The purpose of this study is first, analyzing the authority of the Tanjungpinang City Food and Fisheries Department in conducting fishery development and coastal marine supervision after the enacting of Law No. 23 of 2014 on Local Government. Second, identify about the obstacles faced by the Food and Fisheries Department of Tanjungpinang City in conducting fishery development and coastal marine supervision after the enacting of Law No. 23 of 2014. Third, find the right solution for Tanjungpinang City Food and Fisheries Department. This study uses empirical juridical methods with a qualitative approach and the data used is secondary data From the results of the research conducted, it was obtained that in order to ensure the optimal protection of fishermen, the central government should still provide a small portion for the regency / city government to conduct surveillance in the marine sector, because most of the fishing community still considers that the Department of Agriculture, Food and Fisheries Tanjungpinang City has the authority to solve problems that are generally faced by fishermen when they go fishing.

Saat ini terjadinya suatu polemik antara Warkopi dengan Warkop DKI mengenai pelanggarannya suatu merek. Terjadi peniruan dari Wakopi terhadap Warkop DKI. Hal ini disebut pelanggaran karena Warkop DKI telah mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk membahas mengenai pengaturan terhadap merek di Indonesia dan mengetahui bentuk perlindungan merek bagi pemilik merek tersebut. Metode penelitian yang digunakan berupa yuridis normatif. Pengaturan terkait merek di Indonesia diatur secara jelas di Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mencakup tentang pengertian merek itu sendiri, permohonan pendaftaran terhadap merek yang bisa didaftarkan serta jangka waktu perlindungan atas merek yang didaftarkan. Merek harus didaftarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungannya (sistem konstitutif). Bentuk perlindungan hukum atas hak merek terdiri atas dua yaitu perlindungan preventif dengan artian perlindungan sebelum terjadinya sengketa (pencegahan) dan perlindungan hukum represif dengan artian perlindungan hukum saat telah terjadinya sengketa dengan tujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, dan menindak pelaku terhadap norma yang telah dilanggarnya.

Otonomi Fungsional (Functional Autonomy) adalah otonomi dilihat dari perspektif fungsi budgeting (daerah mencari duit), dilihat dari sektor ekonomi, pariwisata, lautan, perhubungan, pendidikan, perikanan, insfrastruktur, perlu diperkuat adanya dengan institusional, sehingga tugas pokok dan fungsi daerah menjadi kuat. Salah satu potensi Batam adalah pengembangan industri kreatif sehingga kemudian dengan menggunakan metode normatif dilakukan pengkajian terhadap bagaimana pengembangan dan hambatan yang ditemui dalam ekonomi kreatif di daerah otonomi Batam serta solusi hukum yang dapat ditawarkan

The emergence of regulations regarding personal data in 2022 is eagerly awaited and anticipated by consumers who feel aggrieved by online service managers, especially in the field of online-based loan financial services. The rules that specifically regulate the protection of personal data are Law no. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, prior to the existence of special regulations regarding personal data, the ITE Law and other similar legal regulations were used as a reference for consumer protection. Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection was formed so that it does not overlap with other regulations that guarantee the protection of personal data in the community. In addition to these regulations, there are still several regulations governing this matter, namely Law Number 11 of 2016 on amendments to Law Number 11 of 2008 concerning ITE, provisions of the Financial Services Authority (OJK) Number 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection and OJK Provisions Number 77/POJK.01/2016 concerning Online-Based Loan Services. The research method used to write this article is a normative research method which is defined as research that has basic material from data in similar journals, articles, theses, theses, and so on. Consumers who are harmed can act legally with two choices, namely arbitration and litigation channels, if arbitration has been carried out then there is no agreement between the two parties for peace then they can pursue litigation channels by reporting this matter to the local police or can file lawsuits against the law to local District Court.