Tahun 1993 ini, Republik Indonesia akan mendekati usia "setengah abad", tepatnya 48 tahun. Prasyarat bagi suatu negara "modern", secara garis besar, dapat dilihat dari penerapan konsep negara hukum, yang didalamnya tereakup konsep demokrasi. Pemahaman arti demokrasi dan negara hukum itu sendiri tentunya diwarnai berbagai pendapat dan pemikiran, khususnya bila hal itu dihubungkan dengan konstitusi negara kita. Sementara itu, bila kita merujuk pada pendapat A. V. Dicey, paham "Rule of Law· yang dikemukakannya sebenarnya tidak sama dengan yang dianut dalam UUD 1945.

Banyak hal yang menarik untuk dikaji lebih mendalam dalam rangka mendemokratisasi kehidupan politik di Indonesia di era tahun 90- an. Adanya pergeseran pemahaman dan berbagai dinamika politik yang terus berkembang dalam masyarakat dan perlu mendapatperhatian dalam menyambut Pemilu 1992 dan Sidang Umum MPR 1993. Dalam tulisan ini Penulis mencoba memaparkan tiga hal, yakni Telaah penyelenggaraan Pemilu, Kebebasan Akademik dan Kebebasan Pers dalam rangka menciptakan kehidupan demokratis kehidupanpolitik di Indonesia.

Hak atas pendidikan sebagai HAM dan implementasinya dalam perspektif Provinsi NAD. Berbagaipermasalahan yang mengkristal dalam bagian terakhir uraian di muka secara tegas menyiratkan dominannya faktor manusia sebagai faktor utama yang menentukan berhasil tidaknya tujuan pendidikan, baik pada tingkat lokal, regional, maupun global. Kedudukan bidang pendidikan sebagai salah satu bidang keistimewaan utama Provinsi NAD kiranya perlu ditindaklanjuti denganmemperkuat kembali komitmen seluruh kalangan di Provinsi NAD untuk meningkatkan mutu pendidikan, sebagai salah satu bidang pokok yangbersifat strategis bagi masa depan Provinsi NAD sebagai suatu daerah otonomi khusus.

No abstract

In societes where only the elites were literate, as in early medieval Europe as well, such laws were far less compelling than the power of the palace and the authority of the aristocracy. (Prof. Dr. Daniel S. Lev).'