Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan sebuah kewajiban bagi Pemerintah Indonesia. Perlindungan tersebut diberikan juga kepada penyandang disabilitas fisik. Indonesia telah memiliki seperangkat hukum yang memberikan perlindungan mengenai hak bekerja bagi penyandang disabilitas namun pada kenyataannya, Indonesia masih menghadapi problematika dalam pemenuhan hak tersebut termasuk pemerintah Kota Batam menghadapi problematika dalam memenuhi hak bekerja bagi penyandang disabilitas.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hak bekerja bagi penyandang disabilitas dan tantangan yang mereka hadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis yuridis. Teknik penelitian yang dilakukan adalah wawancara. Teori hukum yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah Teori Efektivitas Hukum oleh Soejono Soekanto dan Teori Keadilan Hukum oleh Jhon Rawls. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemenuhan hak bekerja bagi penyandang disabilitas fisik di Kota Batam belum efektif dengan beberapa tantangan yaitu lemahnya peraturan di daerah Kota Batam dan lemahnya kemampuan yang mereka miliki.

No abstract

Good governance can provide welfare to the community. Therefore, the administration of government in Indonesia should be able to take a serious concern to the principles of good governance as regulated in Article 89 of Act Number 30 of 2014 on Government Administration. One of its principles is to provide good public services where this public service is one of the basic rights of citizens. In the era of the COVID-19 pandemic, many aspects of the lives of citizens need to be served. However, with the existence of government policies such as work from home, Physical Distancing, and Large-Scale Social Restrictions for most of the State Civil servants, this is a big challenge in carrying out good governance in providing public service rights for citizens. The objective of this research is to analyze good governance and its best solutions in providing public service rights in the pandemic era. The research method used in this research is normative juridical, while the type of data used is secondary data. Secondary data consist of primary legal materials such as Law Number 30 of 2014, Law Number 25 of 2009, and Law Number 39 of 1999 and the theory of state welfare by Muchsan which states that the state is required to provide the best and widest possible service to its citizens.The results showed that the number of complaints about public services during the Covid-19 pandemic increased. First, the Ombudsman of the Republic of Indonesia Representative of Central Java received 87 reports of public complaints during the Covid-19 pandemic. The distribution of social assistance is the largest type of report. Second, in Jakarta, from March to June 25 th , 2020, there were 23,466 reports. Most of the topics of complaints were about social assistance, economics matter, and physical distancing. The government has made an effort in responding to public service reports. One of the efforts is that the Ministry of Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reforms has issued Circular Letter Number 53 of 2020 concerning a special mechanism for managing complaints about Covid-19 and developing rule-based features that allow reports to be automatically followed up by the admin. However, several solutions need to be done and improved, such as the need for innovation in all sectors by building a public service innovation ecosystem which includes awareness, improving capacity and empowerment, and also integrating and managing the process.

Indonesia merupakan negara yang memiliki komitmen dalam pemenuhan hak pendidikan bagi warga negaranya termasuk untuk anak suku laut. Hak pendidikan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. Kabupaten Lingga merupakan salah satu daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang masih banyak dikelilingi oleh masyarakat suku laut. Pulau Kelumu adalah salah satu pulau yang berada di Kabupaten Lingga yang masih dihuni oleh masyarakat suku laut. Masyarakat suku laut adalah masyarakat asli di Kabupaten Lingga. Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis pemenuhan hak pendidikan untuk anak suku laut di Pulau Kelumu Kabupaten Lingga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan menggunakan Teori Efektivitas Hukum Oleh Soerjono Soekanto. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi anak suku laut di Pulau Kelumu Kabupaten Lingga masih belum efektif jika diukur dengan Teori Efektivitas hukum tersebut, karena kurangnya faktor sarana prasarana yaitu ketersediaan sekolah yang terbatas, masyarakat, dan budaya yang melakukan perkawinan anak hingga menjadikan anak tersebut putus sekolah. Oleh sebab itu, rekomendasinya adalah menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat suku laut, membangun sekolah pada tingkat SMP dan SMA yang berlokasi di wilayah Pulau Kelumu.

The purpose of this study is first, analyzing the authority of the Tanjungpinang City Food and Fisheries Department in conducting fishery development and coastal marine supervision after the enacting of Law No. 23 of 2014 on Local Government. Second, identify about the obstacles faced by the Food and Fisheries Department of Tanjungpinang City in conducting fishery development and coastal marine supervision after the enacting of Law No. 23 of 2014. Third, find the right solution for Tanjungpinang City Food and Fisheries Department. This study uses empirical juridical methods with a qualitative approach and the data used is secondary data From the results of the research conducted, it was obtained that in order to ensure the optimal protection of fishermen, the central government should still provide a small portion for the regency / city government to conduct surveillance in the marine sector, because most of the fishing community still considers that the Department of Agriculture, Food and Fisheries Tanjungpinang City has the authority to solve problems that are generally faced by fishermen when they go fishing.