West Bandung Regency is a developing district in West Java, Indonesia.  As a developing city, the industrial sector is one sector that has a large share of Regional GDP in this district, which is 39%. On the other hand, based on the concept of sustainable development, the calculation of Regional GDP or Gross Regional Domestic Product (GRDP) has not paid attention to aspects of resources depletion and environmental degradation. Therefore, Regional GDP is difficult to measure the business benefits of the industrial sector in the concept of sustainable development. This paper introduces concept of green Regional GDP and its contribution to regional income. This paper analyzes the value of depleted resources and degraded environments in the region, from 2015 to 2017. Resource depletion is focused on depletion of water resources. Whereas the degradation that occurs is focused on congestion and damage to water resources due to industrial waste. The industrial sector Green Regional GDP has resulted in a reduction in Regional GDP of 1.17% in 2015, 1.12% in 2016 and 1.06% in 2017. Therefore, an appropriate policy is needed in overcoming this problem, especially reducing environmental damage, namely reducing congestion and reducing environmental pollution in order to achieve sustainable development. Keywords: Sustainable development, Depletion, Degradation, Water, Congestion, Damage

No abstract

Kota Bogor merupakan kota penyangga Ibukota DKI Jakarta sehingga menyebabkan mobilitas masyarakat untuk bepergian sangat tinggi. Mobilitas masyarakat yang tinggi mengakibatkan kebutuhan akan transportasi semakin meningkat, sehingga tidak jarang menimbulkan kemacetan yang berdampak pada meningkatnya konsumsi bahan bakar dan meningkatnya jumlah emisi gas rumah kaca. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) mengestimasi jumlah emisi gas CO2 yang dihasilkan oleh angkutan kota di Kota Bogor; 2) mengestimasi luas lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dibutuhkan untuk menyerap sisa emisi CO2 kendaraan yang dihasilkan oleh angkutan kota di Kota Bogor; 3) mengestimasi nilai pajak emisi gas CO2 yang dihasilkan oleh angkutan kota di Kota Bogor; 4) merumuskan implikasi kebijakan penerapan pajak emisi kendaraan untuk angkutan kota di Kota Bogor. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode TIER-1, analisis deskriptif kuantitatif, biaya penanganan emisi, dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan total emisi yang dihasilkan oleh angkot di Kota Bogor adalah sebesar 231.845 ton/tahun. Sisa emisi gas CO2 angkot yang tidak dapat terserap oleh RTH adalah sebesar 47.790 ton/tahun, sehingga dibutuhkan pembangunan RTH baru seluas 1.253 ha untuk menyerap sisa emisi yang dihasilkan oleh angkot. Berdasarkan hasil estimasi nilai pajak emisi bagi angkot adalah sebesar Rp29.412.916/unit/tahun dengan asumsi 1 atau Rp12.457.407/unit/tahun dengan asumsi 2. Implikasi kebijakan dari pajak emisi yaitu pengemudi angkot dapat melakukan internalisasi biaya eksternal dengan melakukan program konversi bahan bakar dari bahan bakar minyak menjadi bahan bakar gas.

The Government of DKI Jakarta attempts to limit the use of private vehicles in Jakarta city, for instance the implementation of ERP. However, implementation of this policy must be supported by other policies, such as public transportation availability, in order to the implementation of this policy can reduce congestion in Jakarta. The aim of this reasearch is to analyze travel time enhancement due to congestion on Sudirman Street and public transport modal choices when ERP policy implemented. The researh method used contigent choice model (CCM). Due to congestion on Sudirman Street, it causes increasement in travel time around 72 minutes and if ERP is implemeted, transportation mode that will be used/prefered by public are busway around 70,64% and train 13,77%. ABSTRAKPemerintah DKI berusaha untuk membatasi masyarakat dalam menggunakan kendaraan pribadi di Kota Jakarta, salah satu caranya adalah dengan penerapan ERP. Tetapi penerapan kebijakan ini harus didukung oleh kebijakan lainnya, seperti ketersediaan moda transportasi umum, sehingga penerapan kebijakan ini akan dapat mengurangi kemacetan yang terjadi di Jakarta dapat dikurangi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berapa peningkatan waktu tempuh akibat kemacetan di Jalan Sudirman dan pilihan moda transportasi masyarakat saat ERP diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah contigent choice model (CCM). Akibat kemacetan di Jalan Sudirman terjadi peningkatan waktu tempuh rata-rata adalah 72 menit, dan jika ERP di terapkan moda transportasi yang akan dipilih oleh masyarakat adalah busway sebesar 70,64 persen dan kereta api sebesar 13,76 persen.