka panjang. Kementrian Kesehatan RI (2021)   menyatakan bahwa prevalensi potensi gangguan jiwa di Indonesia mencapai 20% dari total penduduk. Sedangkan pada tahun 2020, baru sekitar 58,9% ODGJ yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa. Oleh karena itu, artikel jurnal ini berupaya menjelaskan bagaimana proses meningkatkan stabilitas ODGJ melalui Program Satya Gawa yang dicanangkan oleh PT Indonesia Power Suralaya PGU. Metode penelitian yang digunakan adalag kualitatif dengan pendekatan phenomenological research. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipan, wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Konsep kesehatan jiwa, sociopreneur, dan kelompok peduli digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh.

Bencana terjadi ketika ancaman dan kerentanan bertemu. Bencana adalah fenomena alam yang dapat dicegah dan dikelola untuk meminimalkan dampak dari bencana itu sendiri. Desa Sungai Kupah merupakan salah satu daerah yang tergolong rentan bencana karena karakteristik wilayahnya yaitu wilayah pesisir. Kerentanan tersebut harus dikelola secara sistematis dan terlembaga, salah satunya melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana). Pelembagaan tersebut diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif dari bencana sehingga waktu pemulihan menjadi lebih singkat dan aktivitas ekonomi serta pengembangan wisata dapat kembali dilakukan sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerentanan dan kesiapan Desa Sungai Kupah dalam menghadapi ancaman bencana. Penelitian ini menggunakan pendekatan mix-methods dengan metode kuantitatif (survey) sebagai metode utama. Ada enam variabel yang diukur antara lain legislasi, perencanaan, kelembagaan, pendanaan, peningkatan kapasitas, dan pelaksanaan penanggulangan bencana. Desa Sungai Kupah merupakan daerah rawan bencana. Bencana tersebut antara lain banjir rob/gelombang rob dan angin topan. Desa Sungai Kupah harus membentuk Forum Peduli Risiko Bencana (PRB) dan menginternalisasikan isu-isu kebencanaan kepada masyarakat. Internalisasi dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan peningkatan infrastruktur tahan bencana.

The phenomenon of early marriage or marriage dispensation continues to experience a surge, although it has dropped in 2020. Early marriage is considered as a social problem because it violates laws, regulations, and norms in some Indonesian societies. The study was conducted at the Bantul District Religious Court. The purpose of this study is to find out the meaning of the granting of marriage dispensation by the state and the opinions of various actors to the phenomenon of early marriage. This research was conducted using qualitative methods and interperative descriptive techniques. This research reveals the meaning of early marriage as a reality in society. The results of the study stated that there are various factors that cause early marriage or the granting of marriage dispensation, namely pregnancy before marriage, economic factors, educational factors and environmental factors. The granting of marriage dispensation by religious courts is carried out on the basis of four things, namely instrumental acts of rationality, rational actions of indigo, affective actions and traditional actions.