The Indonesians who live on various islands have a wide range of identities. This identity is unquestionably susceptible to a variety of racism and SARA-related issues. As a consequence of this, these issues have an effect everywhere, particularly on the political front. Identity politics is a phenomenon that arises when political considerations and diversity or identity issues intersect. In Indonesia and other nations, identity politics is a frequent issue. This frequently occurs in Indonesian political elections, such as presidential, legislative, and district/city regional head elections. These issues give rise to the idea of social identity, which impacts multiculturalism. Consequently, politics in Indonesia began to intersect, resulting in various aspects being regarded as opposing. In Indonesia, a variety of examples that connect politics and identity necessitate a variety of concepts, which are then linked to issues that require investigation. After that, we discuss the various ideas and factors that cause identity politics to affect society. As a result, community and interpersonal divisions are a concern as the rise of identity politics raises issues of merit and disadvantage

<p><em>UMKM memiliki peran sentral dalam perekonomian nasional, namun pemerintah lebih banyak memberi kontribusi dan perhatian penuh kepada usaha besar. Sehingga hal tersebut menyebabkan di butuhkannya perlindungan Hukum terhadap UMKM. Penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai Bagaimana upaya perlindungan hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia serta Bagaimana konsep perlindungan UMKM berdasarkan pendekatan keadilan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis untuk selanjutnya dilakukan pengumpulan data dengan cara studi pustaka yang bersumber pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier untuk selanjutnya di analisis secara kualitatatif. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa UMKM sebagai suatu industri berskala kecil masih menganggap bahwa perlindungan kekayaan intelektual bukanlah suatu hal yang penting. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa Perlindungan merek terhadap pelaku usaha UMKM tidak hanya sebagai perlindungan negara terhadap pemilik merek terdaftar tetapi juga bentuk perlindungan terhadap masyarakat selaku konsumen sehingga Hukum harus difungsikan untuk mengubah dan memihak (afirmatif action) kepada usaha kecil agar lebih berdaya dan tetap eksis dalam menjalankan usahanya bersama dengan usaha besar.</em></p><p><em><strong>Kata kunci</strong>: Upaya; Perlindungan Hukum; UMKM; Indonesia</em></p>